Tunda Pilkada 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Dgn pertimbangan bencana wabah Corona maka Presidenen mengeluarkan Perppu No. 2/2020 untuk menunda Pilkada pada awal Pandemi lalu. Pilkada pun ditunda hingga Desember 2020. Pada Pasal 201 A Ayat 3 Perppu ini, penyelenggaraan Pilkada bisa ditunda kembali hingga bencana non-alam virus corona ��������

Hingga Awal september ini, Angka terkonfirmasi Covid-19 telah Tembus 200.000 orang. Penambahan di atas 3000/hari. Angka kematian akibat covid secara nasional 4,2%, lebih tinggi dari angka rata-rata kematian dunia sebesar 3,34%. Fasilitas kesehatan di beberapa daerah pun hampir melebihi kapasitas. Bali dan Jakarta hampir kehabisan ruang ICU (kapasitas lebih 80%). 

Presiden telah menyatakan kesehatan adalah yang utama. Kesehatan masyarakat menjadi prioritas untuk menjaga bangsa dan negara di masa pandemi ini. Setiap langkah dan tindakan yang ditempuh harus maksimal di bidang kesehatan.

Salah satu yang menjadi perhatian dan mengkhawatikan menjadi Cluster Covid-19 adalah Pemilihan KepalaDaerah 2020 (Pilkada) yang telah memasuki tahap-tahap pemilihan. Gambaran berkumpulnya massa tanpa social distancing telah tampak nyata saat pendaftaran calon ke KPUD. Kondisi ini bisa terulang saat memasuki kampanye baik terbuka maupun tertutup.

Beberapa calon kepala daerah ditemukan terkonfirmasi Covid-19 saat pemeriksaan kesehatan. Komisioner KPU pun telah ada yang terkonfirmasi. Bagaimana dengan petugas-petugas lapangan yang setipa hari kontak dengan berbagai kalangan? 

Besarnya potensi penularan saat pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, menjadi perhatian besar. Apalagi, 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada masih berada dalam status zona merah (10/09/2020). Banyak ahli yang telah menyarankan untuk menunda pelaksanaannya demi kebaikan bersama. 

Tidak ada yang lebih urgent saat ini, selain melakukan upaya-upaya pencegahan makin tingginya angka penularan Covid-19, termasuk kembali MENUNDA Pelaksanaan Pilkada.