P2TL adalah mekanisme yang diatur oleh Direksi PT PLN untuk menghentikan kerugian negara akibat pencurian listrik. Namun realitanya, konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dikategorikan sebagai pencurian listrik. Ditambah lagi dengan tidak dilakukannya pengecekan terhadap instalasi secara reguler oleh PLN yang akan membuat konsumen tidak merasa ada kesalahan atas pelanggaran yang terjadi baik disengaja atau tidak sengaja.

Pelaksanaan P2TL adalah tugas namun di masa resesi ini dimana belanja rumah tangga anjlok maka bagi konsumen yang menjadi prioritas adalah bertahan hidup. Pelaksanaan P2TL di masa resesi akan memperburuk daya tahan rumah tangga hingga ke titik nadir karena bagi yang terjaring sudah pasti bersalah dengan pembuktian sepihak dan tanpa proses banding. Mereka dikenakan denda yang besar dan itu memakan anggaran rumah tangga yang sudah lumpuh karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang minus.

Memaksakan P2TL di masa resesi seolah tindakan insubordinasi dengan program pemulihan ekonomi yang dipimpin Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN, karena rumah tangga dibebani denda yang besar sehingga berpotensi tidak tumbuhnya konsumsi rumah tangga secara nasional.

Karena itu, demi tercapainya kepentingan bersama, kami mendesak Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Dirjen Ketenagalistrikan untuk menginstruksikan kepada Dirut PLN agar menghentikan P2TL di masa resesi.

Kami, selaku konsumen rumah tangga, tidak akan kemana-mana. Maka PLN bisa melakukan tugasnya di saat ekonomi kami sudah pulih.

Kami pun mendesak PLN agar memperhatikan kondisi ini bagi warga yang sudah terjaring, baik karena kesalahan yang disengaja atau tidak, untuk diberikan solusi yang tidak mencekik kebutuhan rumah tangga. Karena kami selaku konsumen tidak memiliki hak banding atau negosiasi.