Petition Closed

Pemberlakuan Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia

Dengan diundangkannya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, maka saat ini bagi setiap warga negara Indonesia baik yang ada di dalam Negeri maupun yang  berada di Luar Negerai sertya bagi Warga Negara Asing yang berkeinginan menjadi Warga Negara Indonesia, berlaku Undang-Undang tersebut. 

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA menganut beberapa asas-asas yakni sebagai berikut: 

1. Asas  ius sanguinis (law of the blood)  adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 

2. Asas  ius soli (law of the soil)  secara terbatas adalah asas yang menentukan  kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas  yang menentukankan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. 

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. 

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas  yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. 

3. Asas persamaan di dalarn hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sarna di dalam hukum dan pemerintahan. 

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara  atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. 

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.  

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. 

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Bahwa, saat ini adanya desakan-desakan keinginan dari warga negara Indonesia baik yang berada didalam Negeri maupun yang berada di Luar Negeri, serta Warga Negara Indonesia sebagai pelaku Perkawinan Campuran (perkawinan antar warga negara) dirasakan semakin menguat.

 

Menguatnya desakan diberlakukannya Kewarganegaraan ganda/Dual Citizenship bagi warga negara Indonesia diakibatkan terbatasnya ruang gerak ekonomi, sosial, politik bagi WNI serta WNI pelaku perkawinan campuran baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bahwa asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas dan asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana juga untuk hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007 adalah dianggap merugikan bagi sebahagian warga negara Indonesia.

Bahwa guna mewujudkan perubahan/amandement dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA dipandang perlu kiranya untuk memberikan desakan kepada Eksekutif dan Legislatif melalui Forum Petisi Amandemen UU Nomor 12 Tahun 2006 menuju Kwarganegaraan Ganda bagi WNI.

Keseriusan dalam menyampaikan desakan keinginan Indonesia memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi warganya melalui Petisi ini hendaknya dapat disikapi dengan bijaksana, agar apa yang telah disampaikan dalam Petisi dan oleh individu Penandatangan Petisi dapat sampai kepada Legislatif dan Eksekutif dan menjadi Agenda Penting Pembahasan Amandement undang-Undang tersebut. 

 

Letter to
People Power, let's make a change Pemerintah Republik Indonesia dan DPR/MPR RI
I just signed the following petition addressed to: Pemerintah Republik Indonesia. DPR/MPR RI.

----------------
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Pemberlakuan Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia
----------------

Sincerely,

Eli Hakim Silaban