Tolak Penonaktifan Prof. Suteki oleh Menristekdikti

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Penjelasan Kuasa Hukum HTI yang Dikutip dari Indopos :

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Prof Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir yang menonaktifkan Prof Suteki, dosen Universitas Diponegoro (Undip). Yusril menilai Menristek Dikti mengambil langkah-langkah yang radikal dan tidak lazim. Karena telah memberhentikan seorang Guru Besar yang memiliki kebebasan akademik untuk menyerahkan pemikiran-pemikirannya.

Ia mengaku, mendengar Prof Suteki menghadapi masalah di kampusnya. Karena salah satunya, yakni tulisan-tulisannya dan menjadi ahli dalam memberikan keterangan dalam persidangan Perpu keormasan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Prof Suteki juga hadir untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan gugatan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan status hukum HTI.

Seharusnya, menurut Yusril pemikiran-pemikiran akademik seorang Guru Besar dilindungi dan dijamin oleh undang-undang (UU) dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Apalagi pendapat positif tersebut diungkapkan dalam konteks secara resmi dalam memberikan keterangan di MK dan keterangan di pengadilan tata usaha negara.

" Forumnya kan resmi dan dia dihadirkan sebagai akademisi, di bawah sumpah dan menerangkan pengetahuan dan keahliannya," kata Yusril.

Ia menuturkan, tidak seharusnya pemerintah kemudian melarang seseorang melakukan kegiatan akademik lagi. Pemerintah saat ini, menurutnya telah mengulang peristiwa di era orde lama tahun 1959-an dan pemerintah Soeharto di masa awal orde baru.

" Waktu banyak orang-orang kampus dan akademisi yang diberhentikan karena ikut menandatangani petisi," katanya.

Dikatakan Yusril, Prof Suteki bukan anggota HTI. Atas sikap pemerintah terhadap Prof Suteki, Yusril menilai Menteri Ristek dan Dikti telah mengambil langkah-langkah yang radikal dan tidak lazim. Karena telah memberhentikan seorang Guru Besar yang memiliki kebebasan akademik untuk menyerahkan pemikiran-pemikirannya.

" Pemerintah harus berkaca juga. Siapa yang radikal, ya Nasir itu. Dia berpolitik, menilai seseorang. Kalau konteksnya HTI, Prof Suteki bukan seorang HTI," tegasnya.

https://indopos.co.id/read/2018/06/07/140588/yusril-menristekdikti-radikal



Hari ini: SHALAHUDDIN mengandalkanmu

SHALAHUDDIN AHMAD membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Menristekdikti: Tolak Penonaktifan Prof. Suteki oleh Menristekdikti". Bergabunglah dengan SHALAHUDDIN dan 22.050 pendukung lainnya hari ini.