KPU, Jalankan Rekomendasi Bawaslu Untuk Batalkan Calon Tunggal Bupati Kutai Kartanegara

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara terasa janggal. Hanya ada satu calon tunggal, yakni petahana yang kini didukung oleh 9 dari 10 partai politik di DPRD kutai Kartanegara. 

Bukan hanya itu, 6 bulan sebelum penetapan calon, petahana yaitu Drs. Edi Damansyah, M.Si, mempolitisasi berbagai kewenangan yang pada akhirnya menguntungkan dirinya sebagai Calon Tunggal.

Pertama, Drs. Edi Damansyah, menghimbau kepada peserta peresmian agar memilih dirinya sebagai Bupati kembali ketika peresmian pembangunan jalan Oloy di Kecamatan Muara Muntai.

Kedua, Drs. Edi Damansyah memakai tagline IDAMAN (tagline kampanye nya) pada stiker mobil sewaan untuk program penanganan stunting ke desa-desa. 

Ketiga Drs. Edi Damansyah menaikkan gaji Tenaga Honorer di seluruh SKPD di Pemerintahan Kutai Kartanegara pada bulan Mei 2020. Tepat menjelang pendaftaran Calon Bupati. 

Keempat, Drs. Edi Damansyah buat program bagi-bagi laptop kepada seluruh Kepala RT di Kutai Kartanegara, yang dikenal sebagai program 1 Laptop 1 RT. Diduga beliau menghimbau kepala RT untuk membantu dirinya saat Pilkada dan menjanjikan unit kendaraan dan uang tunai. 

Calon tunggal/ Kolom kosong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah hal asing, karena baru muncul dalam sejarah pelaksanaan pilkada di sini. Namun, pihak KPU Kabupaten Kutai Kartanegara justru tidak mensosialisasikan dengan baik hal tersebut.

Melihat kejanggalan inilah kami warga Kutai Kartanegara yang tergabung dalam Barisan Kolom Kosong Kukar (Bekokor) melapor ke Bawaslu. Bekokor sendiri terdiri dari masyakarat, petani, nelayan, pemuda, kelompok perempuan, aktivis mahasiswa serta advokat.

Laporan tersebut kemudian diregister dengan Nomor: 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020 Tertanggal 6 November 2020 setelah melalui serangkaian kajian awal pemeriksaan syarat formil dan materil suatu laporan. 

Bawaslu pun akhirnya menindaklanjuti laporan kami melalui serangkaian pemeriksaan dengan status laporan sebagai berikut:

1. Terlapor Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si terbukti melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020.

2. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui KPU RI untuk membatalkan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020.

Tapi, sampai sekarang rekomendasi itu belum juga dilaksanakan KPU. Belum jelas bagaimana penerusan rekomendasi melalui KPU RI serta sikap KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai hal tersebut. 

Karena itulah kami bikin petisi untuk mengajak publik meminta kepada KPU RI agar segera melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu terkait calon petahana di Kutai Ketanegara.

Kalau kita warga kompak meminta kepada KPU, pasti mereka mendengarkan. Karena pIlkada adalah pesta demokrasi yang harus mendengar pendapat rakyat. 

Dukung dan sebar petisi ya teman-teman, pilkada yang bersih calon kepala daerah yang profesional dan berintegritas.

Salam,

Barisan Kolom Kosong Kukar (Bekokor)