Tolak UKOM Mahasiswa Kesehatan oleh Panitia Nasional

0 telah menandatangani. Mari kita ke 75.000.


Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Maka dari itu, diamanatkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya Perguruan Tinggi berhak menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya mulai proses penyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Muatan dari standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiyaan. Maka dari itu, demi menjawab kompetensi lulusan, perguruan tinggi wajib melakukan sertifikasi dalam berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik  sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan kompetensi setelah lulus ujian untuk melakukan pekerjaan tertentu. Namun dalam hal lain, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

Selain itu, dalam proses pengukuran, keterampilan dan perilaku peserta didik bidang Vokasi dan Profesi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan wajib melaksanakan Uji Kompetensi. Uji Kompetensi yang dimaksud diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Bagi peserta didik pendidikan Vokasi yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan peserta didik pendidikan Profesi yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. Dengan demikian, apabila memperhatikan asas-asas penafsiran hukum di atas, maka secara jelas dan tegas bahwa yang berwenang untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk Program Diploma III Kebidanan dan Profesi Ners adalah Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Organisasi Profesi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi. Kerjasama yang dilakukan Perguruan Tinggi di sini sifatnya alternatif dan bukan kumulatif. Jadi Perguruan Tinggi bisa memilih salah satu dari 3 (tiga) alternatif tersebut sebagai mitra dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi dan tidak hanya harus bekerjasama dengan Organisasi Profesi saja.

Namun pada saat ini, ketika terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dimana Uji Kompetensi diselenggarakan secara nasional dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional. Padahal seharusnya Menteri berperan melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan koordinasi. Bukan sebagai penyelenggaraan Uji Kompetensi. Melihat kondisi tersebut diatas, menyebabkan terampasnya kewenangan otonomi Perguruan Tinggi dalam menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya, sebagaimana diatur dalam UU 20/2003. Mengingat Pengambil alihan Pelaksanaan Uji Kompetensi dari kewenangan Perguruan Tinggi oleh Kemenristekdikti dan selanjutnya menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Panitia Nasional adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan dimana kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang disebut kewenangan Atribusi, dan kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan. Selain itu, dengan memperhatikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar acuan substansial seperti asas-asas penafsiran hukum bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori).

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat beberapa persoalan diantaranya :

  1. Bahwa dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan secara nasional selain terampasnya kewenangan otonomi Perguruan Tinggi tetapi menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap tidak terjaminnya Mutu Kompetensi bagi peserta didik Pendidikan Tinggi Kesehatan serta memperbanyak rantai pengangguran terdidik bagi anak bangsa melihat persentasi kelulusan Uji Kompetensi.
  2. Bahwa data Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi jumlah peserta Uji Kompetensi dari tahun sangat kecil. Persentase kelulusan di tahun 2016 (contohnya): Profesi Ners 42,31%, Diploma 3 Keperawatan 25%, dan Diploma 3 Kebidanan 49,53%.
  3. Bahwa dalam program studi lain pada bidang vokasi dan profesi sudah melakukan Ujian Kompetensi dengan menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
  4. Bahwa Panitia Nasional Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Kemenristekdikti bukan merupakan Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, maka sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, apabila ini dibiarkan maka akan mengganggu mutu dari kompetensi lulusan serta berdampak terhadap tidak adanya kepastian hukum bagi peserta didik yang mempunyai hak dalam mengembangkan diri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka dari itu, kami berharap Penyelenggaraan Uji Kompetensi mahasiswa pendidikan tinggi kesehatan Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners dapat dikembalikan lagi kepada Perguruan Tinggi dan diluruskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak memberatkan masyarakat banyak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi untuk mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang diatas. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.