Hentikan perampasan tanah adat, perambahan hutan, transmigrasi dan gizi buruk di Seram

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Persoalan di Pulau Seram, Provinsi Maluku sangat kompleks, butuh penanganan yang serius, khususnya dari pemerintah pusat, melihat adanya kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah lokal dalam menyikapi dan menyelesaikannya.

Berbagai persoalan itu diantaranya adalah adanya sejumlah ijin yang diberikan kepada perusahan yang aktivitasnya telah merusak hutan, bahkan operasi mereka telah ikut merampas tanah adat, karena masuk ke hutan adat suku asli Pulau Seram. Selain perampasan tanah adat dan perambahan hutan yang berujung pada makin rusaknya lingkungan hidup, program transmigrasi yang menjadikan Pulau Seram sebagai sasaran penempatan transmigran juga menambah pelik masalah, selain soal lahan atau tanah, kesenjangan sosial juga menjadi alasan kuat program ini segara dihentikan.

Selanjutnya adalah temuan gizi buruk, bahkan di Tahun 2018 ini saja sudah tercatat puluhan anak yang ditemukan gizi buruk. Di Seram Timur saja, dalam Catatan Moluccas Democratization Watch (MDW) menyebutkan sejak Januari 2018, RSUD Bula telah merawat 40 anak yang menderita gizi buruk. Bahkan diantara penderita yang telah meninggal dunia. Semua anak-anak penderita gizi buruk tersebut merupakan pasien rujukan dari Puskesmas di sejumlah kecamatan, daerah Seram Timur.

Ini belum terhitung mereka yang tidak atau belum teridentifikasi oleh tenaga medis atau puskesmas yang ada. Apa lagi kasus gizi buruk termasuk fenomena ‘Gunung Es’, dipermukaan terlihat sedikit, tapi sesungguhnya yang tidak terlihat jauh lebih banyak lagi. Artinya, bila ada sejumlah anak yang ditemukan menderita gizi buruk, pasti ada banyak anak-anak lain dikawasan yang sama telah atau beresiko menjadi penderita gizi buruk, karena hidup dalam kondisi ketersediaan pangan dan ekonomi yang sama.

Berikutnya, adalah terkait aktivitas penambangan Batu Cinnabar di Pulau Seram. Fenomena yang berujung pada kerusakan lingkungan ini masih saja terus terjadi, karena lemahnya aspek pencegahan dan penegakkan hukum, bahkan ditengarai ada oknum aparat keamanan yang ikut bermain dan terlibat khususnya dalam aspek distribusi Batu Cinnabar ini dari lokasi penambangan hingga bisa ke para pembeli. 

Selanjutnya adalah persoalan Kilmury di Seram Timur yang belum kunjung terselesaikan. Mulai dari persoalan dari tidak ada dokter dan perawat kesehatan, minimnya tenaga pendidik atau guru, belum dialiri listrik, infrastruktur jalan dan jembatan yang belum ada, hingga minimnya ketersediaan transportasi laut yang aman. Negara ibaratnya tidak ada atau tidak hadir di Kilmury.

Terkait sejumlah persoalan tersebut, melalui Petisi #SavePulauSeram ini kami mendesak dan menuntut: 

1. Menolak ijin perusahaan yang merambah hutan dan perampasan tanah adat di Pulau Seram. 

2. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan sensus dan pemeriksaan status kesehatan anak-anak di pelosok Pulau Seram.

3. Tolak dan hentikan segala bentuk aktivitas penambangan Batu Cinnabar di Pulau Seram.

4. Hentikan program transmigrasi di Pulau Seram.

5. Mendesak adanya perhatian dan pembangunan di Kilmury Seram Timur.

Dukungan semua pihak bagi petisi ini, akan memastikan upaya yang menjadi tujuan petisi ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.

 



Hari ini: Moluccas Democratization Watch - MDW mengandalkanmu

Moluccas Democratization Watch - MDW membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "#SavePulauSeram adalah upaya untuk memperjuangkan keadilan dan memastikan Pulau Seram tetap lestari dan sejahtera.". Bergabunglah dengan Moluccas Democratization Watch - MDW dan 220 pendukung lainnya hari ini.