Cabut Somasi dan Ancaman Dipolisikan Farid Gaban karena Mengritik Kebijakan Publik

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Wartawan senior Farid Gaban (FG) disomasi, lalu diancam hendak dilaporkan ke polisi jika tidak meminta maaf dan mencabut cuitannya di Twitter. Cuitan itu berisi kritikan FG terhadap kerja sama Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki dengan Blibli (Grup Djarum). Teguran (tepatnya: ancaman!) dikirim oleh Muannas Alaidid, Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia yang juga pengacara/politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

FG menolak mencabut kritik itu, setidaknya karena dua alasan. Pertama, kritik terhadap kebijakan publik adalah hak setiap warga negara terhadap pemerintahnya – dalam hal ini menteri. Kedua, FG punya dasar untuk menyebut kerja sama tadi akan merugikan publik dan kepentingan negara yang lebih luas.

Alaidid mengaku terganggu oleh cuitan FG, terutama terhadap kalimat ”…rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha”. Alaidid berpendapat, kalimat itu bukan kritik melainkan hasutan, yang berbahaya jika disalahpahami awam. Seolah-olah pemerintah tidak peduli rakyat, tidak bantu rakyat, dan hanya bantu pengusaha.

Di akun Facebook miliknya, FG sudah panjang lebar menjelaskan dasar pikirannya, mengapa kerja sama Menteri Teten dengan Blibli – yang ditandatangani bersama CEO Blibli Kusumo Martanto, 20 Mei lalu – harus dikritisi. Menurut FG, kerja sama membentuk ”KUKM HUB” di toko online yang dimiliki raksasa bisnis Grup Djarum (atau jaringan ritel/eceran swasta yang mana pun) tidak layak dilakukan.

FG (dan kita semua) tidak memungkiri manfaat toko online. Aplikasi digital via mobile phone itu telah memudahkan kita bertransaksi jual-beli. Tidak dibatasi ruang maupun waktu. Yang bikin FG risau, mengapa Kementerian tidak mengembangkan toko online sendiri? Apakah tidak punya biaya? Bukankah membuat aplikasi toko online itu sangat mudah dan murah, bahkan bisa gratis menggunakan platform open source?

Bukan cuma itu. FG mengingatkan, sejak 2007, Kementerian Koperasi-UKM sudah punya Gedung Smesco (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) yang megah dan mewah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung itu dilengkapi dengan ruang pamer dan pasar produk UKM. Kenapa tidak meningkatkan marketplace yang sudah ada itu (lengkap dengan database yang dimiliki) ke level digital?

Selain itu, ketimbang dengan swasta, Kementerian juga seharusnya bisa menjalin sinergi dengan dua badan usaha milik negara (BUMN), sekaligus menghemat dana publik. BUMN tersebut adalah PT Sarinah yang menyediakan pasar produk UKM lokal, serta PT Telkom yang menyediakan platform toko online Blanja.com.

Jadi? Petisi ini dibuat untuk mendukung FG. Kita setuju, di alam demokrasi semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Begitu juga pendapat untuk berbeda pendapat dengan pendapat FG. Namun, bebas berpendapat bukan berarti bebas mengancam orang lain. Somasi Alaidid yang berisi tuntutan kepada FG untuk menghapus kritik di Twitter, apalagi akan melaporkan ke polisi jika permintaannya tak dipenuhi dalam 3x24 jam, jelas merupakan ancaman.

Lewat petisi ini, kita tegas menuntut Muannas Alaidid untuk mencabut somasinya kepada FG, apalagi berniat mempolisikannya. Selain menolak tradisi ”dikit-dikit lapor” … ”dikit dikit ngancam”, petisi ini juga mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dengan mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan kemewahan berdemokrasi. Petisi dengan target minimal 5.000 tanda tangan ini akan dibawa oleh tim pengacara pendukung FG jika kasus ini harus diselesaikan ke jalur hukum.