Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Melalui diskusi yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat PERGUNU dalam
Menyikapi persoalan dunia pendidikan Indonesia.

Banyak persoalan pendidikan di arus bawah yang menjadi tantangan Mendikbud tak dapat diselesaikan dengan baik, simpang siur kebijakan bahkan statement Mendikbud yang kelihatan bombastis justru membuat masyarakat gusar hingga menjadi preseden buruk terkait arah kebijakan pendidikan kedepan.

Sebagai contoh rentetan persoalan yang muncul misalnya terkait :
1. PPDB Online yang carut marut dan tidak koheren,
2. Kebijakan Organisasi Penggerak yang syarat kepentingan,
3. Konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya tak merdeka. Sebab konsep tersebut sudah dipatenkan oleh pihak lain  di luar Kemdikbud.
4. Tidak ada keseriusan mengawal nasib Guru Swasta mapun Honorer, apalagi di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi yang lesu, namun tidak ada kebijakan afirmatif yang menolong nasib guru-guru kita.
5. Buruknya pola komunikasi yang dibangun dengan organisasi profesi guru maupun organisasi pemerhati pendidikan. 

Kemudian kami beranggapan pantas saja jika para tokoh dan penggiat pendidikan Indonesia, Salah satunya Prof. Azyumardi Azra memberikan raport merah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Kami juga memiliki pandangan bahwa tak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Mas Nadiem, justru lebih banyak terjadi distorsi dan kontroversi dalam dunia pendidikan.

Sebagai contoh pertama, tak jelasnya arah kebijakan yang menyangkut daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) misalnya, padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan, namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi.


Kedua, terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang masih lemah.

Yang ketiga, konsep Merdeka Belajar yang sejatinya tidak merdeka, bagaimana tidak? Konsep yang terlihat bombastis tersebut nyatanya sudah dipatenkan oleh pihak lain diluar Kemendikbud.

Pandangan kami karena Nadiem Makarim selaku Mendikbud tak melihat langsung kondisi pendidikan kita di bawah, jadi gagal paham mengurus subtansinya. Belum lagi kita bahas insfrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan.

Disisi lain, Mendikbud tidak peka terkait keadaan guru di arus bawah, guru bukan semakin pintar dan sejahtera, justru semakin bingung terkait peta konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, dan lainnya yang tentu akan berimbas pada jutaan ekosistem satuan pendidikan kita, imbasanya juga ke siswa-siswi kita.

Bicara soal penguatan pendidikan di Indonesian, alangkah baiknya rezim Nadiem Makarim ini belajar dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bagaimana tidak, kedua organisasi tersebut telah memberikan tauladan dan contoh nyata bagaimana merajut kemajuan pendidikan kita. Sejarah panjang telah membuktikan, bahwa tidak ada suatu inisiasi perubahan akan tercapai maksud dan tujuannya tanpa komitmen yang kuat dan memegang teguh sejarah, nilai dan falsafah Indonesia.

NU dan Muhammadiyah telah membuktikan menjadi bagian penting dalam memajukan pendidikan dan tidak pernah silau pada 'trend' kekinian yang meletakkan pendidikan sebagai komoditas komersial.

Pergerakan Nahdlatul Ulama melalui PERGUNU saja sudah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke daerah 3T, PERGUNU sudah memiliki gerakan Guru Permesatu Bangsa dan Teacherpreneur yang sudah di apresiasi presiden Jokowi. Belum lagi dengan Muhammadiyah yang sekolahnya sudah tersebar kepenjuru Nusantara semenjak pra kemerdekaan Indonesia. Melalui jejak yang nyata dan panjang itu, harusnya Mendikbud tidak tutup mata.

Sejak pertemuan pertama dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, kami sudah memberikan masukan bahwa untuk mencapai cita cita luhur pendidikan yang diharapkan oleh 'founding fathers’ bangsa, kita harus saling mendukung dan melengkapi antara pemerintah dan masyarakat. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama.

Nyatanya, respon positif kala itu hanya bagai isapan jempol belaka. Kini Mendikbud melalui program organisasi penggeraknya justru menuai polemik, tidak transparannya proses seleksi hingga banyaknya organisasi yang notabene ‘absurd’ justru dinyatakan lolos untuk mendapatkan gelontoran dana milyaran rupiah.

Hal tersebut yang membuat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah dan LP Maarif NU mengundurkan diri dari program tersebut meski telah dinyatakan lolos. Ini menjadi preseden buruk bagi Kemdikbud, bagaimana sikap Muhammadiyah dan NU terasa menjadi tamparan keras atas pola komunikasi dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Mas Menteri.

Jangan semau-maunya sendiri dalam mendikte arah pendidikan kita, sebab dalam mengurus pendidikan juga perlu mengedepankan adab dan etika. Tentu Mas Nadiem bisa mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan oleh pihak independen, tidak ada intervensi dan lainnya, tapi apakah itu bijaksana jika yang dihasilkan justru membuat rasa ketidak adilan dan ketimpangan semakin menganga?

Please, jangan gunakan kacamata kuda dalam merespon keperanan masyarakat dalam usaha memajukan pendidikan kita.

Bukankah sejak awal bahwa Bapak Presiden menyampaikan fokus pembangunan kita ialah pada penguatan sumber daya manusianya? Nampaknya mas Nadiem tidak dapat menangkap pesan itu.

Bukan bermaksud menggurui Mas Menteri, yang menjadi objek kebijakan anda ialah manusia, bukan mesin atau barang dagangan. Tentu perlu mengedepankan pendekatan humanism yang memanusiakan. Bagaimana mau bergerak jika hatinya tak tergerak?

Polemik ini menjadi catatan hitam dalam sejarah pendidikan kita, jangan sampai spirit organisasi penggerak justru tak menggerakkan.

Kami rasa sudah cukup kiprah Nadiem Makarim dalam menahkodai Institusi yang menentukan arah kebijakan pendidikan kita, cukup sudah permainan ‘petak umpet’ dan tebak-tebakan terkait nasib puluhan juta ekosistem pendidikan kita.

Ketika presiden Jokowi mewacanakan reshuffle kabinet, PERGUNU berharap Presiden Jokowi benar-benar serius melihat kinerja Mendikbud, Naidem Makarim.
Harus di cross chcek suara-suara di lapisan bawah masyarakat yang terdampak dari buruknya kebijakan Mendikbud ini.

Kami acungkan jempol untuk pengabdian Mas Menteri sejauh ini, tetapi mohon maaf acungan jempol kami sisipi dengan *‘Kartu Merah’*. Cukup sudah..

Saran kami, copot Mendikbud secepatnya.