PENGADUAN PERSELISIHAN HAK BPJS KETENAGAKERJAAN EKS-PEKERJA PT. BEST DENKI INDONESIA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52
Jakarta Pusat
Perihal : PENGADUAN PERSELISIHAN HAK JAMSOSTEK / BPJS KETENAGAKERJAAN EKS-PEKERJA PT. BEST DENKI INDONESIA

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Bintang Prakosa
Alamat : Jl. Gilisampeng IV, RT 07/RW 03, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


Ingin mengajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta perihal perselisihan hak terkait adanya penyimpangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Best Denki Indonesia, yang beralamat di Pluit Village Mall Lt. 3, Jalan Pluit Indah Raya, Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai “Pengusaha”.

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya sejak Saya mulai bekerja hingga 10 Desember 2019, ternyata terdapat penyimpangan/kesalahan dalam pelaporan keuangan oleh PT. Best Denki Indonesia (“PT. BDI”) yang harus disetorkan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan). Di mana Pengusaha hanya melaporkan dan menyetorkan uang iuran kepesertaan terhitung dari mulai Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang seharusnya Pengusaha melaporkan dan menyetorkan uang iuran kepesertaan dari mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan November 2019. Atau berarti Pengusaha tidak melaporkan atau tidak menyetorkan uang iuran kepesertaan selama periode Oktober – November 2019.

2. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga akibat dari adanya penyimpangan pelaporan tersebut mempengaruhi jumlah saldo yang seharusnya diterima oleh Pekerja;

3. Hak normatif merupakan hak Pekerja yang dimiliki dan harus dipenuhi berdasarkan undang-undang, maka Pekerja masih mereserver (mencadangkan) hak-nya agar dipenuhi apabila Pengusaha belum melaksanakan kewajibannya tersebut;

4. Bahwa Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selaku pejabat negara yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan, sudah sepatutnya memanggil para pihak pihak yang berselisih (Eks-Pekerja dan Pengusaha) terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang belum diberikan secara penuh kepada eks-pekerja;

5. Bahwa hal ini mengingat BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak mutlak bagi pekerja, yang harus di kembalikan secara utuh, sebab dana tersebut diambil dari potongan upah pekerja setiap bulannya sejak pekerja pertama kali bekerja 10 Desember 2018 s/d 10 Desember 2019;

6. Bahwa dengan ini saya memohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga sampai dikeluarkannya Nota Anjuran.

Demikianlah surat ini saya sampaikan. Bahwa saya sangat menghargai apresiasi dan kerja keras Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan hak normatif Pekerja atas JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2020
Hormat Saya,

 


Bintang Prakosa

 

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Direksi BPJS Ketenagakerjaan
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
5. Dir. Jen. Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industrial Depnakertrans.
6. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Depnakertrans.
7. Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Depnakertrans
8. Direksi PT. Best Denki Indonesia