Confirmed victory
Petitioning Lembaga Kehakiman Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor and 1 other
This petition was delivered to:
Lembaga Kehakiman Indonesia
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Indonesia
Masyarakat Hukum Indonesia

Memohon Hakim Pengadilan Tipikor Agar Membebaskan Hotasi Nababan dari Semua Tuntutan

Tahun 2002, Hotasi Nababan memutuskan mengabdi di PT. Merpati Nusantara Airlines. Ia memilih meninggalkan jabatan eksekutif di GE demi menyehatkan Merpati.

Dalam kondisi bangkrut, Ia bersama pimpinan Merpati lainnya melakukan berbagai terobosan supaya perusahaan tidak tutup dan bahkan bisa berkembang serta bersaing kembali dalam dunia penerbangan Indonesia dan Internasional.

Ia merasionalisasi perusahaan (pensiun dini karyawan) supaya terjadi efisiensi, penyewaan pesawat ke berbagai pihak penyedia, dan membuka berbagai rute penerbangan baru yang menambah pemasukan demi menghidupi ratusan karyawan Merpati.

Lewat terobosan itu, ia berhasil menghidupkan kembali perusahaan. Dari berbagai kontrak penyewaan pesawat, semuanya berjalan mulus, kecuali kerjasama dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG).

Dalam perjanjian dengan TALG tahun 2006, Merpati menyewa dua pesawat, dan TALG akan mengirimkan pesawat secara bertahap, dengan perjanjian; Merpati menempatkan security deposit sebesar US$ 1 juta di rekening Hume and Associates PC sesuai kesepakatan dengan pihak penyewa yakni (TALG).

Lima Direksi Merpati menyetujui pembayaran security deposit karena pihak pengadaan pesawat telah melakukan penyelidikan atau uji tuntas untuk menilai perusahaan penyewa guna menghindari kerugian akibat perjanjian.

Setelah uang deposit ditempatkan, pesawat tak kunjung datang, TALG mengingkari perjanjian. Itu artinya Merpati ditipu TALG. Dua pimpinan TALG tersebut adalah Jon Cooper, profesor di George Masson University di Washington, D.C., menjadi konsultan di mana-mana serta Alan Messner, bankir muda yang bersama temannya di BCI Aircraft Leasing mendirikan Leveraged Aircraft Lease. Keduanya warga negara Amerika Serikat (AS).

Pihak Merpati mengejar kedua orang tersebut ke AS. Di pengadilan AS, Merpati memenangkan kasus tersebut, dan TALG diputuskan wajib membayar/mengembalikan deposito milik Merpati.

Liciknya, kedua pimpinan TALG tersebut membuat perusahaannya pailit. Sehingga dianggap tidak bisa mengembalikan. Tetapi Merpati terus berupaya mengejar. Deposito tersebut akan kadaluarsa Desember 2013 nanti.

Hotasi Nababan bersama beberapa petinggi Merpati dianggap korupsi. Bermula dari laporan yang dilayangkan dua pelapor (mantan karyawan Merpati yang terkena rasionalisasi) kepada KPK, POLRI, dan Kejaksaan.

Secara resmi, setelah menerima laporan tersebut, KPK dan POLRI melakukan penyelidikan kasus, dan memutuskan tidak ada indikasi korupsi dalam kasus tersebut. Sementara, Kejaksaan menganggap itu korupsi dan telah merugikan keuangan negara. Dokumen keputusan KPK dan BARESKRIM dapat dilihat di:

1. KPK

2. BARESKRIM

Hotasi Nababan bersama rekan-rekannya yang dilaporkan memenuhi panggilan dan proses hukum..

Dari proses persidangan, para ahli hukum, saksi ahli, dan yang terkait menyatakan Hotasi Nababan tidak memenuhi unsur korupsi juga memberikan kesaksian yang meringankan.

Seperti Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Pakar Hukum Korporasi Profesor Dr. Erman Rajagukguk, Pakar Hukum Administrasi Negara Profesor Dr. Laica Marzuki, Mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan yang lainnya. Berikut beberapa kutipan pernyataan mereka:

"Saya yakin Hotasi tidak bersalah. Kenapa, karena dia sudah mengejar uangnya. Ini sudah dibawa ke pengadilan dan dimenangkan oleh Pengadilan Amerika. Mitigasi risiko sudah dilakukan. Itu baru potensi kerugian negara karena uang masih bisa diupayakan. Kalau saya Menteri BUMN-nya, saya suruh kejar walau itu mahal sekali." (Sofyan Djalil, 5 November 2012)

“Jika Hotasi bersalah dalam kasus ini, maka semua Direksi BUMN dapat dijerat pidana. Merpati ini persoalan sulit sampai Presiden dan Wapres pun turun. Kalau tidak ada pesawat, ya tambah rugi. Hal ini sebagai risiko bisnis. Bodoh sekali kalau Hotasi bermain dalam kasus ini, tidak mungkin Direksi Merpati mau ke AS menuntut uang kembali dan mengundang Kejagung.” (Said Didu, 19 November 2012)

"Kasus Merpati ini tidak ada tindak pidana korupsi karena unsur korupsi pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 disebutkan setiap orang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita analisa kasus Merpati, ini tidak ada perbuatan melawan hukum." (Erman Radjagukguk, 16 Juli 2012)

"Kalau KPK menyebut ini sudah memenuhi unsur kehati-hatian dan tidak ada indikasi pidana, ditambah Mabes Polri mengatakan tidak (bukan korupsi), dan ada satu unsur kejaksaan (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) menyatakan tidak ada (unsur korupsi), maka tidak perlu lagi kasus ini dilanjutkan." (Prof. Eddy OS Hiariej, 12 November 2012)

“Direksi diberi kewenangan untuk bertindak secara fleksibel dalam pengadaan pesawat terutama dalam menghadapi krisis.” (Gunawan Koswara, 27 September 2012)

Saat ini, Hotasi dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut. Sementara, dari fakta persidangan, Hotasi tidak bersalah. Ia sudah membacakan pleidoi (pembelaannya) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 lalu dan sedang menunggu proses persidangan berikutnya.

Sementara, di peradilan AS, Jon Cooper sedang menjalani proses pemidanaan. Ia dikenai sanksi ancaman pidana berat. Ia menikmati uang deposit tersebut sebesar US$ 800 ribu. Alan Messner yang mengambil US$ 200 ribu menunggu giliran selanjutnya.

Hotasi sempat mengungkapkan, pada saat awal kasusnya akan diangkat ke pengadilan, ada pihak-pihak yang datang menawarkan damai. Lalu Hotasi menempuh jalur hukum.

Ada satu cerita dari sahabat Hotasi, Alm. Kornel M. Sihombing, Mantan Vice President Marketing PT. DI, yang menjadi salah satu korban Tragedi Sukhoi Superjet 100. Pada masa awal Hotasi menjabat Presiden Direktur Merpati, ia mengajak semua rekan-rekannya angkatan 83 ITB makan bersama. Pada waktu makan, ia berkata:

"Aku undang temen-temen semua makan bersama, dan mulai besok jangan ganggu aku, dengan mengajak bisnis ini dan itu. Karena aku akan melayani Merpati..."

Bersama dengan ini kita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor agar membebaskan Hotasi dari semua tuntutan.

Atas doa dan dukungan dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas simpatinya.

Untuk membaca pleidoi Hotasi Nababan di sini: Kami Korban Kejahatan Orang Lain


Letter to
Lembaga Kehakiman Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Indonesia Masyarakat Hukum Indonesia
Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, perkenankanlah kami sebagai masyarakat dan suara publik yang telah mendengar dan tersentuh oleh perkara sewa pesawat MNA, ingin menyampaikan suara kami, tanpa mencampuri independensi Majelis Hakim yang sangat kami hormati.

Kami berkeyakinan saudara Hotasi Nababan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Dengan segala hormat, kami yakin dengan kematangan, kecermatan dan pengalaman Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang terbaik.

Semoga Majelis Hakim senantiasa diberikan kesehatan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.