Kemenangan

Menteri Kesehatan Ambil Tindakan untuk Grup Antivaksin!

Petisi ini membuat perubahan dengan 7.003 pendukung!


Yang terhormat Ibu Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, SpM, selaku Menteri Kesehatan Kabinet Kerja dan Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian, selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 

Data Kementerian Kesehatan menujukkan sampai dengan November 2017, ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 diantaranya meninggal dunia.

Sementara pada kurun waktu Oktober hingga November 2017, ada 11 Provinsi yang melaporkan terjadinya KLB difteri, antara lain di Sumatra Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Penjelasan Ikatan Dokter Anak Indonesia ( IDAI)

Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae yang sangat mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian akibat obstruksi larings atau miokarditis akibat aktivasi eksotoksin. Pada kejadian luar biasa (KLB), selain difteri farings, tonsil, dan larings, telah pula dilaporkan terjadinya difteri hidung dan difteri kulit.

Kejadian luar biasa yang terjadi di Jawa Timur dan secara sporadik di daerah lain (Pontianak dan Banjarmasin) merupakan indikator bahwa program imunisasi nasional tidak mencapai sasaran. Oleh karena itu, dalam menghadapi dan mengatasi masalah difteri, kita harus memperbaiki pelaksanaan program imunisasi secara menyeluruh. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan kesehatan, khususnya dokter spesialis anak.

Kejadian luar biasa pada difteri harus segera diatasi secara terencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Edukasi mengenai imunisasi harus senantiasa diberikan oleh setiap petugas kesehatan pada setiap kesempatan bertemu orang tua pasien. Seluruh anggota IDAI diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam memberantas difteri dan meningkatkan cakupan imunisasi DPT.

Gerakan Antivaksin

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi menambahkan munculnya KLB Difteri dapat terkait dengan adanya immunity gap, yaitu kesenjangan atau kekosongan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah.

Kekosongan kekebalan ini terjadi akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri, karena kelompok ini tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. Akhir-akhir ini, di beberapa daerah di Indonesia, muncul penolakan terhadap imunisasi.

"Penolakan ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan kualitas layanan imunisasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pencegahan berbagai penyakit menular, termasuk difteri," ungkap Oscar.

Sesuai dengan Permenkes No. 12/ 2017 Pasal 33: Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang- halangi penyelenggaraan Imunisasi Program dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kami berharap Menteri Kesehatan dan jajaran, atau Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan tegas kepada kelompok- kelompok yang eksis di media sosial daring, semacam grup iniini, ini, atau ini, kepada figur publik semacam ini, ini, ini, iniini, dan kepada grup- grup lain yang gencar mengampanyekan informasi tidak akurat tentang imunisasi.

Sungguh sangat disayangkan apabila figur publik yang seharusnya bisa mengkampanyekan perubahan ke arah yang lebih baik justru melakukan tindakan yang kurang tepat ini. Sebab, kalau 40 persen dari populasi rakyat Indonesia ini galau dan tidak mau vaksinasi, siap-siap saja wabah yang sempat hilang bakal muncul lagi di sekitar kita, dan membahayakan generasi berikutnya.

Mohon dukungan kepada warga Indonesia, para orang tua yang sadar akan perlunya perlindungan imunitas sejak dini kepada putra- putrinya, untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas, sesuai hukum yang berlaku, kepada kelompok- kelompok masyarakat yang gemar membuat kebingungan dan teror sosial, menyebarkan informasi rancu tentang vaksin dan imunisasi! 

 

 



Hari ini: Alumni Farmasi Institut Teknologi Bandung 2002 mengandalkanmu

Alumni Farmasi Institut Teknologi Bandung 2002 membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Menteri Kesehatan Ambil Tindakan untuk Grup Antivaksin!". Bergabunglah dengan Alumni Farmasi Institut Teknologi Bandung 2002 dan 7.002 pendukung lainnya hari ini.