Presiden Jokowi, hapuskan Pasal 156A Tentang Penodaan Agama Dari Revisi KUHP

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mendapat vonis 2 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 156A KUHP.

Apakah kamu dan cuitanmu akan jadi korban selanjutnya? 

Vonis untuk Ahok adalah satu dari sekian banyak contoh, termasuk kasus Arswendo Atmowiloto, Gafatar, Lia Ede dan H.B. Jassin, yang menunjukan bahwa pasal 156A KUHP digunakan untuk menghakimi keyakinan dan gagasan seseorang. Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang salah.

YLBHI dalam siaran persnya menyatakan bahwa implementasi pasal 156A KUHP saat ini semakin kebablasan dan bisa dimanfaatkan untuk apa saja, termasuk mengatasi persaingan politik. Ditambah lagi data menunjukan bahwa sangat jarang atau bahkan tidak ada terjadi vonis kasus penodaan agama tanpa diawali dorongan massa dan tekanan publik yang berpotensi mengaburkan pentingnya pertimbangan hukum.

Pada saat ini di DPR sedang dilakukan pembahasan revisi KUHP dengan Pemerintah sebagai pengusul. Masih terbuka ruang bagi publik untuk mendesakkan agenda untuk merevisi pasal 156A KUHP. Apalagi mengingat sudah ada pernyataan dari anggota DPR bahwa rumusan pasal 156A ini akan tetap dipertahankan (cek tautan ini).

Dasar negara kita UUD 45 mengatur bahwa pengesahan sebuah UU membutuhkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kemudian apabila Presiden tidak menyetujui RUU tersebut maka RUU tersebut tidak bisa diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sedang berlangsung.

Artinya bila Presiden, diwakili oleh Menhukham, tidak menyatakan persetujuannya akan rancangan sebuah RUU, maka RUU tersebut tidak akan meluncur menjadi UU. Kita masih bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan bersuara.

Ancaman terbesar pada Indonesia adalah pada penolakan kita untuk mengakui perbedaan adalah rahmat terbesar bangsa ini.

Dengan keberadaan pasal ini, Negara seolah mengajarkan pada publik bahwa pendapat mayoritas-lah yang benar dan berbeda adalah keliru.

Dengan mencabut pasal 156A dari revisi KUHP, satu langkah penting merawat rahmat itu terpenuhi. Jangan sampai jatuh lagi korban dari pasal penodaan agama. Mari dorong Presiden Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan HAM untuk terang, jelas dan tegas mencabut pasal 156A tersebut dari usulan revisi KUHP!

Oleh karena itu kami sebagai pengusul dan penandatangan petisi ini menuntut agar:

1. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly mencabut pasal 156A dari revisi KUHP yang sedang berjalan, dan
2. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly menolak melanjutkan pembahasan selama pasal 156A tidak dicabut dari usulan revisi KUHP.

Presiden Joko Widodo, sejarah adalah sekarang. Dukung komitmen bangsamu untuk bersama merawat nilai-nilai kebangsaan kita.

Penyusun: Gita Putri Damayana & Gita Syahrani



Hari ini: Gita Putri mengandalkanmu

Gita Putri Damayana membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden @jokowi, hapuskan Pasal 156A Tentang Penodaan Agama Dari Revisi KUHP". Bergabunglah dengan Gita Putri dan 11.488 pendukung lainnya hari ini.