Selamatkan Rimba Terakhir Lompobattang-Bawakaraeng

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


SELAMATKAN RIMBA TERAKHIR LOMPOBATTANG-BAWAKARAENG

Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bulu Pattiroang Kelompok Hutan Lompobattang yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aparang yang membentang mulai dari Hulu Jeppara sampai Dusun Kalimbu. Tahura Abdul Latief terletak di sebelah Barat Daya Kabupaten Sinjai dan berjarak 12 km dari ibu kota Kecamatan Sinjai Borong dan 60 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Secara geografis berada 05°18’41,3” Lintang Selatan dan antara 120° 00’32,5” Bujur Timur dengan luas ±720 Ha, sehingga diharapkan dapat mendukung perlindungan tata air, sehingga upaya pelestariannya ditingkatkan mengingat fungsinya sebagai “Hutan Konservasi”.Tahura Abdul Latief terletak pada ketinggian 1.200–2.000 mdpl, sehingga hawanya sejuk sepanjang hari. Secara padministratif, sebagian besar kawasan Tahura Abdul Latief masuk dalam wilayah kecamatan Sinjai Borong yaitu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

  1. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung Pattiroang kelompok Hutan Lompobattang-Apparang Gunung Bawakareng.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat berupa lahan pertanian Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong
  3. Sebalah Utara berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung di Dusun Jeppara Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong
  4. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik penduduk dan pemukiman dan sebagai hutan lindung yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.

Kawasan Taman Hutan Raya Abdul Latief seluas 720 Ha, ditunjuk sebagai hutan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.267/Menhut-II/2008 Tanggal 1 Agustus 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk areal di Propinsi Sulawesi Selatan seluas ±3.299.005,2 hektar sebagai kawasan hutan diantaranya Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang Aparang, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang seluas ±720 Ha tersebut diusulkan oleh Bupati Sinjai untuk diubah fungsi menjadi Taman Hutan Raya dengan tujuan konservasi kawasan, pelestarian potensi sumber daya alam, penangkaran satwa, koleksi berbagai jenis tumbuhan dan pengembangan ekowisata dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi perlindungan tata air di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Sesuai amanat pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Tim Terpadu telah melaksanakan pengkajian di lapangan secara menyeluruh dan obyektif, sebagaimana Berita Acara Hasil Kajian tanggal 4 Nopember 2006 bahwa Tim Terpadu merekomendasikan Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang-Aparang, Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan memenuhi syarat untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya, karena memiliki potensi keindahan dan fenomena alam yang indah, yakni air terjun, Sumber air panas, padang savana, sungai diatas gunung, batuan kapur bergerigi, panorama alam dengan hawa yang sejuk dan jembatan alam tanah.
Merupakan ekosistem asli hutan pegunungan primer dan sekunder dengan kenaekaragaman flora dan fauna yang khas dan tergolong endemik Sulawesi diantaranya jamur mahkota, anoa gunung (Bubalus quarlesi), Babi rusa (Babyrousababyrussa), ayam hutan (Gallusgallus), pelatuk Sulawesi (Dendrocopos temminckii), rusa dan enggang. Memiliki potensi areal yang dapat dikembangkan untuk penangkaran satwa dan koleksi berbagai jenis tumbuhan.
Masyarakat di sekitar kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada prinsipnya mendukung terbentuknya Taman Hutan Raya (Tahura) Sinjai supaya nantinya dapat meningkatkan nilai manfaat hutan lindung bagi masyarakat untuk dikembangkan pola-pola pembangunan kehutanan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan menerima manfaat ekonomi langsung dari kawasan hutan melalui berbagai program seperti Pembangunan Hutan Penyangga Kopi, Hutan Serbaguna (dengan mengembangkan jenis buah-buahan), dan beberapa model agroforestry lainnya.

Tahura Abdul Latief Sinjai awalnya berstatus sebagai kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang yang batas-batasnya ditetapkan pada tahun 1982 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 Nomor 760/Kpts/Um/10/82, selanjutnya Pengesahan Menteri Kehutanan tanggal 30 April 1997 ditetapkan sebagai Hutan Lindung dan termasuk Kelompok Hutan Lompobattang Aparang dengan luas seluruhnya 6.965 Ha. Tahapan ditunjuknya Kawasan Taman Hutan Raya yang sebelumnya merupakan Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang sebagai berikut:

  1. Surat Bupati Sinjai Nomor 522.51/777/Set tanggal 12 Juli 2004, Nomor: 522/236/SET tanggal 28 Pebruari 2005 dan Nomor 522/1357/Set tanggal 3 Desember 2007.
  2. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/3007/SET tanggal 8 Juli 2005.
  3. Dirjen PHKA (vide surat Nomor S.618/IV-KK/2004 tanggal 14 September 2004 dan Nomor S.271/IV-KK/2005 tanggal 6 Mei 2005)
  4. Pertimbangan Teknis Dirjen PHKA Nomor s.27/IV-KK/2005 tanggal 16 Mei 2006.
  5. Menteri Kehutanan (vide surat Nomor S.529/Menhut-VII/2005 tanggal 14 September 2005).
  6. Berita Acara Hasil Kajian Tim Terpadu tanggal 4 November 2006.
  7. Surat persetujuan Prinsip Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor S.290/Menhut-VII/2008 tanggal 19 Mei 2008.
  8. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.267/Menhut-II/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang Pada Kelompok Hutan LompobattangApareng ± 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hektar terletak di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Hutan Raya.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
Rencana Pengembangan Tahura Mara yang tertuang dalam dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)Kabupaten Sinjai Tahun 2016–2025 kemudian diturunkan dalam Desain Tapak Pengembangan Tahura Abdul Latief menggunakan istilah Bumi Perkemahan. Istilah tersebut kurang tepat mengingat Bumi Perkemahan diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 24/2015 tentang Standar Usaha Pembangunan Bumi Perkemahan.
Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa Bumi Perkemahan memiliki standar luas paling sedikit 2,5 Ha. Selain itu juga ditegaskan terkait bentuk topografi bumi perkemahan itu sendiri yang dipersyaratkan berada pada kontur lahan datar dengan kondisi lahan stabil. Hal lain yang di atur dalam permen tersebut adalah fasilitas yang boleh diadakan pada areal bumi perkemahan. Pembangunan Bumi Perkemahan yang sedang dilaksanakan oleh Pemkab Sinjai saat ini seluas 1,2 Ha, kondisi lahan berada padakemiringan 30° dan kondisi tanah tidak stabil, mengingat jenis tanah pada areal tersebut adalah Latosol yang mudah longsor dan bahkan telah terjadi hampir setiap musim penghujan tiba.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan bumi perkemahan yang sedang berlangsung saat ini melanggar Permen Pariwisata tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan, baik dari segi luasan, kontur dan kestabilan tanah. Jika pemkab Sinjai tetap menggunakan istilah bumi perkemahan maka jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan jika mengikuti Permen pariwisata maka berpotensi menambah kerusakan hutan dan dapat menyebabkan bencana longsor pada areal tersebut.
Selain membangun bumi perkemahan pemkab sinjai juga membangun jalur bersepeda sepanjang 2 Km dengan lebar jalur 2 M. Lokasi jalur bersepeda tersebut seamkin jauh ke dalam areal vegetasi alam yang tersisa. Jalur bersepeda gunung tersebut sampai berada pada areal puncak pegunungan tersebut. Jalur bersepeda yang telah dirintis tersebut merusak pepohonan yang dilalui, baik dipangkas maupun ditebang dan beberapa diantaranya tumbang karena bagian akarnya digali untuk jalur bersepeda. Pembukaan jalur bersepeda tersebut semakin mendesak habitat Anoa kelereng pegunungan Bawakaraeng mengingat Anoa adalah hewan yang sangat sensitive terhadap aktivitas manusia.
Perintisan jalur sepeda yang notabenenya diperuntukkan bagi kalangan tertentu ini juga akan memperbesar potensi longsor pada daerah lereng mengingat daerah tersebut merupakan rawan longsor seperti lokasi bumi perkemahan. Adanya mobilisasi aktivitas pada areal tersebut mengancam vegetasi alam yang tersisa saat ini. Perintisan jalur bersepeda yang notabenenya diperuntukkan bagi kalangan tertentu ini juga akan memperbesar potensi longsor pada daerah lereng mengingat daerah tersebut merupakan rawan longsor seperti lokasi bumi perkemahan. Adanya mobilisasi aktivitas pada areal tersebut mengancam vegetasi alam yang tersisa saat ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Bahwa pembangunan sarana dan prasarana pada blok pemanfaatan Tahura Ma’ra dibolehkan dengan mengarus utamakan fungsi konservasi. Sehingga pembangunan bumi perkemahan dan jalur bersepeda yang diprakarsai Pemkab Sinjai dengan anggaran sekitar 1 M menyalahi fungsi utama kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi.
  2. Penetapan blok pemanfataan pada Tahura Ma’ra mengesampingkan fakta lapangan terkait vegetasi alam yang ada sehingga berpotensi terjadinya perusakan yang massif dengan adanya penetapan blok tersebut tanpa skoring kawasan yang baik dan jujur.
  3. Pembangunan bumi perkemahan dan jalur bersepeda tidak mempertimbangkan aspek kerawanan bencana dimana lokasi tersebut merupakan kawasan yang masuk kategori sangat rawan bencana longsor.

Berdasarkan point-point yang telah kami paparkan sebelumnya terkait bumi perkemahan, maka melalui petisi ini kami menuntut dua hal:

  1. Menghentikan proses pembangunan Bumi Perkemahan danpembangunan jalur trek sepeda yang berlangsung saat ini di Tahura Abdul Latief dan melaksanakan rehabilitasi terhadap lahan yang telah mengalami kerusakan bentang alam.
  2. Merevisi penataan Blok Tahura Abdul Latief dengan memperhatikan secara seksama arti penting keberadaan kawasan konservasi tersebut sebagai habitat Anoa dan juga sebagai hutan penyangga kawasan Lompobattang–Bawakaraeng, serta melibatan pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung sesuai yang dimandatkan Permen LHK 67/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SMS, Tahura, TWA.