Tutup PT. Wanagalang Utama Di Hutan Adat Moskona dan Aifat Timur Papua Barat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


PT.  Wanagon Adi Lestari pertama kali melakukan  operasi penebangan kayu di wilayah masyarakat adat yang berada di Dusun Makiri, Distrik Aifat Timur Selatan Jauh, Kabupaten Maybrat, hingga ke Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Perusahan ini masuk tanpa izin Hak Pengusaha Kayu (HPH) melainkan dikelola secara personal atau individu. Proses penebangan kayu bersamaan dengan pengeboran seismik minyak, PT. LNG Tangguh Bintuni. Perusaahn tersebut telah beroperasi sejak tahun 2005 – 2007 dengan sistem penebangan kayu cuci blok, artinya kayu yang ditebang telah diangkut semua. Namun  perusahan tersebut tutup karena bermasalah di perizinan.

Kemudian datang lagi PT. Wanarian Perkasa mendaptkan izin Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dengan masa beroperasi 2009 sampai 2011. Perusahan tersebut mendapatkan kesepakatan wilayah serta pembagian biaya fie antara Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat adat. Perusahan ini terus melakukan penebangan kayu sepanjang muara sungai Weriagar dengan pembagian blok timur dikelola oleh marga Aisnak dan blok barat oleh marga Frabuku dengan sistem penebangan kayu cuci blok. Tidak ada kayu yang sisa. Semua diangkut dan dikirim keluar daerah. Akibatnya hutan rusak, hilangnya tempat hidup ekosistem dan mata pencaharian masyarakat adat makin sulit.

Tidak cukup sampai disitu, masuk lagi PT. Metah Mo (Perusahan Pembalakan Kayu) milik salah satu investor dari Malaysia. Perusahaan tersebut tidak memilki ijin Hak Pengusaha Hutan (HPH) melainkan masuk melalui personal atau individu pemilik marga Aisnak. Penebangan ini hanya dilakukan di blok Timur selama tahun 2017 – 2018 dengan sistem penebangan tidak cuci blok, sebagian besar kayu ditebang dan tidak diangkut keluar daerah, akibatnya kayu busuk di hutan. Perusahan tersebut kemudian pergi meninggalkan pekerjaannya karena mengalami kebangkrutan atau tidak mampu melakukan penebangan kayu secara cuci blok.

Kemudian tahun 2019, PT. Wanagalang Utama (WGU) datang bersama perwakilan pemerintah Maybrat menemui masyarakat adat membicarakan terkait izin Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dan mendaptkan dukungan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Aifat Timur. Masyarakat adat sadar bahwa kedatangan tersebut untuk sebuah proyek besar. Kecurigaan dan ketakutan muncul tumbuh karena hampir tidak ada informasi yang cukup diberikan kepada kami. Perusahan ini  melakukan operasi penebangan hasil hutan kayu di wilayah masyarakat adat yang berada di Dusun Aisnak, Distrik Aifat Timur Selatan Jauh, hingga ke Distrik Moskona Selatan. Selain melanjutkan penebangan diareal  konsensi baru, perusahaan ini juga melakukan pemuatan kayu sisa yang ditinggalkan oleh  PT. Metah Mo di blog timur kearah Moskona Selatan. Selain itu, ditemukan juga ternyata perusahaan melakukan penebangan sampai di hutan adat milik beberapa marga, seperti Yater dan Momao dari Maybrat. Sampai saat ini, saya mendapatkan informasi bahwa masyarakat adat setempat mengeluhkan keberadaan dan aktifitas PT. Wanagalang Utama, karena belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat adat, terkait dengan pemberian kompensasi dari nilai kayu yang tidak adil dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan dokumen surat perjanjian dan kesepakatan yang saya temukan tahun 2017 dan 2018, antara perwakilan masyarakat adat di Kampung Aisnak dengan pihak perusahaan PT. Wanagalang Utama, ditemukan penetapan nilai kompensasi kubikasi jenis kayu merbau dan jenis kayu non merbau masih dibawah ketentuan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014 dan besaran nilainya tidak adil, sebagaimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dari harga jual di pasar. Ketidakadilan dan buruknya sistem pembagian manfaat, maupun rendahnya penghormatan korporasi terhadap hak masyarakat adat setempat menimbulkan ketegangan dan pertentangan keras, yang kemudian diduga perusahaan mengundang aparat berbenturan dengan masyarakat adat dalam pengamanan bisnis.

Sampai saat ini hutan adat kami terus menjadi sasaran investasi perusahaan pembalakan kayu. Terdapat tiga perusahan yang sudah beroperasi sebelumnya dan saat ini masih ada PT. WGU yang terus melakukan penebangan kayu. Banyak meninggalkan kerugian yang cukup besar bagi kami diantaranya kerusakan hutan, sungai tercemar dan satwa langka kian punah. Rata-rata hutan tersebut kebanyakan milik keluarga kami yang ada di Suku Moskona dan menggunakan bahasa Moskona, secara administrasi berdiam di dua kabupaten, yakni Maybrat dan Teluk Bintuni yang hidup harmonis dengan alam dari generasi ke generasi. Selama ini kami berburu dibawah kolong hutan, pancing setiap hari,  pangkur sagu, cari makan. Biar capek tapi itu suda tugas dan tanggungjawab kami sampai hari ini. Anggap saja hutan itu sebagai kami punya mama. Jadi makan- minum semua disitu. Mungkin banyak yang kira kebiasaan hidup kami itu ketinggalan zaman. Tapi bagi kami, ini bagian dari hubungan kami dengan alam. Kami jaga alam karena alam beri makan. Hutan kami adalah ibu kami. Kedekatan kami dengan alam tidak bisa dipisahkan dari hidup kami sehari-hari. Melalui tanah, orang tua kami hidup berdampingan dengan semua kelompok dengan baik, bersahabat dan berinteraksi dengan alam. Bahkan dulu sebelum uang familiar dimata kami, makanan semua serba ada, tetapi sekarang dunia uang, artinya kami dipaksa hidup sesuai dengan daerah lain yang maju. Yang punya uang banyak. Kadang kami merasa kecewa dengan pemerintah karena mereka merencanakan sesuatu jelas tidak ada informasi publik kepada kami. Tiba-tiba perusahaan itu masuk padahal selama ini masih survey, kaget perusahaan sudah mulai masuk beroperasi. Ini menajdi kekuatiran besar, dulu kami hidup baik-baik. Perusahan masuk tipu dengan uang, akhirnya orang mengalah perusahaan datang bahwa ini sudah ekonomi, akhirnya selesai. Padahal tidak berpikir bahaya kedepan.

Sejak perusahan beroperasi sampai saat ini dengan masuknya alat berat dapat menghancurkan hutan adat kami. Masyarakat adat menuntut perusahaan membayar kayu-kayu (merbau dan non merbau) yang digunakan untuk pembuatan jembatan, alas jalan, hamparan jalan, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat adat menuntut perubahan perjanjian dan menambah nilai kompensasi kayu merbau dari Rp. 125 ribu per kubik, menjadi Rp. 150 ribu perkubik, dan pemberian manfaat lainnya, seperti bahan bakar minyak, bensin dan oli untuk masyarakat, rekruitmen tenaga local,  dan sebagainya, tapi isi perjanjian tidak pernah dilaksanakan dengan benar. Bahkan tidak ada pembayaran sebagaimana yang diharapkan masyarakat pemilik ulayat. Ada pembayaran setelah kayu dimuat, namun nilainya tidak sebesar jumlah kayu yang dimuat (6000 ton), karena perusahaan memotong pinjaman dan panjar masyarakat, kompensasi yang diterima tidak sebanyak jumlah kayu yang dimuat. Hal tersebut kemudian menimbulkan protes dari masyarakat adat. Ketidakpastian dan pembayaran uang panjar maupun kubikasi kayu dipicu memunculkan konflik, yang tentu dapat  merusak keharmonisan hidup  masyarakat adat. Kami tahu sebelum perusahaan masuk, rasa persaudaraan, kekeluargaan dalam kerjasama, selalu gotong royong, tidak membedakan satu dengan yang lain. Kami semua adalah keluarga. Disitu tidak ada perbedaan antara marga yang satu dengan marga yang lainnya. Ketika perusahaan hadir timbulah satu perbedaan yang muncul dengan cepat bahwa perbedaan marga yang ini dengan marga yang satu sudah sangat jelas akhirnya mulai ada jarak, mulai adanya persaingan dalam artian kehadiran perusahaan membuat kecemburuan. Yang dulunya kami hidup tidak pernah baku koslet, hidup kami aman, damai dalam keluarga. Mulai bentrok satu sama lain dengan adanya pembayaran uang panjar kayu maupun kubakasi kayu. Sudah mulai kacau, saudara mulai marah saudara, saudara mulai marah ipar dan sebagainya. Bahkan sempat terjadi adu mulut. Baku pukul antara saudara dengan saudara. Perusahan melibatkan aparat membenturkan kami sehingga pernah terjadi korban. Dari situ mulai baku tidak cocok sampai sekarang.

Dulu hutan adat kami ini masih asli. Sekarang hutan ini berubah menjadi lahan kosong persemaian kayu. Biasanya digunakan orang tua kami sebagai tempat berburu, mencari babi atau binatang, pancing ikan, juga sebagai tempat sumber air minum yang dengan bebas kami bisa mencari. Sekarang masyarakat adat untuk mencari sumber-sumber makanan sebagai makanan pokok, harus jauh kedalam lagi untuk mencari. Karena lahan kami sudah tidak ada. Sudah dicaplok oleh perusahan. Akhirnya hasil kayu, sagu, pokoknya hasil alam yang Tuhan sudah berikan lewat kami, rotan dan segala macam hasil hutan serta tempat yang menjadi jati diri kami sudah awan jatuh. Hancur ditempan, tidak sesuai dengan kebiasaan hidup kami. Kami rasa sedih, kalau hutan jatuh begitu saja bagaiamana masa depan anak cucu-cece kami nanti.

Perusahan ini masuk membawa perubahan baru bagi kami. Memakasa kami untuk hidup pada uang. Padahal hidup kami sudah ditradisikan dari generasi ke genrasi berikutnya. Hidup kami dari sagu, berkebun, berburu dan lainnya sesuai dengan tradisi kebiasan kami setiap hari. Tetapi dengan adanya perusahaan, kami mau supaya punya tujuan itu sama dengan daerah lain yang sudah maju. Kami kira, perusahan datang untuk mengurangi kami punya kebiasaan hidup. Tapi selama ini yang kami rasakan seperti air minum, lampu, air bersih, rumah bersih tidak ada. Kami ingin hidup sama dengan daerah lain yang sudah maju tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Dengan adanya perusahaan sama saja, kami masih hidup bergantung dari kami punya adat kebiasaan. Jadi anggap lah perusaahan datang bukan membangun tetapi untuk tipu kami, membuat hidup kami makin termarjinalkan bahkan krisis terhadap jati diri kami.

Kami menilai bahwa kehadiran perusahaan sangat mengganggu dan mengancam kehidupan kami, merusak ekosistem dan tempat sakral kami.  Ini tentu mengkhawatirkan bagi kami karena akan kehilangan apa yang kami punya. Kalau hutan dirampas, kami akan kehilangan semuannya. Yang paling menyedihkan, tanah adat yang diwariskan turun temurun dari leluhur kami itu akan hilang. Bukan hanya itu saja, pasti terjadi kekerasan dan penghilangan nyawa masyarakat adat seperti yang terjadi di wilayah lain. Maka dari itu, empat marga dari daerah setempat mendorong LMA Aifat Timur agar melakukan gugatan terhadap perusahaan itu tidak beroperasi lagi di tanah adat kami.

Kami tidak mau diam dan menyesal kemudian hari jika tanah adat kami dirusak seperti yang terjadi di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya. Karena itu, kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Maybrat mengajak kawan-kawan yang peduli lingkungan dan masyarakat adat agar dukung petisi ini dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya untuk mengusut penyalahgunaan izin dan memberikan sanksi pencabutan izin PT. Wanagalang Utama (Perusahaan Pembalakan Kayu) di Perbatasan Kabupaten Maybarat dan Teluk Bintuni, Papua Barat.