“TOLAK JALAN TAMBANG DIHUTAN DATARAN RENDAH YANG TERSISA DI SUMSEL DAN JAMBI "

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel dan Jambi

"TOLAK JALAN ANGKUT BATUBARA MELEWATI KAWASAN HUTAN"


PT. Marga Bara Jaya (MBJ) berencana membangun jalan khusus angkutan batubara, yang akan melewati kawasan hutan tropis dataran rendah di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Jambi. Rencana itu sudah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun kementerian belum mengeluarkan izin. Sebab, kawasan berstatus hutan produksi terbatas (HPT) itu, kini dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki), melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
Jalan khusus angkutan batubara itu akan dibangun dari lokasi tambang milik PT Triaryani di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, menuju Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dari sekitar 88 km jalan yang akan dibangun, sepanjang 34,5 km di antaranya akan melewati kawasan Hutan Harapan, yang dikelola PT Reki.
Selama 10 tahun lebih PT Reki melalukan restorasi, saat ini di dalam Hutan Harapan terdapat lebih dari 600 jenis pohon, 307 jenis burung dari 626 jenis burung di Sumatera, 64 mamalia dari 194 jenis mamalia di Sumatera, 71 reptil dari 240 jenis reptil di Sumatera, 55 amphibi dari 77 jenis amphibi di Sumatera, serta 123 ikan dari 589 jenis ikan di Sumatera. Kawasan ini juga menjadi habitat penting bagi 26 spesies langka, kritis dan dilindungi (di antaranya harimau Sumatera, Gajah Sumatera, ungko, anjing hutan, dan trenggiling), berbagai jenis burung, serta aneka jenis tumbuhan endemik lain.


https://majalah.tempo.co/read/157294/kala-jalan-membelah-harapan


Oleh karena itu, kami, Koalisi Anti-Perusakan Hutan, gabungan 36 LSM di dua provinsi: Sumatera Selatan dan Jambi, menolak rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara jika melewati Hutan Harapan, yang merupakan kawasan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera.

https://www.mongabay.co.id/2019/03/25/menembus-jantung-hutan-harapan-yang-terancam-jalan-tambang-batubara-bagian-1


Dari aspek kebijakan dan regulasi, pembangunan jalan khusus angkutan batubara itu bertentangan dengan:
1. Komitmen Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen, sebagaimana tertuang dalam INDC (Intended Nationally Determined Contribution)
2. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 14, yang telah ditanda tangani dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pasal 12 Ayat (1) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
4. Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 11/2016 tetang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036, pada pasal 54 ayat (2) Larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan
Dari aspek ekologi, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut dapat:
1. Merusak ekosistem yang tengah dipulihkan, meningkatkan potensi terjadi deforestasi dan fragmentasi kawasan hutan, mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang tinggi di hutan dataran rendah Sumatera, dan mengganggu hidupan satwa liar bagi 26 spesies langka, kritis dan dilindungi.
2. Mengganggu upaya pemulihan ekosisem hutan, karena kawasan restorasi ekosistem dikelola melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan, termasuk kegiatan penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, maupun pelepasliaran flora dan fauna.
3. Membuka akses dan meningkatkan konflik manusia dengan satwa liar (human – wildlife conflict), perburuan satwa liar (poaching) dan pembalakan liar (illegal logging).
4. Menimbulkan erosi tanah akibat tidak adanya tutupan hutan, meningkatkan sedimentasi sungai terutama sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) Meranti, Kapas, dan Lalan, serta meningkatkan risiko banjir.
5. Menimbulkan polusi dan mengurangi kualitas air, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan hidupan satwa liar.
https://sains.kompas.com/read/2013/05/27/03152759/restorasi.hutan.terancam.jalan.angkut.batubara
Dari aspek sosial-budaya, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut dapat:
1. Mengganggu dan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat adat Batin Sembilan di Jambi dan Wong Kubu di Sumatera Selatan, yang masih mengandalkan sumber kehidupannya pada hasil hutan bukan kayu
2. Membuka akses dan meningkatkan tekanan akibat pembukaan hutan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan keluarga masyarakat Batin Sembilan dan Wong Kubu.


https://www.gatra.com/detail/news/404212-Koalisi-Anti-Perusakan-Hutan-Aksi-Tolak-Jalan-Tambang-Batubara


Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Koalisi Anti Kerusakan Hutan Sumatera Selatan dan Jambi menyatakan:
1. MENOLAK rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diusulkan PT Marga Bara Jaya, melewati hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera yang saat ini dikelola melalui IUPPHK-Restorasi Ekosistem oleh PT Reki
2. MENDESAK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengeluarkan izin pembangunan jalan khusus angkutan batubara, karena akan merusak upaya restorasi ekosistem yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan.


https://mediaindonesia.com/read/detail/198673-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-pembukaan-jalan-tambang-di-hutan-harapan