TOLAK KOMERSIALISASI & SEGERA LAKUKAN KONSERVASI POS KOTA PADANGSIDIMPUAN!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PELANGGARAN PERDA YANG TERKESAN DIPERSILAHKAN

Pemandangan tak mengenakkan terlihat di pusat Kota Padangsidimpuan. Gedung pos polisi/pajak batu kota Padangsidimpuan kini tidak tampak sebagai bangunan cagar budaya. Padahal apabila di telusuri didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Padangsidimpuan, didalam pasal 30 ayat 1 tentang kawasan cagar budaya, telah dijelaskan dengan jelas bahwa kawasan bangunan pos polisi kota/pajak batu tersebut merupakan salah satu kawasan cagar budaya. Sementara itu didalam pasal 30 ayat 2 telah diatur tentang rencana perwujudan cagar budaya yang meliputi :
a. Mengintegrasikan pelestarian alam dan cagar budaya dengan kegiatan wisata.
b. Membatasi perkembangan kegiatan terbangun disekitar cagar budaya.

Sementara itu Kawasan cagar budaya didalam pasal 27 tentang rencana pola ruang wilayah termasuk kedalam rencana kawasan lindung. Didalam pasal 1 ayat 11 tentang ketentuan umum, telah dijelaskan bahwa kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

Atas dasar itu apabila dilihat, kondisi kawasan cagar budaya pos polisi kota/pajak batu pada saat ini, sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dimana tepat diwajah bangunan tersebut berdiri suatu bangunan usaha yang sudah jelas melanggar peraturan yang ada. Herannya lagi, berdirinya bangunan usaha tersebut tentu telah mendapat kesepakatan dari pihak pemkot Padangsidimpuan. Mirisnya lagi, pelanggaran aturan ini terkesan dibiarkan. Lucunya lagi, pelanggaran perda tersebut terkesan terang-terangan terjadi di pusat kota Padangsidimpuan yang jaraknya tidak jauh dari kantor Pemkot kota Padangsidimpuan. Pelanggaran Perda ini cenderung seperti dipersilahkan oleh Pemkot kepada oknum pemilik bangunan usaha tersebut.

Bangunan pos polisi kota/pajak batu kota Padangsidimpuan adalah salah satu bangunan bersejarah. Sesuai dengan catatan didalam buku Kronik Revolusi IV, karya Pramoedya Ananta Toer, Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Sukarno pernah mengadakan lawatan kepulau Sumatera pada tahun 1948. Salah satu daerah yang dikunjungi Ir. Sukarno ketika itu adalah Kota Padangsidimpuan. Didalam buku tersebut tercatat bahwa Ir. Sukarno tiba 12 Juni 1948 di Padangsidimpuan lalu mengisi rapat umum untuk membangkitkan semangat persatuan Rakyat Tapanuli Bagian Selatan. Salah satu tempat yang disambangi oleh Ir. Sukarno ketika berada di Padangsidimpuan ketika itu adalah Pos polisi kota/pajak batu. Dari atas balkon bangunan tersebut Bung Karno terlihat melambaikan tangan seraya memekikkan kata "Merdeka" yang bersahutan dengan teriakan rakyat yang menyaksikan. Selain itu salah satu tokoh yang pernah berpidato di balkon bangunan ini adalah Jenderal besar TNI Abdul Haris Nasution kurun tahun 60an. Oleh karena itu Pemerintah kota Padangsidimpuan harusnya senantiasa melestarikan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah. Hal tersebut wajib dilakukan sebagai pemupuk rasa nasionalisme masyarakat kota, sebagai bahan edukasi bagi generasi muda, sebagai tempat tujuan wisata dan masih banyak lagi nilai positif yang dapat diperoleh apabila Pemerintah Kota senantiasa melestarikan nilai sejarah yang terkandung di wilayahnya.

Menurut Saut Situmorang salah satu sastrawan Indonesia yang ikut berkomentar soal bangunan ini, Ia menyebutkan bahwa bangunan ini harus diselamatkan karena bangunan ini mengadaptasi gaya arsitektur art deco yang mendominasi arsitektur dunia era tahun 20-30an.

"secara arsitektur gedung itu penting kerena merupakan contoh dari gerakan arsitektur
internasional bernama Art Deco yang mendominasi arsitektur dunia di tahun 1920-30an. Sangat langka saat ini menemukannya di Indonesia kerna sudah banyak yang dihancurkan diganti dengan
sampah Ruko! Harus dipertahankan! Mana nih komunitas sejarah/purbakala Indonesia?" Sebut Saut Situmorang didalam komentarnya.

Sementara itu akun media sosial PSP Jurnal yang getol menyuarakan penyelamatan cagar budaya ini membuat sebuah petisi di laman change.org dengan judul "TOLAK KOMERSIALISASI DAN SEGERA LAKUKAN KONSERVASI POS KOTA PADANGSIDIMPUAN" yang ditujukan untuk pemerintah kota Padangsidimpuan.

Kondisi seperti ini sangat tidak elok untuk dibiarkan. Terlepas dari ada atau tidaknya komersialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padangsidimpuan sebagai pengelola cagar budaya, masyarakat berharap agar bangunan usaha tersebut segera ditertibkan dari wajah kawasan cagar budaya tersebut. Masyarakat berharap pemerintah kota Padangsidimpuan malu terhadap kondisi seperti ini, karena telah mempertontonkan kepada masyarakatnya sendiri dan masyarakat lain bahwa di pusat kota Padangsidimpuan ada cagar budaya yang dikotori oleh pemerintahnya sendiri.