Tolak Pembayaran UKT ditengah Pandemi Covid-19 !

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Gerakan Mahasiswa UNTAD
(GMU)
Menolak Pembayaran UKT ditengah Pandemik

Hidup Mahasiswa!!!
Salam Perjuangan!!!

BERAWAL DARI MANA?
Pada tahun 2010, pemerintah mengajukan satu UU baru yaitu UUPT yang menggantikan UU BHP yang dibatalakan terlebih dahulu karena Badan Hukum Pendidikan menuai kritikan dari masyarakat sipil dan mahasiswa. UU Pendidikan Tinggi (UUPT) ini disahkan DPR pada tanggal 13 Juli 2012 padahal respon penolakan masih mengalir pada saat itu. Namun, penolakan dan gugatan terhadap UUPT terus dilayangkan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa sampai ke tingkat MK karena implementasi dari UUPT no 12 tahun 2012 telah menggambarkan semakin lepasnya pemerintah dalam tanggung jawabnya terhadap pendidikan.

Awalnya, UKT atau Uang Kuliah Tunggal diberlakukan oleh Pemerintah melalui Dirjen Dikti KEMENDIKBUD mulai tahun ajaran 2013/2014. Pemberlakuan ini diterapkan oleh Dirjen Dikti dengan mengacu pada Peraturan KEMENDIKBUD No.55 Tahun 2013 sebelum akhirnya Dirjen Dikti digabungkan dengan Kemenristek dan berubah nama menjadi KemenristekDikti. Aturan tersebut mengatur dan menetapkan soal besaran BKT dan UKT pada Perguruan Tinggi Negeri.

Apa itu UKT atau Uang Kuliah Tunggal?
Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan Ekonominya, artinya Pembayaran Uang Kuliah Tunggal setiap Mahasiswa, harus menyesuaikan dengan kondisi dan Kemampuan Ekonomi mahasiswa itu sendiri sehingga muncullah pengelompokkan biaya UKT berdasarkan kemampuan Ekonomi Mahasiswa yang ditetapkan oleh Menristekdikti yang diatur dalam Pasal 3 dalam Permenristek Dikti No.39 Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti 39/2017, Pimpinan PTN dalam hal ini Rektor Universitas dapat memberikan keringanan UKT pada mahasiswanya, Pemimpin PTN adalah Rektor atau Direktur pada PTN (Pasal 1 – Permenristekdikti N0.39 Tahun 2017).

UKT DITENGAH PANDEMIK
Ditengah pandemik Covid-19, Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami perubahan secara drastis dipicu oleh semakin ganasnya wabah yang mengakibatkan korban semakin meningkat, himbauan social distancingpun semakin gencar dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat lainnya, akibatnya seluruh universitas di Indonesia melakukan proses perkuliahan secara online salah satunya adalah Universitas Tadulako.

Tanggal 15 maret Untad mengeluarkan surat edaran Nomor: 3202/UN28/SE/2020, ini adalah sueat edaran pertama ditengah pandemik, berdasarkan UKT yang dibayarkan mahasiswa pada tanggal 2-17 januari 2020, seluruh mahasiswa Universitas Tadulako melakukan proses belajar secara langsung hanya selama 2 bulan 15 hari, selanjutnya akan melalui daring, artinya waktu belajar berdasarkan UKT yang telah dibayar mahasiswa secara penuh dibulan januari untuk 1 semester tidak terpenuhi selama 3 bulan 15 hari.

Proses daring tentu juga memakan biaya dalam hal ini biaya yang diperlukan adalah kuota internet agar proses daring dapat berjalan. Selama 2 minggu 2 hari mahasiswa melakukan daring menggunakan biaya sendiri tanpa bantuan UKT yang sebelumnya telah dibayar pada bulan januari, hingga pada 1 april surat edaran mengenai bantuan kuota dari Universitas dikeluarkan sebanyak Rp. 100.000 per mahasiswa/bulan berlaku selama 2 bulan dari 15 maret-15 mei 2020, hal ini adalah wujud pemotongan UKT disemester berikutnya hal berdasarkan surat edaran Nomor: 3545/UN28/SE/2020.

Pandemik yang mengakibatkan krisis ekonomi bukan hanya keseluruhan masyarakat indonesia tapi juga negara, seharusnya mendorong pihak universitas meng-update kembali kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, mengapa? Karena adanya pandemik mematikan seluruh sektor pekerjaan, bahkan petani perancam keselamatannya, PKL pun mengalami penurunah pendapatan setiap harinya, bahkan PHK terhadap buruh terjadi dimana-man ditandai dengan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  "Wilayah yang paling banyak PHK itu Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI. Sebagian besar yang pekerja kontrak dikeluarkan," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, sehingga kondisi perekonomian sudah pasti berbeda sebelum adanya pandemik, maka sudah pasti keringanan UKT juga perlu diberlakukan kepada seluruh mahasiswa atau dapat dilakukan dengan melakukan penurunan golongan UKT bagi seluruh mahasiswa.

Juga diharapkan kepada pihak Universitas tidak memaksa mahasiswanya terutama mahasiswa baru 2020 untuk membayar UKT disemester selanjutnya dengan alasan apapun karena mengingat mahasiswa baru yang lulus SNMPTM 2020 telah dihimbau untuk membayar UKT secara penuh hingga pada tanggal 11 mei 2020 padahal kampus belum mengaktifkan proses belajar mengajar didalam kampus sedangkan kondisi akibat pandemik semakin memburuk. melihat kondisi pandemik yang belum menunjukkan hasil baik sehingga akan dipastikan perkuliahan secara langsung tidak akan terjadi, jikalah pembayaran UKT tetap terjadi hal ini akan mengancam kesehatan orang tua mahasiswa jika memaksakan diri untuk mencari biaya pendidikan yang tidak sedikit (mahal), belum lagi kebutuhan makan sehari-hari ditengah krisis ekonomi dimasyarakat.


#tolakUKT
#tolakUKTditengahpandemik