DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Di tengah wabah Corona, kita pasti berharap DPR dan pemerintah FOKUS pada penanganan penyebaran virus. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Seperti masalah PHK pekerja akibat karantina wilayah, akses tes yang terbatas, dan perlengkapan APD yang minim.

Tapi, kami nggak ngerti kenapa DPR dan pemerintah malah semangat mau sahkan aturan yang bermasalah dan kontroversial. Aji mumpung banget saat rakyat lagi fokus ke virus Corona!

Dari yang saya baca di berita, target pembahasannya juga cepat banget. Misalnya, DPR bilang akan sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan untuk dibawa ke rapat paripurna dalam waktu SEMINGGU! RUU Cipta Kerja/Omnibus Law pun sekarang udah masuk Baleg DPR. Padahal undang-undang lain yang justru penting bagi rakyat, lama banget disahkannya. Misalnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bertahun-tahun nggak disahkan.

Kita nggak punya banyak waktu! Sebelum disahkan dalam waktu dekat ini, kita harus sama-sama bersuara untuk tolak pembahasan RUU kontroversial dan fokus tangani virus Corona.

Aturan yang bermasalah itu adalah:

  1. RUU Cipta Kerja (Omnibus Law): merugikan banyak kelompok masyarakat, bertentangan dengan 27 putusan Mahkamah Konstitusi dan norma UUD 1945.
  2. RKUHP: nggak demokratis dan membatasi hak-hak konstitusional dan kebebasan masyarakat sipil.
  3. RUU Pemasyarakatan: ada aturan yang meringankan hukuman narapidana korupsi dan terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa.
  4. RUU Mahkamah Konstitusi: isinya cuma berkutat di perpanjangan masa jabatan Ketua MK, dari 2 tahun 6 bulan jadi 5 tahun. Apakah ini untuk barter agar permohonan pembatalan UU bermasalah seperti UU KPK bisa ditolak MK?
  5. RUU Minerba: memperpanjang hak penguasaan lahan dan hutan yang dimiliki segelintir pengusaha yang bisa merampas hak masyarakat lokal.

Pembahasan RUU kontroversial itu juga bermasalah karena kesannya dilakukan diam-diam dan buru-buru, tanpa melibatkan masyarakat. Apalagi walaupun ada berbagai penolakan soal RUU di atas melalui demonstrasi besar, DPR tetap kekeuh meneruskan pembahasannya.

Yang jadi pertanyaan lain juga siapa yang paling diuntungkan kalau RUU-RUU itu disahkan? Jawabannya tentu bukan rakyat. Sebab banyak “pasal-pasal titipan” yang menguntungkan pihak tertentu.

DPR mestinya mengesampingkan dulu pembahasan RUU bermasalah ini dan fokus menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan kepada pemerintah di tengan penanganan wabah Corona ini. Pemerintah pun harus mengutamakan penyempurnaan orientasi dan kebijakan untuk menghasilkan upaya penanganan yang tegas, tepat, dan tangkas.

Sekarang aja masih banyak kritik ke pemerintah dan DPR soal penanganan wabah Corona. Jadi NGGAK MASUK AKAL kalau mereka malah fokus menggolkan aturan yang bukan cuman nggak prioritas, tapi juga bahaya untuk rakyat.

Karena itu melalui petisi ini kami meminta Ketua DPR Puan Maharani STOP pembahasan RUU kontroversial di tengah wabah Corona. Fokuskan energi kepada penanganan wabah Corona. 

Jangan sampai, pembentuk undang-undang memanfaatkan situasi krisis ini untuk menciptakan “virus-virus” yang melumpuhkan demokrasi konstitusional dan hak-hak konstitusional rakyat.

 

Salam,

Violla Reininda

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan,
Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif