Kembalikan Hak Difable Muhammad Baihaqi Sebagai Peserta Seleksi CPNS

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Hai Teman,

Terjadi lagi diskriminasi terhadap difable dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Muhammad Baihaqi yang saat ini bekerja sebagai guru matematika pada salah satu SMP dan SMA swasta di Kota Pekalongan, adalah seorang difabel netra dengan kondisi mata kanan buta total dan mata kiri low vision ringan, ia merupakan alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mendaftar CPNS tahun 2019 Pemprov Jateng formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung.

Baihaqi melalui setiap tahapan test dengan penuh semangat, tahap pertama setelah pendaftaran, Baihaqi dihubungi panitia seleksi daerah pengadaan CPNS Provinsi Jawa Tengah melalui Video Call untuk mengetahui jenis dan derajat disabilitasnya, kemudian Baihaqi dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Skore Baihaqi sungguh memuaskan, dirinya tercatat sebagai peraih nilai tertinggi SKD pada formasi disabilitas, dengan demikian Baihaqi berhak melanjutkan tes CPNS ke tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sebagai guru professional, Baihaqi memiliki segudang pengalaman dan mendapatkan Penghargaan dari  Konsulat Republik Indonesia Tawau atas jasanya sebagai Pendidik/Guru Untuk Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah, Malaysia. Baihaqi juga telah mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik) dari Kemenristekdikti. Dengan serdik tersebut maka Baihaqi telah mengantongi nilai maksimal pada test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pada tanggal 12 Maret 2019, Baihaqi mendapatkan surat No. 800/02583 dari BKD Prov. Jateng agar menghadiri verifikasi berkas pada tanggal 13 Maret 2020. Saat itu Ketua BKD Provinsi Jawa Tengah hanya menyampaikan informasi secara lisan bahwa Baihaqi harus digugurkan karena merupakan difable netra sehingga tidak memenuhi syarat dan berdalih hanya menerima disabilitas daksa. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2020, Baihaqi menerima Surat Pengumuman Nomor 811/982 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pada intinya menyebutkan Baihaqi tidak memenuhi syarat karena merupakan difable netra.

Tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bentuk diskriminasi  dan tidak bisa dibenarkan. Pasal 11 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa diskriminasi”. Kemenpan RB dalam Surat Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 perihal pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas juga menyampaikan bahwa instansi penerima CPNS tidak melakukan pembedaan terhadap jenis disabilitas dan para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikanya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Atas hal ini, Baihaqi dengan didampingi oleh LBH Semarang mengadu kepada Komnas HAM RI dan Ombudsman RI. Baihaqi butuh bantuan dan dukungan teman-teman sekalian untuk menyebarkan kesadaran untuk menolak segala tindakan diskriminatif terhadap kaum difabel. Lewat petisi ini kami ingin mengajak kalian mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan hak Baihaqi sebagai peserta seleksi CPNS dan memberikan kesempatan kepada Baihaqi untuk membuktikan kemampuan dan kompetensinya sebagai guru professional dengan memberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS ke tahap selanjutnya.

Kami juga mengajak teman-teman untuk bersama mendorong Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian diskriminasi terhadap Baihaqi sesegera mungkin.

 

Salam,

Naufal Sebastian

LBH Semarang.