Anak Korban Perkosaan tidak Layak untuk dihukum

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Kasus yang baru saja terjadi di Jambi yang menimpa WA (15) tahun,  korban perkosaan oleh kakaknya AR (17) tahun dan berujung aborsi telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bulian dengan putusan 6 bulan penjara bagi WA dan selanjutanya menjalani hukuman dan menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Buluh Muara Bulian Kabupaten Batanghari - Jambi, ini menunjukan bahwa hukum dinegeri ini belum berpihak bagi korban perkosaan yang menempatkan bahwa WA adalah pelaku aborsi yang harus menjalani pidananya di lapas tersebut. Vonis yang  diterima WA, hadiah terindah Anak Indonesia yang merayakan Hari Anak Indonesia yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2018.
 
Berdasarkan informasi dari penyidik di Polres Batanghari, bahwa pasal yang dikenakan adalah pasal 77A UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aborsi adalah tindakan yang bisa dikenakan pidana, sedangkan pada pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Jo pasal 31 PP no 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan bagi mereka yang hamil diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma.
 
Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hakim tidak dapat berpedoman hanya pada UU Kesehatan saja, tetapi seharusnya hakim berpedoman pada pasal 75 ayat (2) b, yaitu  “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dikecualikan ” UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 31 PP 61 Tahun 2014 dan peraturan MA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, selain itu pengadilan wajib mempertimbangkan hak-hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam perlindungan saksi dan korban.
 
Dengan mempertimbangkan  yang terbaik untuk anak, WA  adalah korban perkosaan dan kekerasan yang dihukum dan ini  sangat berdampak serius pada masa depan  WA dan masa depan anak Indonesia umumnya maka kami yang tergabung dari organisasi yang peduli akan nasib korban yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi di Jambi dengan dukungan aliansi nasional maupun internasional memberikan catatan dan rekomendasi untuk segera dilakukan:


1.     Membebaskan WA dari segala tuntutan, memulihkan nama baiknya, dan memberikan akses Rumah Aman untuk pemulihan.
2.     Mendorong pemerintah untuk memfasilitasi sistem pelayanan dan penanganan korban kekerasan seksual (Perkosaan) dan mendapatkan layanan secara komprehensif.
3.     Mendorong pemerintah untuk segera memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi anak dan Remaja baik di setiap jenjang pendidikan sekolah  maupun diluar sekolah agar anak terpapar informasi yang baik dan benar atas kesadaran sendiri melaporkan kasus kekerasan seksual jika mendapatkan dan atau mengetahui tindakan kekerasan seksual disekitarnya.
4.     Meminta Mahkamah Agung untuk memberi penguatan terhadap Hakim yang menangani kasus perempuan dan anak dapat memberikan putusan yang terbaik serta berpihak pada perempuan dan anak.
 
Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan pertimbangan bahwa masih banyak korban kekerasan seksual  lainnya yang nasibnya ditentukan oleh keberpihakan terhadap korban. Sehingga penanganan kasus ini tidak berulang.
 
Jambi, 24 Juli 2018
 
Konsorsium Perempuan Jambi
 
Untuk informasi lebih lanjut segera hubungi :
Advokat Mirna Novita Amir, SH
Hp. 08117400615



Hari ini: Konsorsium Perempuan mengandalkanmu

Konsorsium Perempuan Jambi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pemerintah Propinsi Jambi: Anak Korban Perkosaan tidak Layak untuk dihukum". Bergabunglah dengan Konsorsium Perempuan dan 18.959 pendukung lainnya hari ini.