Desak Kapolda Gorontalo Serius Mengawal dan Segera Mengungkap Admin Akun “GTLO KARLOTA”

Kami yang menandatangani petisi ini mendesak Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo agar secara serius, aktif, dan bertanggung jawab mengawal serta segera mengungkap identitas admin di balik akun Facebook “GTLO KARLOTA”.

Latar Belakang

Akun media sosial “GTLO KARLOTA” kami nilai telah:

Menyebarkan aib dan informasi yang bersifat merugikan pihak-pihak tertentu,

Menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat,

Memicu opini publik yang tidak sehat serta komentar yang cenderung menghakimi.

Lebih dari itu, kami memiliki kekhawatiran serius bahwa akun-akun anonim seperti ini berpotensi ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk:

Mengambil keuntungan sepihak,

Mengarahkan opini publik secara tidak bertanggung jawab,

Memprovokasi konflik sosial,

Dan pada akhirnya mengganggu kondusivitas serta stabilitas daerah Gorontalo.

Jika dibiarkan tanpa pengawalan hukum yang jelas, praktik semacam ini dapat menjadi preseden buruk bagi ruang digital dan kehidupan sosial masyarakat.

Tuntutan Kami

Melalui petisi ini, kami mendesak Kapolda Gorontalo untuk:

Mengawal secara serius dan profesional proses pengungkapan identitas admin akun “GTLO KARLOTA”.

Melakukan penyelidikan digital secara menyeluruh sesuai hukum yang berlaku.

Menindak tegas pihak yang terbukti menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan aib dan merugikan orang lain.

Memberikan kepastian hukum demi menjaga ketertiban, rasa aman, dan kondusivitas daerah.

DASAR HUKUM
Petisi ini diajukan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Pasal 27 ayat (3)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal 28 ayat (2)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (2)
Mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan media sosial yang merugikan kehormatan orang lain dan mengganggu ketertiban masyarakat merupakan perbuatan yang dapat diproses secara hukum.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 310 KUHP
Mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
Pasal 311 KUHP
Mengatur tentang fitnah, yaitu apabila pelaku pencemaran tidak dapat membuktikan tuduhannya dan mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
Pasal-pasal ini menjadi dasar bahwa perbuatan menyebarkan aib dan tuduhan tanpa dasar hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13
Menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 ayat (1)
Memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Kapolda Gorontalo untuk mengawal secara serius dan aktif pengungkapan identitas admin akun media sosial yang meresahkan masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Menjamin hak setiap orang atas rasa aman, kehormatan, martabat, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Penyebaran aib dan serangan kehormatan melalui media sosial bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.
5. Prinsip Ketertiban Umum dan Kondusivitas Daerah
Bahwa negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan kondusivitas wilayah, termasuk dari ancaman konflik sosial yang bersumber dari penyalahgunaan media sosial oleh akun anonim yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
Penegasan
Berdasarkan dasar hukum tersebut, pengungkapan identitas admin akun Facebook “GTLO KARLOTA” merupakan langkah yang sah, proporsional, dan diperlukan demi:
Kepastian hukum,
Perlindungan masyarakat,
Pencegahan konflik sosial,
Serta terjaganya keamanan dan ketertiban di Provinsi Gorontalo.

Seruan untuk Masyarakat

Petisi ini juga menjadi ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Gorontalo agar:

Lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan media sosial,

Tidak mudah terpancing atau ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya,

Memahami bahwa setiap komentar dan unggahan memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral.

Media sosial seharusnya menjadi ruang diskusi yang sehat, bukan alat untuk mempersekusi, mempermalukan, mengadu domba, atau merusak tatanan sosial.

Penutup

Kami percaya institusi kepolisian memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menjaga keamanan, termasuk di ruang digital. Dengan menandatangani petisi ini, kami menyuarakan harapan agar hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tegas demi Gorontalo yang aman, beradab, dan kondusif.

📌 Tandatangani petisi ini demi ketertiban, edukasi publik, dan masa depan ruang digital Gorontalo yang sehat.

FAQ – Pertanyaan Singkat

1. Apakah petisi ini ditujukan untuk menyerang individu tertentu?

Tidak. Petisi ini bertujuan mendesak penegakan hukum, bukan menyerang pribadi mana pun.

2. Mengapa pengungkapan admin akun ini penting?

Karena akun anonim yang menyebarkan aib berpotensi merugikan individu dan dapat ditunggangi kepentingan tertentu yang mengancam ketertiban daerah.

3. Apakah ini membatasi kebebasan berpendapat?

Tidak. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama tidak melanggar hukum, etika, dan hak orang lain.

4. Apa harapan utama dari petisi ini?

Agar Kapolda Gorontalo mengawal serius proses hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial.