PINDAHNYA IBU KOTA NEGARA  (IKN) NUSANTARA ke Kalimantan Timur hampir dipastikan jadi kenyataan, tapi masih saja ada orang selalu teriak teriak minta perubahan menghalangi kinerja pemerintah, padahal mereka sendiri selalu malas untuk berubah, mereka selalu membangun narasi narasi negatif, dengan mengatas namakan rakyat padahal jumlah mereka hanya seupil.

Visi pemerintah pada 2045 yaitu agar bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi dimana hampir 50 persen hingga lebih dari 70 persen yang selama ini dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain hal ini sangat menguntungkan bagi transformasi ekonomi, bisa mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dan keadilan bagi rakyat indonesia.

Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen kecuali pulau Sumatera yang menyumbang 21,78% dari keseluruhan populasi di Indonesia dan saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif di negri tercinta ini. Oleh karena itu, apabila tidak mendorong hal tersebut dan hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa serta tidak didorong transformasi ekonomi dan bonus demografi maka semuanya tidak akan terwujud

Dengan pemindahan IKN ini, Presiden Jokowi ingin menghapus istilah "Jawasentris" dan meningkatkan kontribusi pulau lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.

Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air besih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (30/4/2019). Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni:

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek
2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Kami atas Nama SELURUH RAKYAT INDONESIA Sangat Mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil alternatif pemindahan ibukota ke luar Jawa. Dan Sangat Setuju lokasi Ibu Kota baru nantinya harus berada di tengah NKRI, Tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutei Kartanegara.

SALAM DAMAI SELURUH BANGSAKU