MK Jangan Kabulkan Gugatan RCTI dan Inews TV

0 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.


PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) pada tanggal 22 Juni 2020 menggugat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua stasiun televisi milik raksasa bisnis MNC Group ini meminta siaran lewat jaringan internet harus diatur pula oleh pemerintah, dan meminta setiap siaran yang menggunakan internet harus tunduk pada UU Penyiaran

Mereka mempersoalkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang dinilai menyebabkan perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet. Hal ini karena Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran hanya mengatur penyelenggara penyiaran konvensional dan tidak mengatur pengelenggara penyiaran berbasis internet.

Dalam gugatannya, RCTI dan INews TV merasa dirugikan karena adanya diskriminasi dalam sejumlah hal, dan kedua raksasa bisnis media ini juga menggunakan alasan mengkhawatirkan munculnya konten-konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila di platform penyiaran menggunakan internet. (Berita ada di link ini)

Motif di Balik Gugatan
Mencermati gugatan dari kedua televisi milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo tersebut, kita bisa jelas membaca bahwa motif utama di balik gugatan itu adalah bisnis. Di mana saat ini media sosial dan platform digital sudah menjadi saingan utama bagi televisi. Dalam hal ini pihak korporasi televisi tidak ingin tersaingi oleh berkembangnya konten kreatif berbasis platform digital yang kini tumbuh makin membesar, membuat konsumen televisi beralih ke konten maupun siaran berbasis platform digital.

Data dari sebuah studi pada tahun 2018 menyebutkan bahwa durasi masyarakat menonton konten di platform digital memang sudah makin mendekati durasi masyarakat menonton televisi, di mana data menyatakan bahwa masyarakat menonton televisi rata-rata 4 jam 53 menit per hari, sementara durasi menonton di internet rata-rata 3 jam 14 menit per hari. Dengan adanya situasi pandemi ini, maka durasi waktu yang dihabiskan masyarakat melihat internet tentu akan menjadi makin panjang. Migrasi penonton televisi ke platform digital inilah yang membuat raksasa bisnis media televisi resah.

Teknologi Terus Berkembang
Teknologi akan terus berkembang. Mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tentu akan ditinggalkan, seperti halnya radio digeser oleh televisi, media pemberitaan cetak digeser oleh media pemberitaan online, taksi offline digeser oleh taksi online, toko fisik digeser oleh toko online, dan lain-lain. Ini adalah sebuah kelumrahan dalam perkembangan jaman.

Dengan pengalaman yang dimiliki korporasi televisi selama puluhan tahun, seharusnya mereka bisa menyesuaikan perkembangan jaman. Semestinya televisi bisa berpikir dan bertindak cerdas dalam memanfaatkan teknologi untuk mengejar pencapaian audiensnya, dan tidak takut terhadap persaingan, tapi justru meningkatkan kreativitas dan kemampuannya.

Apa yang terjadi jika gugatan dikabulkan?
Jika gugatan dari PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) tersebut dikabulkan, maka beberapa hal yang nantinya akan terjadi antara lain:

  1. Masyarakat tidak akan bisa bebas lagi membuat berbagai konten kreatif video untuk ditayangkan di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya.
  2. Masyarakat tidak akan bebas lagi menggunakan fitur live streaming di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya.
  3. Hanya pihak berizin yang bisa melakukan siaran, termasuk untuk live streaming melalui media sosial.
  4. Selama ini media sosial telah berperan besar dalam mendistribusikan ekonomi kepada para pembuat konten kreatif. Jika gugatan ini dikabulkan, maka distribusi ekonomi melalui platform media sosial akan terganggu, dan akan menumpuk kembali bermuara kepada raksasa-raksasa media televisi.
  5. Menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
  6. Menghambat kebebasan berekspresi dan berkreativitas masyarakat .

Membaca dan menganalisis berbagai hal di atas, maka kita perlu mencermati pula beberapa hal berikut:

  1. Mengapa penyiaran (dalam hal ini televisi) selama ini harus diatur oleh Undang-Undang? Karena penyiaran definisinya adalah broadcasting melalui frekuensi milik publik, maka harus diatur UU Penyiaran. Sementara internet bersifat milik pribadi bukan menggunakan frekuensi publik, di mana pengguna internet harus membayar untuk bisa broadcast sesuatu, maka tidak masuk dalam ranah publik yang harus diatur dalam undang-undang.
  2. Jika menurut PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) diperlukan penertiban untuk pembuat konten, maka harus ada kejelasan tentang hal apa yang perlu ditertibkan. Karena sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada, di antaranya adalah Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Hak Cipta hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sudah mengatur hal-hal yang menjadi koridor bagi para pembuat konten kreatif.
  3. Hingga saat ini tidak ada negara yang mengatur layanan audio visual dengan platform digital (melalui internet) yang dimasukkan menjadi bagian dari penyiaran sehingga harus diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang Penyiaran.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka kami sebagai pengusul dan penandatangan petisi ini mengajukan tuntutan agar:

  1. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan dari PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV).
  2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) mencabut gugatannya yang menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi para pembuat konten kreatif, dan berpotensi menghambat berkembangnya pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menandatangani petisi ini, guna mendorong terjaganya iklim kebebasan dalam berekspresi dan berkreativitas di Indonesia. Terima kasih.


Bachtiar Djanan M
Pusat Riset dan Pengembangan
Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)
Medan