Petition update

Penyerahan 6 Amicus Curiae untuk membela bongku!

Dede Kurnia eka satria
Indonesia

May 4, 2020 — 

Dalam Perjalanannya, kasus ini menyita perhatian publik, akademisi dan Lembaga Pemerhati HAM lainnya. Sampai saat ini ada 6 amicus curiae dari akademisi yang ditujukan pada kasus pak bongku, yaitu dari Prof.Dr.Ir.Hariadi Kartodihardjo, MS (Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor), Dr. Erdianto, SH.,M.Hum. (Dosen Hukum Pidana Universitas Riau), Dr. Mexsasai Indra, SH., MH (Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau), Dr. Hayatul Ismi., SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Zainul Akmal, SH.,MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Grahat Nagara, SH.,MH. (Dosen Hukum Adminitrasi Negara Universitas Indonesia, Dosen Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Jentera) & Roni Saputra, SH.,MH. (Peneliti Hukum Yayasan Auriga Nusantara). Dan 1 amicus curiae dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dan akan terus bertambah menjelang putusan pengadilan.
Amicus curiae (sahabat pengadilan) adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini dalam bentuk brief. Di Indonesia amicus curiae eksis dalam kasus kasus yang menjadi perhatian publik dan membantu pengadilan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait perkara yang sedang diadili.
Saat ini, penegakan hukum perusakan hutan hanya mampu menyasar pada orang perorangan yang miskin dan buta hukum yang hanya menggunakan lahan untuk bertanam tanaman tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari. Data Panitia khusus (Pansus) monitoring lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyebutkan, pernah melaporkan 190 perusahaan terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas Negara. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi ada sekitar 1 juta hektar Perusahaan yang mengokuptasi kawasan hutan yang dijadikan perkebunan dan paling besar dikuasai oleh perusahaan. Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), hasil pansus ini tidak diketahui perkembangannya bagaimana dan belum ada perusahaan yang ditertibkan izin serta terkesan dibiarkan mengelola kawasan hutan secara ilegal yang secara nyata bertujuan untuk komersil.


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.