Petition Closed
Petitioning Menteri Kehutanan RI

Menteri Kehutanan Diminta Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pembantaian Gajah Sumatera di Riau


This Petition was written with 2 languages (Indonesian and English)

 

In Indonesian

Petisi ini perlu didukung untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, termasuk BBKSDA Riau dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk serius mengusut dan menyidik pembunuhan belasan ekor gajah Sumatera di Riau dalam tahun 2012 ini saja.

Periode Januari – Juli 2012, sebanyak 15 ekor Gajah Sumatera mati sebagaimana diberitakan di berbagai media. Kematian beruntun tersebut terjadi di berbagai lokasi, terutama Provinsi Aceh dan Provinsi Riau.

Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan merupakan penyebab utama penurunan populasi gajah.Tumpang tindih daerah jelajah gajah dan aktivitas manusia menyebabkan gajah sering dianggap hama yang mengganggu kebun masyarakat. Masyarakat berupaya melindungi kebunnya dan melakukan penanganan gangguan gajah dengan jalan pintas berupa peracunan. Selain itu, disinyalir kuat adanya sindikat perdagang gading yang mengincar dan memanfaatkan situasi konflik di lapangan untuk membunuh gajah demi gadingnya.

Dugaan perburuan dan perdagangan gading juga menjadi penyebab kematian gajah Sumatera. Ada perburuan yang dilakukan murni untuk mendapatkan gading gajah, ada pula perburuan yang memanfaatkan konflik manusia vs gajah.

Selama ini hampir tidak ada tindakan atas kasus - kasus kematian gajah, baik akibat konflik maupun perburuan. Hanya segelintir yang yang diselidiki, apalagi diproses hukum. Di Provinsi Riau, sepanjang 2004 – 2012 telah tercatat 90 ekor gajah mati. Dari angka tersebut, hanya satu kasus yang diproses hukum yakni perburuan dua pasang gading di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005.

 

 

Petisi Pentingnya Perlindungan Gajah Sumatera!

 

Menteri Kehutanan Diminta Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pembantaian Gajah Sumatera di Riau.

Petisi ini perlu didukung untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, termasuk BBKSDA Riau dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk serius mengusut dan menyidik pembunuhan belasan ekor gajah Sumatera di Riau dalam tahun 2012 ini saja.

Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan merupakan penyebab utama penurunan populasi gajah.Tumpang tindih daerah jelajah gajah dan aktivitas manusia menyebabkan gajah sering dianggap hama yang mengganggu kebun masyarakat. Masyarakat berupaya melindungi kebunnya dan melakukan penanganan gangguan gajah dengan jalan pintas berupa peracunan. Selain itu, disinyalir kuat adanya sindikat perdagang gading yang mengincar dan memanfaatkan situasi konflik di lapangan untuk membunuh gajah demi gadingnya.

 

Gajah Sumatera adalah satwa langka yang dilindungi UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap kematian gajah harus ditegakkan untuk keberlangsungan ekosistem jangka panjang. Kementrian kehutanan sebagai pemegang otoritas untuk melindungi gajah dan habitatnya harus didukung untuk melakukan upaya penegakan hukum dan terkait lainnya guna menekan kematian gajah. Untuk itu kami mendesak Menteri Kehutanan untuk :

1.      Menghentikan semua aktivitas perusakan habitat gajah (berupa penebangan, perambahan, dan konversi) di Sumatera, terutama Aceh dan Riau. Pemerintah harus  melindungi gajah dan habitatnya, baik di kawasan konservasi maupun kawasan lainnya.

2.      Mendorong penegak hukum (PPNS, BBKSDA, Polisi, Jaksa, dan hakim) untuk mengusut tuntas kasus-kasus kematian gajah khususnya di Aceh dan Riau; membawa ke meja hijau dan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.      Menerapkan Pedoman  Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Permenhut. No 48/2008).

 

Beberapa insiden kematian gajah yang terjadi belakangan ini seharusnya tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Mengakhiri konflik ini sangatlah penting bukan hanya untuk pelestarian Gajah Sumatera tetapi juga untuk menjaga kehidupan masyarakat lokal agar dapat hidup harmonis dengan alam.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

In English

This Petition needs to be supported to give pressure to the Government of Indonesia, the Ministry of Forestry for specific, including the Nature Conservation Authority of Riau and the Tesso Nilo National Park Management to seriously investigate and enforce law against elephant’s death in 2012.

 

Within January – July 2012, fiveteen Sumatran elephants found dead as published in mass media. The series of the elephant death occurred in several locations mainly in the provinces of Aceh and Riau. 

Shrinking habitat due to forest conversion has become the major cause of elephant population decline. Overlapping between elephant homerange and areas for human being activities has made the elephant to be considered as a pest that raid community farming land. Local people try some efforts to protect their land from the raid and sometimes do the elephant raid handling improperly that is poisoning. Besides that, a network elephant poaching and ivory trade is seeking for and making use of this conflict to get the elephants killed for the ivory.  

Almost none serious actions taken for cases of elephant death either due to conflict or poaching. Only few cases that are investigated but none completed and went to court process. In Riau Province alone, within 2004-2012, some 90 elephants were recorded dead. Only one case of the elephant deaths that were processed by court that is a case of elephant poaching occurred in Rokan Hulu District, Riau in 2005.  

 

Petition for the Urgency to Protect Sumatran Elephant

 

Minister of Forestry is demanded to seriously enforce law against Sumatran elephant slaughter

We need your support for this petition to give pressure to  Minister of Forestry of Indonesia to seriously investigate and enforce law against of tens elephant death in Riau and Aceh that is occurred in 2012.

Sumatran elephant is an endangered species that is according to Indonesian law is protected through the act number 5 in 1990 about Conservation of Natural Resources and Ecosystem. Law must be enforced against the elephant death for the sustainability of ecosystem. The Ministry of Forestry as the authority for the protection of elephant and the habitat must be supported to take efforts for law enforcement to halt elephant deaths. For that reason, we urge the Minister of Forestry to:

     1.      Stop any activities that destroy elephant habitat ( logging, landclearing, conversion) in Sumatra especially in Aceh and Riau. Government must protect elephants and their habitats either inside conservation areas or other areas.

     2.      Push law enforcers (Civil Servant Investigators, the Natural Resources Conservation Agency, Police, Prosecutor, and Judge) to thoroughly investigate elephant deaths in Aceh and Riau; process it through court and sentence the perpetrators with maximum penalty as ruled by the law

     3.      Implement guidance for human-wildlife conflict handling to prevent losses of both side: human being and the elephant

 

 

Incidences of elephant deaths expectedly should not happen again. To end this conflict is very crucial to help conserve Sumatran elephant which faces extinction and also to help local community to live in harmony with nature.

 By Kelompok Studi Lingkungan Hidup Riau (KSLH)

Letter to
Menteri Kehutanan RI
This Petition was written with 2 languages (Indonesian and English)


In Indonesian

Petisi ini perlu didukung untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, termasuk BBKSDA Riau dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk serius mengusut dan menyidik pembunuhan belasan ekor gajah Sumatera di Riau dalam tahun 2012 ini saja.
Periode Januari – Juli 2012, sebanyak 15 ekor Gajah Sumatera mati sebagaimana diberitakan di berbagai media. Kematian beruntun tersebut terjadi di berbagai lokasi, terutama Provinsi Aceh dan Provinsi Riau.
Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan merupakan penyebab utama penurunan populasi gajah.Tumpang tindih daerah jelajah gajah dan aktivitas manusia menyebabkan gajah sering dianggap hama yang mengganggu kebun masyarakat. Masyarakat berupaya melindungi kebunnya dan melakukan penanganan gangguan gajah dengan jalan pintas berupa peracunan. Selain itu, disinyalir kuat adanya sindikat perdagang gading yang mengincar dan memanfaatkan situasi konflik di lapangan untuk membunuh gajah demi gadingnya.
Dugaan perburuan dan perdagangan gading juga menjadi penyebab kematian gajah Sumatera. Ada perburuan yang dilakukan murni untuk mendapatkan gading gajah, ada pula perburuan yang memanfaatkan konflik manusia vs gajah.
Selama ini hampir tidak ada tindakan atas kasus - kasus kematian gajah, baik akibat konflik maupun perburuan. Hanya segelintir yang yang diselidiki, apalagi diproses hukum. Di Provinsi Riau, sepanjang 2004 – 2012 telah tercatat 90 ekor gajah mati. Dari angka tersebut, hanya satu kasus yang diproses hukum yakni perburuan dua pasang gading di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005.


Petisi Pentingnya Perlindungan Gajah Sumatera!

Menteri Kehutanan Diminta Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pembantaian Gajah Sumatera di Riau.
Petisi ini perlu didukung untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, termasuk BBKSDA Riau dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk serius mengusut dan menyidik pembunuhan belasan ekor gajah Sumatera di Riau dalam tahun 2012 ini saja.
Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan merupakan penyebab utama penurunan populasi gajah.Tumpang tindih daerah jelajah gajah dan aktivitas manusia menyebabkan gajah sering dianggap hama yang mengganggu kebun masyarakat. Masyarakat berupaya melindungi kebunnya dan melakukan penanganan gangguan gajah dengan jalan pintas berupa peracunan. Selain itu, disinyalir kuat adanya sindikat perdagang gading yang mengincar dan memanfaatkan situasi konflik di lapangan untuk membunuh gajah demi gadingnya.

Gajah Sumatera adalah satwa langka yang dilindungi UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap kematian gajah harus ditegakkan untuk keberlangsungan ekosistem jangka panjang. Kementrian kehutanan sebagai pemegang otoritas untuk melindungi gajah dan habitatnya harus didukung untuk melakukan upaya penegakan hukum dan terkait lainnya guna menekan kematian gajah. Untuk itu kami mendesak Menteri Kehutanan untuk :
1. Menghentikan semua aktivitas perusakan habitat gajah (berupa penebangan, perambahan, dan konversi) di Sumatera, terutama Aceh dan Riau. Pemerintah harus melindungi gajah dan habitatnya, baik di kawasan konservasi maupun kawasan lainnya.
2. Mendorong penegak hukum (PPNS, BBKSDA, Polisi, Jaksa, dan hakim) untuk mengusut tuntas kasus-kasus kematian gajah khususnya di Aceh dan Riau; membawa ke meja hijau dan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menerapkan Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Permenhut. No 48/2008).


Beberapa insiden kematian gajah yang terjadi belakangan ini seharusnya tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Mengakhiri konflik ini sangatlah penting bukan hanya untuk pelestarian Gajah Sumatera tetapi juga untuk menjaga kehidupan masyarakat lokal agar dapat hidup harmonis dengan alam.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


In English

This Petition needs to be supported to give pressure to the Government of Indonesia, the Ministry of Forestry for specific, including the Nature Conservation Authority of Riau and the Tesso Nilo National Park Management to seriously investigate and enforce law against elephant’s death in 2012.

Within January – July 2012, fiveteen Sumatran elephants found dead as published in mass media. The series of the elephant death occurred in several locations mainly in the provinces of Aceh and Riau.
Shrinking habitat due to forest conversion has become the major cause of elephant population decline. Overlapping between elephant homerange and areas for human being activities has made the elephant to be considered as a pest that raid community farming land. Local people try some efforts to protect their land from the raid and sometimes do the elephant raid handling improperly that is poisoning. Besides that, a network elephant poaching and ivory trade is seeking for and making use of this conflict to get the elephants killed for the ivory.
Almost none serious actions taken for cases of elephant death either due to conflict or poaching. Only few cases that are investigated but none completed and went to court process. In Riau Province alone, within 2004-2012, some 90 elephants were recorded dead. Only one case of the elephant deaths that were processed by court that is a case of elephant poaching occurred in Rokan Hulu District, Riau in 2005.

Petition for the Urgency to Protect Sumatran Elephant

Minister of Forestry is demanded to seriously enforce law against Sumatran elephant slaughter
We need your support for this petition to give pressure to Minister of Forestry of Indonesia to seriously investigate and enforce law against of tens elephant death in Riau and Aceh that is occurred in 2012.
Sumatran elephant is an endangered species that is according to Indonesian law is protected through the act number 5 in 1990 about Conservation of Natural Resources and Ecosystem. Law must be enforced against the elephant death for the sustainability of ecosystem. The Ministry of Forestry as the authority for the protection of elephant and the habitat must be supported to take efforts for law enforcement to halt elephant deaths. For that reason, we urge the Minister of Forestry to:
1. Stop any activities that destroy elephant habitat ( logging, landclearing, conversion) in Sumatra especially in Aceh and Riau. Government must protect elephants and their habitats either inside conservation areas or other areas.
2. Push law enforcers (Civil Servant Investigators, the Natural Resources Conservation Agency, Police, Prosecutor, and Judge) to thoroughly investigate elephant deaths in Aceh and Riau; process it through court and sentence the perpetrators with maximum penalty as ruled by the law
3. Implement guidance for human-wildlife conflict handling to prevent losses of both side: human being and the elephant


Incidences of elephant deaths expectedly should not happen again. To end this conflict is very crucial to help conserve Sumatran elephant which faces extinction and also to help local community to live in harmony with nature.


By Kelompok Studi Lingkungan Hidup Riau (KSLH)