Tolak pembahasan dan pengesahan #OmnibusLaw RUU yang bikin CILAKA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.


Awal tahun lalu, kami berjuang mendorong dibukanya ke publik draft RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja yang sering diplesetin jadi RUU Cilaka.

Bukan hanya isinya pun banyak yang bisa bikin cilaka rakyat kecil, tapi masyarakat gak dilibatkan sama sekali.

RUU ini katanya untuk perbesar investasi. Tapi setelah kami dalami, ada harga mahal yang harus dibayar. Terutama untuk masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

Ini poin-poin bahaya di dalamnya:

Perusahaan tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di areanya. Cuma tanggung jawab pencegahan dan pengendaliannya aja. (Mengubah Pasal 49 UU Kehutanan)

Sedangkan petani dan masyarakat lokal rentan kena ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 2,5 Miliar, kalau mereka menebang pohon atau memanfaatkan hasil hutan tidak meminta izin dari pejabat yang berwenang (perubahan atas UU P3H Pasal 82, 83 dan 84).

Kalau mau melakukan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung jadi hutan wisata), pemerintah ga perlu lagi mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat (mengubah Pasal 19 UU Kehutanan).

Alih fungsi lahan pertanian pangan, dipermudah untuk bisa jadi real estate, jalan tol, bandara, atau sarana pertambangan. Ini bisa bikin tanah pertanian dan jumlah petani makin berkurang (mengubah UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Pasal 17 bisa membuat masyarakat adat sengsara. Berbagai UU menjadi target untuk diubah, dihapus, dan dibuat baru lewat PP (Peraturan Pemerintah), yang selama ini menjadi sandaran masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya. Hak-hak masyarakat adat bisa dikebiri.

Dari sektor pekerja, dihapusnya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentu bisa jadi momok semua pekerja. Iya dong, bisa jadi kamu sebagai pekerja kantoran akan hidup dari kontrak ke kontrak seumur hidup karena tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengangkat pegawai tetap.

Tentu masih banyak pasal-pasal lain yang tumpang tindih dan menyebabkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sebab RUU Omnibus Law ini merupakan kumpulan dari serangkaian gagasan yang menyesatkan, bertentangan dengan konstitusi dan hukum, dan HAM.

Karena itu kami, mendorong kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo untuk menolak pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Law dalam prolegnas 2020 ini.

Salam,
Uli Arta Trisnawati Siagian


Petisi ini digagas dan didukung oleh masyarakat yang berasal dari Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.


Raynaldo Sembiring, Hadi Jatmiko, Uli Arta Siagian, Uslaini, Dwi Retnastuti, Ismet Soelaiman, Susanto Kurniawan, Abdul Gofar, Dimas N. Hartono, Dana Tarigan, Dwi Sudarsono, Donny Moidady, Mukri Friatna, Asmar Exwar, Anang Juhaidi, Anton P. Widjaya, Oslan Purba, Khalisa Khalid, Melva Harahap, Ahmad, M. Islah dan Zenzi Suhadi.