PRESIDEN, BERI JAMINAN KEBEBASAN BERIBADAH BAGI UMAT KRISTIANI DI SUMATERA BARAT

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Baru-baru ini kita dikagetkan oleh kasus pelarangan pelaksanaan Ibadah Natal dan Tahun Baru di beberapa daerah Kabupaten Sumatera Barat,

Kasus Pertama, terjadi di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah umat Katolik sebanyak lebih kurang 19 Kepala Keluarga (KK). Pelarangan itu tertera didalam surat Pemerintahan Nagari Sikabau Nomor : 145/1553/Pem-2017 dan 145/1554/Pem-2017 yang pada intinya Merasa Keberatan dan Tidak Memberi Izin, dengan alasan bahwa sebelumnya telah ada Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Nagari Sikabau tanggal 21 Desember 2017 tentang pelarangan rumah tinggal menjadi tempat ibadah umat kristiani.

Kedua, Penolakan ibadah dan perayaan Natal juga terjadi di jorong Sungai Tambang Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Pelarangan sebenarnya terjadi setiap tahun, bahkan pergesekan antar umat beragama juga nyaris terjadi dua kali setiap tahun. Adapun umat Kristiani yang terdata yaitu jemaat HKBP lebih kurang 122 KK, jemaat Katolik sekitar 60 KK dan GBIS  lebih kurang 30 KK. Pelarangan perayaan Natal 2019 terjadi justru setelah salah seorang oknum polisi dari polsek Kamang Baru, meminta agar umat Katolik yang mau melaksanakan ibadah natal terlebih dahulu harus membuat surat izin kepada pemerintahan nagari.

Berpegang dengan surat permohonan izin, Muspika Kecamatan Kamang Baru mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat Nagari, Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak pandai setempat, dengan hasil dari rapat koordinasi pada 16 Desember 2019 menyepakati Menolak pelaksanaan ibadah apapun termasuk Natal bersama jika tidak ditempat ibadah resmi, perayaan natal hanya boleh dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak boleh bersama-sama, Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kabupaten Sijunjung menyarankan agar umat Kristen merayakan Natalan di Kota Sawahlunto yang jaraknya ratusan kilo meter, Ninik Mamak yang hadir dalam rapat menolak pelaksanaan ibadah dalam bentuk apapun secara bersama-sama di Sungai tambang, termasuk Natalan dan Pemerintah Kecamatan dan ninik mamak meminta agar orang-orang Kristen di Sungai Tambang membuat surat perjanjian tidak melaksanakan ibadah apapun termasuk Natalan bersama.

Ketiga, penolakan penggunaan tempat perayaan natal di hotel PUSAKO Bukittinggi bagi Jemaat Gereja Betel Indonesia di Bukittinggi. Jemaat GBI di Bukittinggi berdasarkan informasi terakhir berjumlah lebih kurang 500 jiwa yang tersebar di seluruh Kota Bukittinggi hingga perbatasan dengan kabupaten Agam (daerah Garegeh dan sekitarnya). Pihak hotel sepertinya masih berpegang dengan surat Kesbangpol atas nama Walikota Bukittinggi bernomor 07/KL-TU/II/2008 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban yang salah satu poinnya tidak memanfaatkan hotel sebagai tempat pelaksanaan ibadah salah satu agama atau aliran baik rutin maupun insidentif. Hal ini dikarenakan Jemaat GBI beserta 5 denominasi Protestan lainnya tidak memiliki tempat ibadah resmi. Akhirnya pada perayaan Natal yang dilaksanakan pada 15 Desember 2019 lalu mereka harus menyelenggarakannya di kota lain yakni Payahkumbuh.

Keempat, kasus di Nagari Lunang Silaut dengan jemaat GPIB Efrata juga tidak dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal secara terbuka.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut, sebagaimana tercantum bahwa Hak atas kebebasan beragama/berkepercayaan tidak dapat dikurangi, Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua mengakui hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau kepercayaan, demikian juga Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua, menjelaskan hak beragama dan berkepercayaan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi, dibatasi dalam keadaan apapun. Bahkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua, mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.

Kewajiban negara tersebut termasuk untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan/kepercayaan, tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun, bahkan ketika negara dalam keadaan darurat. Negara, pemerintah, dan DPR mempunyai komitmen untuk terikat dengan Kovenan Internasional Hak Sipol.  

Untuk itu kami, meminta kepada :

  1. Presiden Joko Widodo untuk memastikan jaminan kebebasan beribadah di Sumatera Barat terpenuhi
  2. Pemerintah daerah untuk menjalankan regulasi dalam penanganan sengketa rumah ibadah
  3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat melakukan Penolakan;
  4. Menteri Dalam Negeri untuk mencerdaskan kepala daerah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya;
  5. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri segera Evaluasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.