Rugikan Konsumen, Stop Ponsel Ilegal....!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Peredaran ponsel ilegal sudah sangat meresahkan. Menurut data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), sebanyak 20% dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. 

Ketua APSI Hasan Aula menyebutkan, 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20% di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp22,5 Triliun.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan. Karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% + PPH 2.5  persen dari ponsel ilegal tersebut. Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

Bukan hanya pemerintah, fenomena maraknya ponsel ilegal ini juga merugikan banyak pihak termasuk pengembang teknologi, operator seluler, dan konsumen.

Mengapa konsumen bisa dirugikan?

Ponsel ilegal atau black market itu sebetulnya bertentangan dengan UU perlindungan konsumen. Karena menurut UU, konsumen harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dari produsen. Sedangkan kalau beli black market, vendor tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik jika perangkat milik konsumen mengalami masalah.

Selain itu, saat ini sudah banyak oknum yang menjual barang Black Market (BM) tetapi ternyata barangnya replika. Bisa juga barang yang dijual tadi merupakan barang rekondisi atau barang rusak yang sudah diperbaiki lagi oleh teknisi. Sangat beresiko sekali beli ponsel BM. Ponsel ilegal juga berpotensi lebih rawan terkena serangan malware.

Maka kami yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Konsumen (MPK)  mengajak kamu untuk tandatangan petisi ini dan menyebarkannya agar pemerintah segera merealisasikan aturan untuk melarang dan menindak tegas terhadap peredaran Ponsel Ilegal di Indonesia ! Bravo Konsumen Indonesia