MANADO — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti meminta penambangan pasir besi di Bangka, Minahasa Utara dihentikan. Menurutnya, perintah Presiden Joko Widodo, sangat tegas terkait tambang di Bangka, yang harus berhenti beroperasi. Apalagi, keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah menegaskan agar penambangan tidak dilanjutkan. Sikap tegas Menteri Susi, mendapat dukungan warga Sulut. “Memang harus ditutup itu (Tambang di Bangka, red),” tegas Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa Jull Tangkaliuang, dengan lantang saat dihubungi via telepon semalam. Diungkapkannya, sudah ada putusan Mahkamah Agung mengenai penutupan izinnya. “Baik izin eksplorasi maupun izin produksinya,” ujar Tangkaliuang seraya menambahkan sudah ada moratorium untuk penghentian semua aktivitas tambang dari Oktober 2014 oleh Menteri SDM, namun tidak pernah diindahkan. Jadi, menurut Tangkaliuang, semua aktivitas pertambangan di Bangka adalah illegal. “Mereka sudah melakukan pidana lingkungan, karena terus merusak alam. Serta terus berupaya dengan ‘berbagai cara’ mempengaruhi pejabat, untuk terus melegalkan operasi yang sebenarnya illegal,” sesalnya. Jadi untuk saat ini, perlu ada dukungan dan sikap tegas gubernur. “Bupati Minut sudah jelas tidak mau ada tambang, serta gubernur sering juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan ada surat yang ditujukan ke Menkopolhukam,” bebernya. Olehnya, pinta Tangkaliuang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera mengeluarkan pembatalan izin yang pernah dikeluarkan. “Yang pada waktu itu, ditandatangani Jero Wacik. Eksekusinya harus dari kementrian sendiri,” ucapnya. “Yang punya daerah saja (Gubernur Sulut dan Bupati Minut, red) sudah punya sikap Pulau Bangka untuk pariwisata, kenapa harus dipaksakan,” tanyanya. Walaupun keputusannya masih dalam tahap kasasi, namun eksekusi harus segera dijalankan. “Tidak usah ada upaya pemaksaan dalam hal akan diadakan pelabuhan ekspor impor. Inikan semua dusta,” paparnya. Ditambahkannya, selain eksploitasi biji besi, terselubung pembangunan selter, pelabuhan hingga galangan kapal. “Ini apa sebenarnya. Masyarakat Sulut sudah dibohongi perusahaan ini,” katanya. Sebab itu, kalaupun saat ini masyarakat menang tuntutan di MA, maka harus dihargai. Karena, ke mana lagi masyarakat menuntut keadilan. Sebab, kalau terjadi anarkisme selalu masyarakat yang ditangkap. “Sangat aneh, ketika masyarakat melalui jalur benar lewat pengadilan, namun jaminan keadilan tidak diberikan negara,” tandasnya. Tangkaliuang pun lantang menjelaskan, Bangka bukan masalah pro dan kontra lagi. "Sepenuhnya masalah hukum yang harus ditindaklanjuti pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, untuk segera mencabut izinnya. Juga mereka (perusahaan tambang, red) harus segera keluar dari Pulau Bangka, beserta dengan segala peralatannya, ” tegasnya. Dia menilai pelanggaran hukum lainnya juga terjadi, misalnya Amdal yang belum ada serta pelanggaran gudang, namun ditutupi pihak tertentu. Dirinya meminta tidak usah lagi ada pemaksaan. “Contohnya Perda Zonasi. Buat apa dipaksa-paksa, kalau memang Bangka untuk pariwisata, ya sudah,” pintanya. Dia juga mengatakan, walaupun aktivitas tambang sudah tidak terlihat, namun sejumlah alat berat masih ada di Bangka. Olehnya harus dikembalikan fungsi ekologi hutan yang rusak, akibat aktivitas pertambangan. “Hutan, sungai yang ditutup, hutan Mangrove harus dikembalikan semula. Pemerintah mewajibkan perusahaan ini bertanggung jawab terhadap fungsi ekologi semua aspek kehidupan di Pulau Bangka,” harapnya. Senada Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP). Saat diwawancarai tadi malam, VAP mengungkapkan pihaknya hanya mengikuti keinginan warga, khususnya di Pulau Bangka. "Ini keinginan warga, yang adalah masyarakat saya. Mereka tidak mau Pulau Bangka menjadi daerah pertambangan, karena selain jadi tempat tinggal mereka, Pulau Bangka kaya akan objek wisata. Takutnya objek wisata akan rusak hanya karena pertambangan," ungkap VAP. Tetapi intinya, lanjut VAP, semua karena doa semua pihak. “Sehingga apa yang menjadi harapan bisa tercapai,” kuncinya. (ctr-45/ria/vip)