Perpanjang hak cuti hamil menjadi 6 bulan bagi pekerja perempuan di seluruh Indonesia!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Saya Ade Meutia. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memutuskan berhenti kerja setelah melahirkan.

Sebagai seorang perempuan saya percaya bahwa menjadi wanita karir dan menjadi Ibu bukanlah sesuatu yang harus dipilih salah satu. Pada saat hamil saya berusaha memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi pekerja yang profesional sambil memberikan prenatal care yang terbaik untuk saya dan anak saya.

Saya beruntung memiliki pimpinan yang fleksibel terhadap peraturan cuti hamil tersebut, yaitu dengan memperbolehkan saya mengambil cuti sebelum persalinan sesedikit mungkin agar mendapatkan cuti pasca persalinan yang lebih panjang karena 1,5 bulan cuti setelah melahirkan adalah waktu yang terlalu singkat untuk ibu bersama anaknya yang baru lahir, terutama dalam kaitannya pemulihan fisik dan mental ibu setelah melahirkan serta pemberian ASI eksklusif untuk bayi yang direkomendasikan oleh WHO, UNICEF, American Academy of Pediatrics, dan Pemerintah Indonesia selama 6 (enam) bulan

Saya tidak sendiri dalam memperjuangkan masa cuti pasca bersalin yang lebih panjang. Ada yang negoisasi baru mulai cutinya sebulan, 2 minggu, seminggu bahkan sehari sebelum hari perkiraan lahir demi mendapat full 3 bulan cuti bersama si buah hati.

Namun, risiko yang saya ambil demi mendapatkan hak-hak tersebut nyatanya membawa dampak negatif jangka panjang, utamanya bagi saya dan anak saya. Anak saya yang selama dalam kandungan didiagnosa tidak memiliki gangguan pernafasan, harus terlahir dengan proses yang berkomplikasi dan mengalami respiratory distress pada saat dilahirkan.

Sebagai ibu yang merasa bersalah atas risiko yang sudah saya ambil, saya memutuskan berhenti bekerja dan merawat anak saya di NICU/PICU selama 128 hari, serta sampai detik ini merawat anak saya di rumah yang dilengkapi dengan peralatan rumah sakit karena anak saya masih bergantung dengan alat nafas yang dipasang di tubuhnya.

Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari perusahaan yang menerapkan cuti pasca persalinan yang lebih panjang dari yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, perusahaan multinasional berinisial N yang bergerak di bidang fast moving consumer goods memberikan cuti hamil 6.5 bulan dengan komposisi 3 bulan cuti berbayar 100% dan 3.5 bulan cuti berbayar 80%. Bahkan untuk kasus spesial yang didukung dengan surat dokter bisa diberikan sampai 9 bulan dengan syarat 3 bulan terakhir dianggap sebagai cuti tidak dibayar.

Meskipun hal di atas memang terdengar seperti sepenggal pengalaman pribadi. Namun banyak data dan literatur yang menyatakan besarnya pengaruh panjang cuti hamil pada level makro. 

Inilah alasan saya membuat petisi ini. Saya ingin ibu-ibu pekerja/buruh Indonesia yang hamil mendapat haknya untuk mempersiapkan persalinan yang aman dan nyaman, serta agar bayi-bayi Indonesia mendapatkan hak asasinya atas ASI eksklusif selama 6 bulan.

Saya mengajak kamu untuk dukung petisi ini agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan cuti bersalin menjadi minimal 6 bulan melalui mekanisme Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pasal 82 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya;

"Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah) bulan sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan".

Besar harapan saya agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian sepenuhnya dan setulusnya dalam hal ini demi masa depan keluarga Indonesia yang lebih baik.

Salam,

Ade Meutia

Sumber:
Blades, Joan; Rowe-Finkkeiner, Kristin (2006).The Motherhood Manifesto: What America's Moms Want and What to Do about It. New York: Nation
Literatur-literatur