Kabulkan JR DBH Migas Blok Cepu

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pembagian hasil minyak dan gas di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu dirasa kurang adil bagi rakyat Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah). Wilayah Kerja Pertambangan yang sebagian masuk di wilayah adminsitratif Kabupaten Blora dalam beberapa tahun terakhir telah berproduksi, dan menghasilkan pendapatan untuk Kabupaten Bojonegoro yang capaiannya hingga triliunan rupiah/tahun. Produksi di Wilayah Kerja Pertambangan tersebut juga telah menghasilkan pendapatan untuk Kabupaten dan Kota lain di wilayah administratif Jawa Timur, dari Tuban hingga Sumemep dan dari Pacitan hingga Banyuwangi yang rata-rata capaiannya Rp80-an miliar/tahun. Namun, produksi wilayah kerja yang mulut sumurnya ditempatkan di Kabupaten Bojonegoro hampir sama sekali tidak memberi manfaat untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Blora !, dari sini kita patut bertanya : sudahkah keadilan terwujud dari eksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak berjauhan dari tempat tinggal dan penduduk Kabupaten Blora  ?, mengapa Kabupaten Sumenep atau Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan ada dalam wilayah satu administrasi provinsi Jawa Timur mendapatkan hasil dari kekayaan tersebut sementara Kabupaten Blora yang sialnya tidak satu wilayah administratif di provinsi jawa timur tidak mendapatkan hasil apa-apa dari kekayaan sumber daya alam tersebut ?,

Ini tidak lain dan tidak bukan karena Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di pasal 19 terdapat klausul yang menyebutkan jika pembagian hasil sumber daya alam migas adalah 6 persen untuk kabupaten penghasil, 3 persen untuk provinsi penghasil, dan 6 persen untuk kabupaten yang bukan penghasil tapi dalam satu wilayah adminstratif (provinsi).

Klausul tersebut membuat sial untuk rakyat Kabupaten Blora. Kendati berdekatan dengan mulut sumur dan satu wilayah kerja pertambangan Blok Cepu, tapi berhubung tidak satu wilayah administratif jadinya membuat anugerah kekayaan sumber daya alam tersebut tidak menjadi rahmat bagi rakyat Kabupaten Blora.

Atas dasar itulah, maka perlu adanya keberanian dari rakyat Kabupaten Blora untuk mengingatkan Pemerintahan Indonesia akan cita-cita keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila 5 dasar dibentuknya negara kita. Keberanian ini kami kolektifkan dalam bentuk petisi, yang nanti akan menjadi salah satu kekuatan untuk Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB) untuk Keadilan DBH Migas.

Sebagai tambahan informasi, saat ini berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Blora, mulai dari profesional, aktivis, LSM, media, politisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lain telah membuat sebuah aliansi demi tujuan meminta keadilan DBH Migas untuk Kabupaten Blora dan Kabupaten-Kabupaten lain yang berposisi tidak jauh beda dengan Kabupaten Blora.

Aliansi tersebut kini telah dikukuhkan, dan berencana akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU tersebut di atas.

Maka, sisakan sedikit saja keberanian anda untuk menandatangani petisi ini.

 

Salam perjuangan,

Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB)