Menuntut Profesionalitas Polresta Depok Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak
Masalahnya
Hari ini, 23 Oktober 2024. Telah satu bulan dilaporkannya kasus pencabulan anak dengan terlapor pejabat lokal #Depok
22 September 2024, sebuah kasus pencabulan anak dilaporkan ke Polresta Depok, dengan terlapor RK, anggota DPRD Depok. Laporan kasus, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum dan visum psikiatrikum di RS Polri.
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, di minggu yang sama dengan masuknya pelaporan ini, menjelaskan ke publik, akan memanggil terlapor untuk diperiksa, paralel dengan pengumpulan bukti dari laporan kasus ini. Namun hingga kini (23 Oktober 2024), pemanggilan dan pemeriksaan terlapor belum juga terjadi.
Kamis 26 September 2024, penyidik yang memegang perkara menjemput korban secara paksa. Kamis 26 September 2024, korban diperiksa oleh penyidik tanpa pendamping. Kuasa hukum dan pendamping tidak diijinkan mendampingi korban. Pada hari penjemputan paksa, pada hari pemeriksaan tambahan dimana korban tidak boleh didampingi, belakangan kami mendapat informasi, bahwa pelapor bertemu dengan terlapor di kantor Polresta Depok. Jumat 27 September 2024, korban “menghilang”.
https://www.rri.co.id/daerah/1003826/korban-dijemput-paksa-oknum-dprd-pencabulan-dipanggil-polisi
1 Oktober 2024, korban akhirnya ‘kembali’ ke Depok. Diinformasikan, bahwa korban menginginkan proses hukum terus dilakukan, namun di Kamis 26 September 2024, korban diwakili oleh ibu kandung dan kakak kandung, difasilitasi oleh penyidik, bertemu dengan pelapor. Dan di malam itulah disepakati ‘damai’ untuk kasus ini. Oleh penyidik, korban disuruh pergi jauh dari Depok, memulai hidup baru di kota lain. Penyidik bahkan menekankan, tidak akan ada yang membantu korban jika korban tetap di Depok. Namun, korban tidak mengerti mengapa harus dia yang pergi meninggalkan kota tempat kelahirannya, kota tempat dia bersekolah. Korban juga tidak mengerti, sebagai anak yang lahir dan tumbuh di kota Depok, yang membangga-banggakan sebagai kota layak anak, mengapa tidak ada yang akan membela dia dalam masalah ini, seperti yang disampaikan penyidik.
Senin 7 Oktober 2024, kuasa hukum korban mendatangi Polresta Depok, bertemu dengan Kanit PPA, Wakanit PPA, juga hadir penyidik yang memegang perkara ini. Namun, dari pihak Unit PPA meminta kuasa hukum untuk berkoordinasi langsung dengan Kapolres Kota Depok mengenai perkara ini.
Jumat 11 Oktober 2024, kuasa hukum kembali mendatangi Polresta Depok, diterima oleh Wakanit PPA. Diskusi berjalan lancar, dari hasil pertemuan itu dijadwalkan untuk: pembacaan hasil visum korban dan diskusi lanjutan mengenai pengembangan pasal pada hari Selasa 15 Oktober 2024.
Selasa 15 Oktober 2024, tim kuasa hukum berdasarkan janji sebelumnya mendatangi Polresta Depok, diterima oleh Wakanit PPA dan satu orang penyidik yang memegang perkara ini. Kesepakatan yang telah disepakati pada Jumat 7 Oktober 2024 tidak terjadi. Penyidik merasa tidak perlu berkomunikasi apalagi berkoordinasi dengan tim kuasa hukum korban terkait kasus ini.
Dari penjelasan yang telah kami paparkan di atas, kami melihat ketidakprofesionalan Polresta Depok dalam penegakan hukum, khususnya dikasus ini, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menimpa anak di bawah umur, yang dilakukan oleh oknum pejabat Depok. Atas hal ini maka kami:
1. Menuntut Profesionalitas Polresta Depok Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh Terlapor Pejabat DPRD Depok
2. Meminta Mabes Polri untuk ikut memantau proses ini
3. Meminta instansi dan lembaga terkait lainnya untuk bisa memberikan perhatian pada kasus ini, khususnya perlindungan terhadap korban.
4. Meminta masyarakat umum untuk turut mengawal proses penegakan hukum kasus ini
5. Negara hadir menjamin perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban.
Demikian kami mengajak segenap khalayak melalui petisi ini. Hal ini semata untuk pembelaan korban, karena pembiaran adalah kejahatan, membuka ruang terjadinya pengulangan.
Tim Hukum
Justice for A
Uli Pangaribuan Adi Febrianto Sudrajat
Tuani Sondang Marpaung Kawah Alva Tanra Putra
Said Niam Mochamad Fadjri
Christine Constanta Fernando Siagian
Markus Lettang Afifah Alia
Sahat Farida Rianita Anugrah
Siti Aminah Ayu Wahyuningtias
IG: paralegal_depok
Email: paralegalkotadepok@gmail.com
Petisi ditutup
Masalahnya
Hari ini, 23 Oktober 2024. Telah satu bulan dilaporkannya kasus pencabulan anak dengan terlapor pejabat lokal #Depok
22 September 2024, sebuah kasus pencabulan anak dilaporkan ke Polresta Depok, dengan terlapor RK, anggota DPRD Depok. Laporan kasus, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum dan visum psikiatrikum di RS Polri.
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, di minggu yang sama dengan masuknya pelaporan ini, menjelaskan ke publik, akan memanggil terlapor untuk diperiksa, paralel dengan pengumpulan bukti dari laporan kasus ini. Namun hingga kini (23 Oktober 2024), pemanggilan dan pemeriksaan terlapor belum juga terjadi.
Kamis 26 September 2024, penyidik yang memegang perkara menjemput korban secara paksa. Kamis 26 September 2024, korban diperiksa oleh penyidik tanpa pendamping. Kuasa hukum dan pendamping tidak diijinkan mendampingi korban. Pada hari penjemputan paksa, pada hari pemeriksaan tambahan dimana korban tidak boleh didampingi, belakangan kami mendapat informasi, bahwa pelapor bertemu dengan terlapor di kantor Polresta Depok. Jumat 27 September 2024, korban “menghilang”.
https://www.rri.co.id/daerah/1003826/korban-dijemput-paksa-oknum-dprd-pencabulan-dipanggil-polisi
1 Oktober 2024, korban akhirnya ‘kembali’ ke Depok. Diinformasikan, bahwa korban menginginkan proses hukum terus dilakukan, namun di Kamis 26 September 2024, korban diwakili oleh ibu kandung dan kakak kandung, difasilitasi oleh penyidik, bertemu dengan pelapor. Dan di malam itulah disepakati ‘damai’ untuk kasus ini. Oleh penyidik, korban disuruh pergi jauh dari Depok, memulai hidup baru di kota lain. Penyidik bahkan menekankan, tidak akan ada yang membantu korban jika korban tetap di Depok. Namun, korban tidak mengerti mengapa harus dia yang pergi meninggalkan kota tempat kelahirannya, kota tempat dia bersekolah. Korban juga tidak mengerti, sebagai anak yang lahir dan tumbuh di kota Depok, yang membangga-banggakan sebagai kota layak anak, mengapa tidak ada yang akan membela dia dalam masalah ini, seperti yang disampaikan penyidik.
Senin 7 Oktober 2024, kuasa hukum korban mendatangi Polresta Depok, bertemu dengan Kanit PPA, Wakanit PPA, juga hadir penyidik yang memegang perkara ini. Namun, dari pihak Unit PPA meminta kuasa hukum untuk berkoordinasi langsung dengan Kapolres Kota Depok mengenai perkara ini.
Jumat 11 Oktober 2024, kuasa hukum kembali mendatangi Polresta Depok, diterima oleh Wakanit PPA. Diskusi berjalan lancar, dari hasil pertemuan itu dijadwalkan untuk: pembacaan hasil visum korban dan diskusi lanjutan mengenai pengembangan pasal pada hari Selasa 15 Oktober 2024.
Selasa 15 Oktober 2024, tim kuasa hukum berdasarkan janji sebelumnya mendatangi Polresta Depok, diterima oleh Wakanit PPA dan satu orang penyidik yang memegang perkara ini. Kesepakatan yang telah disepakati pada Jumat 7 Oktober 2024 tidak terjadi. Penyidik merasa tidak perlu berkomunikasi apalagi berkoordinasi dengan tim kuasa hukum korban terkait kasus ini.
Dari penjelasan yang telah kami paparkan di atas, kami melihat ketidakprofesionalan Polresta Depok dalam penegakan hukum, khususnya dikasus ini, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menimpa anak di bawah umur, yang dilakukan oleh oknum pejabat Depok. Atas hal ini maka kami:
1. Menuntut Profesionalitas Polresta Depok Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh Terlapor Pejabat DPRD Depok
2. Meminta Mabes Polri untuk ikut memantau proses ini
3. Meminta instansi dan lembaga terkait lainnya untuk bisa memberikan perhatian pada kasus ini, khususnya perlindungan terhadap korban.
4. Meminta masyarakat umum untuk turut mengawal proses penegakan hukum kasus ini
5. Negara hadir menjamin perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban.
Demikian kami mengajak segenap khalayak melalui petisi ini. Hal ini semata untuk pembelaan korban, karena pembiaran adalah kejahatan, membuka ruang terjadinya pengulangan.
Tim Hukum
Justice for A
Uli Pangaribuan Adi Febrianto Sudrajat
Tuani Sondang Marpaung Kawah Alva Tanra Putra
Said Niam Mochamad Fadjri
Christine Constanta Fernando Siagian
Markus Lettang Afifah Alia
Sahat Farida Rianita Anugrah
Siti Aminah Ayu Wahyuningtias
IG: paralegal_depok
Email: paralegalkotadepok@gmail.com
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 22 Oktober 2024