Dear @MK_RI : *Hapus Ambang Batas Nyapres, Rakyat Mau Banyak Pilihan*

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


*PETISI*
*Hapus Ambang Batas Nyapres*

*Rakyat Mau Banyak Pilihan Capres*

Sahabat! Lonceng kematian demokrasi telah meraung kencang, dengan berlakunya Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Inilah pasal pembunuh demokrasi. Inilah pasal yang merampas hak kita sebagai rakyat. Inilah pasal manipulatif. Pasal yang seolah-olah memberikan kita kesempatan untuk memilih presiden secara langsung, padahal pilihan kita telah dikerangkeng dengan syarat ambang batas pencalonan pasangan presiden (Presidential Threshold).

Inilah pasal yang merebut hak rakyat untuk lebih bebas mencalonkan dan memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Inilah pasal yang menghilangkan hak dasar kita untuk dapat lebih bebas menentukan arah kepemimpinan bangsa ini ke depan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa rekayasa.

Sahabat! Salah satu tujuan pemilihan umum, adalah membuka ruang lebar bagi terjadinya perbaikan dan perubahan seriring dengan dinamika aspirasi kita sebagai pemilih. Namun, mendasarkan pengusulan calon presiden berdasarkan pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, sama saja menutup kemungkinan munculnya mandat perubahan, yang adalah elemen dasar dalam pemilu. Maka, jangan tinggal diam, ayo lawan!

Mensyaratkan calon presiden berdasarkan hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya itu adalah syarat yang tidak masuk akal, dan karenanya tidak pernah diterapkan di belahan dunia manapun di bumi ini. Jangan biarkan kita menjadi bahan tertawaan dunia, menjadi lelucon dunia, karena syarat calon presiden yang irasional tersebut.

Sahabat! Konsep pemilihan artinya harus ada calon lebih dari satu. Namun, Pasal 222 UU 7/2017 tentang presidential threshold yang memberatkan syarat pengusulan capres membuka peluang lebih besar bagi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden. Pasal ini berpotensi menghilangkan esensi pemilihan, yang harusnya diikuti oleh banyak pasangan calon presiden. Bahkan ke depan, seharusnya sistem pilpres kita juga memungkinkan bagi hadirnya capres independen.

Sahabat! Jangan diam saja ketika kita dipaksa untuk hanya memiliki sedikit calon presiden. Jangan diam saja ketika kita hanya dipaksa menjadi kubu pasangan ini, atau kubu pasangan itu. Indonesia terlalu besar, untuk hanya memiliki dua, apalagi satu pasangan calon presiden. Ayo rebut kembali kebabasan kita. Ayo perjuangkan lagi hak kita untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden. Jangan diam, ini saatnya bergerak, ini saatnya berjuang bersama mengembalikan kedaulatan kita sebagai rakyat pemilih, rakyat yang menentukan masa depan bangsa ini.

Ayo bergerak, ayo bersikap! Tolak syarat ambang batas pencalonan presiden. Mari buktikan kitalah rakyat pemilik sesungguhnya kedaulatan di Republik ini. Ayo ramai-ramai tandatangani petisi ini. Mari kita buktikan, hak rakyat untuk memilih presiden dan berdemokrasi di Republik tercinta ini, tidak boleh dibelenggu.

Tertanda, 12 Pemohon Uji Materi Presidential Threshold (Pasal 222 UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi

1. M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY)
2. M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan)
3. Faisal Basri (Akademisi)
4. Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU)
5. Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK)
6. Rocky Gerung (Akademisi)
7. Robertus Robet (Akademisi)
8. Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).
9. Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film)
10. Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah
11. Titi Anggraini (Direktur Perludem)
12. Hasan Yahya (Profesional)

Daftar Ahli di Persidangan Mahkamah Konstitusi
1. Dr. Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M
2. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M
3. Bivitri Susanti, S.H.,LL.M.,Ph.D

Kuasa Hukum Para Pemohon

1. Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D
2. Haris Azhar, S.H.,M.A
3. Abdul Qodir, S.H.,M.A
4. Harimuddin, S.H
5. Zamrony, S.H.,M.Kn

 



Hari ini: Selamatkan mengandalkanmu

Selamatkan Demokrasi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Konstitusi : Dear @MK_RI : *Hapus Ambang Batas Nyapres, Rakyat Mau Banyak Pilihan*". Bergabunglah dengan Selamatkan dan 10.646 pendukung lainnya hari ini.