33,785
Supporters

“Perairan Teluk Benoa Terancam Lagi!”

[English translation]

Sabtu, 17 Agustus 2013, Gubernur Bali Mangku Pastika mengatakan ”Terhitung sejak Jumat (16/8), SK tersebut dinyatakan dibatalkan dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada.” Keputusan ini menjawab penolakan atas upaya reklamasi Teluk Benoa, diperkuat rekomendasi DPRD Bali agar Gubernur meninjau ulang dan/atau mencabut SK dimaksud.

Rupanya Gubernur Bali tak sungguh-sungguh. Pencabutan SK itu dibarengi penerbitan SK baru yang membuka kesempatan PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk kembali mengupayakan reklamasi Teluk Benoa. SK terbaru bernomor 1727/01-B/HK/2013 memberi izin kepada PT TWBI melakukan Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa selama dua tahun.

Lalu dimana letak kecurangan SK baru ini? Jika cermat, SK baru secara prinsip tak jauh beda jauh dengan SK yang dicabut. Dua-duanya memuat tahapan legalisasi reklamasi perairan Teluk Benoa yang diajukan PT TWBI. Bedanya, SK sebelumnya langsung berupa izin pelaksanaan reklamasi sekaligus hak konsesi 50 tahun sedangkan SK baru adalah SK izin studi kelayakan. Ini taktik “mundur selangkah, maju 10 langkah”.

Sikap DPRD Bali juga menunjukan adanya keingingan kuat mereklamasi Teluk Benoa. DPRD Bali tak mau mencabut Rekomendasi pertama Gubernur untuk menindaklanjuti kajian LPPM Universitas Udayana Bali. Bahkan ada beberapa oknum DPRD yang ngotot mempertahankan kajian LPPM Universitas Udayana sekaligus mendorong adanya kajian reklamasi di seluruh Bali termasuk di perairan Teluk Benoa melalui skema APBD perubahan. Studi ini sejatinya adalah tahap awal reklamasi karena merupakan bagian dari produk izin lokasi reklamasi.

Kebijakan-kebijakan Gubernur dan DPRD Bali sesungguhnya mengingkari kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Padahal hukum telah tegas melarang diadakannya kegiatan reklamasi di kawasan konservasi. Artinya larangan itu mencakup pula pada upaya pelaksanaan reklamasi, termasuk izin Studi Kelayakan dengan dalih apapun.

Oleh karenanya, Kami ForBALI (Forum Rakyat Bali Menolak Reklamasi), mengecam tindakan manipulatif Gubernur Bali dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013  dan selanjutnya menyatakan sikap:

1. Menuntut Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, agar menghentikan segala bentuk upaya-upaya legalisasi reklamasi di kawasan perairan Teluk Benoa Propinsi Bali dengan cara:

a. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).

b.  Menghentikan segala kegiatan kajian-kajian reklamasi Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali termasuk menolak ide DPRD Bal yang hendak melakukan kajian/studi reklamasi di teluk benoa melalui skema pendanaan APBD perubahan Propinsi Bali.

2. Menuntut DPRD Bali agar menghentikan pula seluruh upaya-upaya reklamasi di perairan Teluk Benoa Propinsi Bali baik melalui kebijakan legislasi maupun penganggaran APBD dan/atau APBD perubahan propinsi Bali dengan cara:

a. Memperkuat status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi di dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan DPRD Propinsi Bali.

b. Tidak menganggarkan program penelitian/studi atau apapun bentuknya yang terkait dengan reklamasi Perairan Teluk Benoa di dalam APBD maupun APBD Perubahan Propinsi Bali.

3. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali secara serius dan bertanggungjawab menjaga, mempertahankan status kawasan konservasi perairan Teluk Benoa dan tidak melakukan upaya-upaya baik secara terselubung maupun secara terbuka dan/atau dengan cara apapun dan/atau cara sekecil apapun yang mengubah status kawasan dan/atau mengarah kepada upaya pelaksanaan reklamasi Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali.

4. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali agar membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan tidak selain itu terhadap kawasan konservasi perairan Teluk Benoa Propinsi Bali.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai petisi bersama agar dapat diperhatikan oleh pemangku kebijakan di Propinsi Bali baik Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan DPRD Propinsi Bali.

Hentikan Kongkalikong. Selamatkan Teluk Benoa-Selamatkan Bali!

TOLAK REKLAMASI!

________________________________________________

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda dan individu-insividu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan penghancuran Bali. Adapaun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali ), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula serta individu-individu yang peduli keselamatan Bali

 

 

 

Petisi sebelumnya sebagai berikut!

Kami menyampaikan petisi ini dari Pulau Surga yang terus digerogoti. Bali.  

 

1 Agustus 2013, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan memerintahkan SK Gubernur Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB) agar dicabut.

Majelis hakim menyatakan, SK gubernur bertentangan dengan kebijakannya sendiri yaitu melanggar surat edaran tanggal 27 Desember 2010 tentang moratorium (penghentian sementara) izin pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan. Hakim juga menyatakan gubernur dalam menerbitkan SK tersebut tidak terbuka kepada publik.

Putusan hakim PTUN itu adalah sebuah kemenangan kecil di tengah banyak kekalahan lingkungan Bali dari gempuran eksploitasi ekonomi yang mengabaikan nilai lestari. Dan Gubernur Mangku Pastika sebagai penjaga gawang kebijakan di Bali justru berkali-kali menjebol gawangnya sendiri.

Secara diam-diam juga, pada 26 Desember 2012 Gubernur Pastika menandatangani SK bernomor 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI). PT. TWBI diberikan hak pemanfaatan seluas 838 hektar dengan jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun.

PT. TWBI akan membangun sebuah kawasan wisata terpadu yang dilengkapi tempat ibadah untuk lima agama, taman budaya, taman rekreasi sekelas Disneyland, rumah sakit internasional, perguruan tinggi, perumahan marina yang masing-masing dilengkapi dermaga yacht pribadi, perumahan pinggir pantai, apartemen, hotel, areal komersial, hall multifungsi, dan lapangan golf.

SK Gubernur dengan dasar feasibility study dari Universitas Udayana yang belum final, tidak mencantumkan Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. SK Gubernur yang menggunakan UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab seluruh pasal dalam UU itu yang berkaitan dengan hak pengusahaan perairan pesisir sudah dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian SK gubernur tentang reklamasi juga bertentangan dengan UUD 1945.

SK Gubernur juga melanggar Pasal 93 Peraturan Presiden (Perpres) no. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang secara tegas menyatakan kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 2 (ayat 3) disebutkan reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

Gubernur Pastika sempat menutupi adanya SK tentang Reklamasi Teluk Benoa yang telah melabrak banyak aturan itu. Pada akhir Juni 2013 Pastika menyatakan belum tahu tentang rencana itu. Saat didesak tentang sudah beredarnya dokumen kajian oleh Universitas Udayana, barulah Pastika mengakui ada proposal dari PT. TWBI.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa sangat mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Apalagi kawasan yang diberikan izin dan pemanfaatan itu adalah kawasan rawan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, selatan Bali adalah salah satu dari tiga titik yang menjadi celah utama lokasi prediksi gempa megathrust yang dapat terjadi di wilayah selatan Indonesia. Celah lempeng tektonik di Bali selatan sewaktu-waktu bisa bergeser dan mengeluarkan tenaga guncang dahsyat berupa gempa bumi berkekuatan 8 hingga 9 skala richter, yang disebut gempa bumi Megathrust.

Melalui petisi ini kami mendesak Gubernur Bali untuk tetap konsisten dan melaksanakan surat edaran moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali selatan yang diterbitkannya sendiri pada 2010. Bali termasyhur sebagai pulau wisata karena alam dan budayanya. Menambah pulau buatan hasil reklamasi hanya akan membuat Bali terlihat artifisal dan berkurang martabatnya.

Mari tanda tangani dan sebarkan petisi ini untuk mencegah kerusakan Bali yang semakin parah. Salam hangat dari Bali yang penuh ironi.

***

Petisi ini digalang oleh ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) yang merupakan inisiatif bersama untuk menyikapi rencana reklamasi seluas 838 hektar di Teluk Benoa, Bali. Forum ini terdiri dari gerakan mahasiswa, LSM, musisi dan individu-indvidu peduli di Bali, di antaranya:

FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali ) Bali, KEKAL-Bali (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbound Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, The Bullhead, Eco Defender, Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, Geekssmile.

 

Letter to
DPRD Bali Ketua DPRD Bali
Gubernur Bali I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali)
Segera Cabut SK Reklamasi Teluk Benoa

“Perairan Teluk Benoa masih Terancam Reklamasi!”

Sabtu, 17 Agustus, Gubernur Bali Mangku Pastika mengatakan ”Terhitung sejak Jumat (16/8), SK tersebut dinyatakan dibatalkan dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada.” Keputusan ini menjawab penolakan atas upaya reklamasi Teluk Benoa, diperkuat rekomendasi DPRD Bali agar Gubernur meninjau ulang dan/atau mencabut SK dimaksud.

Rupanya Gubernur Bali tak sungguh-sungguh. Pencabutan SK itu dibarengi penerbitan SK baru yang membuka kesempatan PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk kembali mengupayakan reklamasi Teluk Benoa. SK terbaru bernomor 1727/01-B/HK/2013 memberi izin kepada PT TWBI melakukan Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa selama dua tahun.

Lalu dimana letak kecurangan SK baru ini? Jika cermat, SK baru secara prinsip tak jauh beda jauh dengan SK yang dicabut. Dua-duanya memuat tahapan legalisasi reklamasi perairan Teluk Benoa yang diajukan PT TWBI. Bedanya, SK sebelumnya langsung berupa izin pelaksanaan reklamasi sekaligus hak konsesi 50 tahun sedangkan SK baru adalah SK izin studi kelayakan. Ini taktik “mundur selangkah, maju 10 langkah”.

Sikap DPRD Bali juga menunjukan adanya keingingan kuat mereklamasi Teluk Benoa. DPRD Bali tak mau mencabut Rekomendasi pertama Gubernur untuk menindaklanjuti kajian LPPM Universitas Udayana Bali. Bahkan ada beberapa oknum DPRD yang ngotot mempertahankan kajian LPPM Universitas Udayana sekaligus mendorong adanya kajian reklamasi di seluruh Bali termasuk di perairan Teluk Benoa melalui skema APBD perubahan. Studi ini sejatinya adalah tahap awal reklamasi karena merupakan bagian dari produk izin lokasi reklamasi.

Kebijakan-kebijakan Gubernur dan DPRD Bali sesungguhnya mengingkari kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Padahal hukum telah tegas melarang diadakannya kegiatan reklamasi di kawasan konservasi. Artinya larangan itu mencakup pula pada upaya pelaksanaan reklamasi, termasuk izin Studi Kelayakan dengan dalih apapun.

Oleh karenanya, Kami ForBALI (Forum Rakyat Bali Menolak Reklamasi), mengecam tindakan manipulatif Gubernur Bali dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 dan selanjutnya menyatakan sikap:

1. Menuntut Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, agar menghentikan segala bentuk upaya-upaya legalisasi reklamasi di kawasan perairan Teluk Benoa Propinsi Bali dengan cara:
a. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa tertanggal 16 Agustus 2013 yang diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali International (TWBI).
b. Menghentikan segala kegiatan kajian-kajian reklamasi Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali termasuk menolak ide DPRD Bal yang hendak melakukan kajian/studi reklamasi di teluk benoa melalui skema pendanaan APBD perubahan Propinsi Bali.
2. Menuntut DPRD Bali agar menghentikan pula seluruh upaya-upaya reklamasi di perairan Teluk Benoa Propinsi Bali baik melalui kebijakan legislasi maupun penganggaran APBD dan/atau APBD perubahan propinsi Bali dengan cara:
a. Memperkuat status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi di dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan DPRD Propinsi Bali.
b. Tidak menganggarkan program penelitian/studi atau apapun bentuknya yang terkait dengan reklamasi Perairan Teluk Benoa di dalam APBD maupun APBD Perubahan Propinsi Bali.
3. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali secara serius dan bertanggungjawab menjaga, mempertahankan status kawasan konservasi perairan Teluk Benoa dan tidak melakukan upaya-upaya baik secara terselubung maupun secara terbuka dan/atau dengan cara apapun dan/atau cara sekecil apapun yang mengubah status kawasan dan/atau mengarah kepada upaya pelaksanaan reklamasi Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali
4. Menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali agar membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan tidak selain itu terhadap kawasan konservasi perairan Teluk Benoa Propinsi Bali

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai petisi bersama agar dapat diperhatikan oleh pemangku kebijakan di Propinsi Bali baik Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan DPRD Propinsi Bali.

Hentikan Kongkalikong. Selamatkan Teluk Benoa-Selamatkan Bali!
TOLAK REKLAMASI!

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda dan individu-insividu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan penghancuran Bali. Adapaun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali ), KEKAL-Bali (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbound Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula serta individu-individu yang peduli keselamatan Bali