Pak Presiden, Mari Tegakkan Peraturan PERSAMPAHAN di Indonesia !

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo,


Terima kasih atas segenap dukungan yang pernah Bapak sampaikan untuk impian kita bersama dalam mewujudkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah pada tahun 2016 lalu.

Pak Presiden, mari kita mengingat kembali tragedi persampahan terburuk nomor dua di dunia yang mengubur 3 desa, menimbun 71 rumah dan menewaskan 141 orang di Leuwigajah, Bandung pada 21 Februari 2005. Kini, sudah hampir 13 tahun sejak meledak dan longsornya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir, dahulu Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah. Akan tetapi, pada kenyataannya, isu sampah masih menyebabkan banyak masalah, baik dari segi sosial, kesehatan dan ekonomi yang mengancam ketahanan dan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa mendatang, di antaranya:

Sampah kita merusak ekosistem laut.
Riset oleh Dr. Jenna Jambeck dan tim dari Universitas Georgia (AS) tahun 2015, mempermalukan Indonesia sebagai penyumbang ke-2 terbanyak sampah plastik ke lautan dunia. Terlepas dari validitas riset itu, kita tidak dapat menyangkal bahwa  plastik-plastik ini memiliki dampak pada kesehatan lingkungan dan ekonomi perairan Indonesia.

Sungai kita termasuk sungai paling kotor dan terkontaminasi.
Seperti di Citarum adalah salah satu contohnya. Belum lagi kontaminasi sumber air oleh air lindi (air limbah dari pembusukan sampah) yang disebabkan IPAL (Instalasi Penanganan Air Limbah) yang tidak berfungsi optimal. Contohnya adalah di Cipayung yang mencemari Sungai Pesanggrahan, Jawa Barat.

Terancamnya hak asasi manusia.
Banyak korban jiwa secara langsung dan tidak langsung akibat buruknya pengelolaan sampah sehingga terjadi longsor dan dampak lainnya dari tumpukan sampah yang tercampur serta sampah B3 yang tidak terkelola.

Pak Presiden, di belahan dunia lainnya juga terdapat masalah yang sama. Namun, banyak pula contoh yang berhasil mengatasi isu persampahan. Salah satunya adalah Taiwan, yang sempat dikenal sebagai “Pulau Sampah”. Per tahun 2013, sampah yang dihasilkan setiap harinya turun menjadi 0.387 kilogram, dari 1.143 kilogram per orang setiap harinya pada tahun 1998. Salah satu strategi yang dilakukan Taiwan cukup sederhana, yaitu PENGESAHAN PERATURAN DAN PENEGAKANNYA.


Di negara kita yang tercinta ada 2 peraturan utama terkait persampahan yakni Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2012. Sayang sekali penegakannya masih jauh dari ideal, padahal keduanya merupakan penjabaran sistem persampahan yang perlu dibangun untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari sampah.

Beberapa contoh pasal UU 18/2008 yang belum ditegakkan:

  1. Pasal 8 (wewenang pemerintah provinsi)
  2. Pasal 12 (kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah)
  3. Pasal 21 (insentif dan disinsentif pengurangan sampah)
  4. Pasal 44 (penutupan TPA open dumping yang berbahaya bagi lingkungan)

Beberapa contoh pasal PP 81/2012: yang belum ditegakkan:

  1. Pasal 7-9 (strategi pengelolaan sampah provinsi dan kota/kabupaten)
  2. Pasal 10 ayat 2 (kewajiban perorangan)
  3. Pasal 14 (tanggung jawab produsen)
  4. Pasal 17 ayat 4 (penyediaan sarana oleh pemerintah)

Melalui aspirasi ini, bersama teman-teman dan masyarakat dunia yang peduli akan isu persampahan di Indonesia, kami hendak meminta dukungan dan mengajak Bapak Presiden untuk memimpin terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang baik melalui penegakan peraturan persampahan di Indonesia serta memastikan terlaksananya kewajiban pihak yang terkait, baik dari sektor pemerintahan (Pusat, Provinsi, Daerah), swasta dan masyarakat. Mengingat kondisi yang sudah sangat kritis, kami berharap TINDAK LANJUT isu persampahan dilaksanakan SECEPATNYA dan kami percaya bahwa melalui penegakan hukum, BERSAMA kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, bahkan bebas sampah.

Adapun rekomendasi solusi penegakan hukum yang telah kami susun selama ini ingin kami sampaikan melalui audiensi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mari bersama kita tegakkan kebijakan agar peraturan pengelolaan sampah di republik kita tercinta, Indonesia, dapat menginspirasi dunia.

 Jakarta, 21 Februari 2018

Atas nama rakyat Indonesia dan masyarakat dunia yang peduli akan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah,

Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020

Ingin baca versi Inggrisnya?

Peraturan-peraturan terkait dapat dilihat melalui:

UU 18/2008 Pengelolaan Sampah

PP 81/2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Hari ini: Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020 mengandalkanmu

Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020 membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020 : Pak Presiden, Mari Tegakkan Peraturan PERSAMPAHAN di Indonesia !". Bergabunglah dengan Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020 dan 4.490 pendukung lainnya hari ini.