Keadilan Untuk PA "Jangan penjarakan PA!"

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


PA adalah korban eksploitasi seksual, KDRT dan trafficking, oleh suaminya. Saat ini kami, Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Perempuan sedang mendampingi PA. PA dinikahkan siri ketika usianya masih anak (16 tahun). PA juga dipoligami oleh suaminya yang sudah menikah 3 kali dan tidak bercerai.

Selama mereka menikah, PA mengalami kekerasan verbal dan seksual yang keji dari suaminya. Selain itu, PA juga menjadi korban perdagangan manusia. Dia dijual oleh suaminya, dipaksa melakukan hubungan seksual dengan tiga lelaki termasuk suaminya. Suaminya merekam adegan itu, meskipun PA menolak. Suaminya berdalih itu untuk koleksi pribadi. Namun, video itu telah tersebar dan menjadi viral.

PA kini diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Garut, dan terancam dipenjara selama 3 tahun. Dia dijerat UU Pornografi karena dituduh turut serta menjadi model atau objek dalam pembuatan konten pornografi.

Pada saat itu, PA tidak berdaya karena dipaksa dan diancam oleh Suaminya. Namun, suaminya tidak bisa dihukum karena sudah meninggal. Maka semua kesalahan dilimpahkan kepada PA.

Hasil konseling menunjukkan PA mengalami dampak psikis dan trauma setelah kejadian ini. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan Peraturan MA tentang Tata Cara Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Misalnya ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dan dampak psikis yang dialami korban.

Selain itu, ada pula faktor ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, serta riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Majelis Hakim sepertinya hanya fokus pada viralnya gambar dan video pornografi PA tanpa melihat bahwa PA adalah korban eksploitasi seksual, KDRT, dan trafficking. Sebelumnya PA tidak mendapat pendampingan hukum dengan baik. Media massa juga menyudutkan PA dalam pemberitaan sehingga PA semakin dipojokan.

Masih ada jalan memperjuangkan keadilan bagi PA. PA dan Pengacaranya sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Meskipun, Jaksa PA juga akan banding dengan alasan efek jera. Namun, ketimpangan terjadi karena Jaksa tidak melakukan banding untuk 2 pelaku lainnya (laki-laki). Bahkan mereka telah diputus dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan PA. Ketidakadilan dan diskriminasi dalam hukum masih dialami perempuan.

Kita akan memberikan dukungan kepada PA dan Pengacaranya untuk putusan yang lebih adil kepada PA sebagai perempuan yang sesungguhnya adalah korban.
Kami ingin proses peradilannya kali ini bisa diawasi oleh publik untuk memastikan agar Majelis Hakim lebih berpihak pada keadilan dengan mempertimbangkan PA sebagai korban.

Karena itu kami membutuhkan suara dan dukungan dari Ibu/Bapak/ Saudara/ Saudari untuk menandatangani dan menyebarkan petisi ini.

Jika terkumpul 10 ribu dukungan, kami akan mengirimkan petisi ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua Mahkamah Agung, Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah upaya agar kita masih terus bisa menyaksikan keadilan berjalan di Negeri ini. Terkhusus dalam kasus ini, keadilan untuk PA.

Salam,

Jaringan Solidaritas Untuk Keadilan Perempuan

(SAPA Institut Bandung, LBH APIK Jakarta , Aliansi Sumut Bersatu, JAKATARUB, PSP Nawangwulan, LRC-KJHAM, WCC Dian Mutiara, Savy Amira WCC Surabaya, Lembaga Partisipasi PerempuaMutiaraya, LBH APIK Semarang, Yayasan Lambu, Ina Sulawesi Tenggara, WCC Mawar Balqis, LBH APIK Medan, Komunitas Bale Istri, Samahita, PBH RBA Peradi Bandung, Institut Perempuan, Puan Hayati Jawa Barat, Fahmina Institut, Jaringan Advokasi Jawa Barat, Yayasan Aretha Utama, Newsdifabel.com, Arjuna Pasundan Jawa Barat24, Jaringan Mitra Perempuan Bandung)