Koruptor tidak pernah jera menjarah uang rakyat. Proyek E-KTP yang dibiayai dari uang negara senilai Rp 5,9 triliun, ternyata menjadi bancakan para koruptor lebih dari Rp 2,3 triliun. Uang sebesar itu setara dengan biaya pembangunan 1,000 gedung sekolah baru, atau setara dengan pembangunan 5,000 unit rumah susun untuk kalangan kurang mampu.

Tapi, bagi para koruptor, uang itu dibagi-bagi untuk memenuhi nafsu syahwat harta, dan menumpuk kekayaan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. 

Oleh KPK, kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Tipikor awal Bulan Maret lalu, dengan menyertakan berkas penyidikan dan dakwaan setebal 24 ribu halaman.

Yang mencengangkan, karna kasus ini ternyata menyeret sejumlah nama besar di lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, serta beberapa mantan pejabat di negeri ini. Mereka disebut dan disinyalir ikut menggerogoti uang haram itu, dengan nilai yang sangat fantastis.

Tetapi, pemberantasan korupsi di negeri ini tak membuat semua orang gembira.  Selalu ada orang-orang yang tampil garang membela para koruptor, bahkan berniat untuk mengkerdilkan KPK, dan menyingkirkan orang-orang bersih yang bekerja memberantas korupsi. 

Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah saat ini sedang menggalang suara di DPR untuk membuat Hak Angket yang ditujukan ke KPK. Hak Angket ini sarat dengan kepentingan politik, karena sebagian besar nama-nama yang disebut dalam surat dakwaan korupsi E-KTP berasal dari Gedung Para Anggota Dewan Yang Terhormat itu.

Sulit untuk tidak mencurigai bahwa Hak Angket ini bertujuan untuk melindungi eks dan anggota DPR yang terlibat kasus ini, sekaligus upaya untuk menghalangi langkah KPK untuk mengungkap aliran dana korupsi ini hingga tuntas.    

Karena itu, wahai Rakyat Indonesia, jika anda masih punya hati nurani, dan rasa keadilan anda terusik dengan kasus mega korupsi ini, mari galang dukungan kepada KPK untuk melawan Hak Angket DPR! Jangan biarkan koruptor menang dan terus menerus menggegogoti uang rakyat Indonesia demi memusakan nafsu syahwat mereka.  

#KoalisiAntiHakAngket