Tegakan Hukum Eksploitasi Pasir Laut Lampung Timur; Selamatkan Lingkungan dan Masyarakat !

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Perairan laut Lampung Timur memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah mulai dari pesisirnya yang ditumbuhi ekosistem mangrove hingga kelautan lepas yang dihuni berbagai macam biota laut, selain itu perairan laut Lampung Timur juga sebagai tempat mencari nafkah para masyarakat pesisir bahkan dari luar daerah Lampung sendiri. Perairan laut Lampung Timur juga dikenal dengan hasil lautnya yang melipah dan menjadi komoditi ekspor yakni rajungan. Ada tiga gusung yang menjadi tempat nelayan sandar dari mencari ikan dan tempat rajungan banyak ditemukan yakni, Gusung Syahbandar, Gusung Padamaran dan Gusung Sekopong. Ketiga Gusung tersebut juga yang menjadi tempat tinggal beberapa warga pesisir Lampung Timur.

Sayangnya laut Lampung Timur sejak 2010 menjadi incaran para pengusaha untuk melakukan penambangan pasir dan ketiga gusung tersebut menjadi incarannya dan perbatasan langsung dengan perairan Taman Nasional Way Kambas. Dari 2010 pun masyarakat pesisir Lampung Timur serentak menyatakan penolakan atas rencana penambangan pasir laut. Diluar dugaan masyarakat, telah terjadi pemalsuan suara masyarakat berupa tanda tangan persetujuan dilakukannya pengerukan pasir laut berdalih untuk pendalaman muara sungai dan kenyataanya tanda tangan tersebut digunakan untuk mengurus surat perizinan penambangan pasir. Sejak tahun 2015 masalah penambangan pasir laut ini mulai muncul kepermukaan dan menjadi polemik besar bagi masyarakat pesisir Lampung Timur. Tahun 2016 nelayan mendapati kapal tongkang beserta kapal kru penyedot pasir laut ada di wilayah nelayan mencari ikan. Hal tersebut sontak menggegerkan masyarakat pesisir. Para masyarakat nelayan berniat menghalau para pekerja tambang untuk tidak melakukan aktivitas penambangan pasir, namun pihak penambang beralasan sudah mengantongi surat perizinan untuk dilakukan penambangan. Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah, namun mereka tidak segera mendapatkan jawaban keputusan atas aspirasi yang mereka sampaikan.

Akhirnya pada tahun 2016 terjadi amuk masa yang tak terkendali lagi karena aspirasi dan penolakan masyarakat tidak mendapatkan respon yang tanggap dari pemerintah. Masyarakat melakukan perusakan rumah warga yang terlibat dan andil dalam pelolosan kegiatan tambang pasir, selain itu masyarakat juga hendak merusak rumah Kepala Desa yang menjabat periode itu namun berhasil dihalau oleh aparat kepolisian. Hal ini dilakukan masyarakat atas sikap dan konsistensi mereka untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam sekaligus tempat mata pencaharian nelayan untuk menghidupi keluarga mereka. Kegiatan eksploitasi atau penambangan pasir ini dinilai sangat merugikan masyarakat pesisir dan kelestarian ekosistem laut.

Akibat kejadian itu berita eksploitasi atau penambangan pasir di perairan Lampung Timur khususnya di Labuhan Maringgai menjadi pemberitaan diberbagai surat kabar dan media online dan ofline. Selain itu masyarakat juga terus menyuarakan aspirasi penolakan mereka dengan mengirimkan surat kebeberapa instansi pemerintahan, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Aspirasi masyarakat juga didukung oleh beberapa aktivis lingkungan seperti WALHI Lampung. Tidak lama kemudian masyarakat mendapatkan berita bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat periode itu yakni Bu Susi Pudji Astuti mengeluarkan surat edaran untuk mengehentikan kegiatan penambangan pasir laut di perairan Banten tepatnya di Lontar dan di perairan Lampung Timur, karena harus dilakukan pengujian ulang perizinan. Berita tersebut menjadi nafas lega bagi masyarakat yang telah memperjuangkan aspirasinya untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.

Selang beberapa tahun, yakni di tahun 2018 - 2019 masalah eksploitasi pasir laut Lampung Timur kembali menjadi pembahasan masyarakat pesisir Lampung Timur, karena kapal tongkang beserta kru penyedot pasir laut kembali memasuki perairan Lampung Timur dan tentunya kembali menimbulkan keresahan bagi masyarakat pesisir Lampung Timur. Ironisnya, kemudian hari Pemerintah Provinsi Lampung justru menerbitkan Izin Lingkungan sampai dengan Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUP-OP) untuk PT Sejati 555 Nuswantara untuk kembali melakukan penambangan pasir laut di perairan Lampung Timur. Baru-baru ini pada bulan Maret 2020. Kapal tongkang beserta kapal kru penyedot pasir kembali memasuki perairan Lampung Timur di daerah nelayan biasa melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hal ini kembali mengundang kegeraman masyarakat atas kegiatan eksploitasi pasir laut dan kebijakan dari pemerintah. Pada tanggal 7 Maret 2020 masyarakat melakukan pembakaran salah satu kapal kru penyedot pasir. Hal ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk penolakan keras mereka terhadap kegiatan eksploitasi dan penambangan pasir laut Lampung Timur dan sikap geram masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam penyelesaian masalah tambang pasir laut ini. 

Hal ini senada dengan pernyataan WALHI Lampung yakni, "Pembakaran tersebut terjadi karena masyarakat masih ingin mempertahankan wilayah tangkap nelayan dan menjaga kelestarian pesisir laut Kabupaten Lampung Timur sebagai sumber penghidupan mereka" ujar Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Seperti di kutip dalam pemberitaan media NUSANTARA, WALHI Lampung menilai Pemerintah Provinsi Lampung cacat administrasi dalam penerbitan izin tersebut serta mengabaikan partisipasi masyarakat karena dalam proses pembahasan AMDAL yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2015 dan tidak mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3). Lokasi penambangan tersebut juga berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK). 

Ironisnya lagi saat ini beberapa masyarakat Desa Margasari yang diduga terlibat melakukan pembakaran kapal milik kru penambang pasir diamankan oleh aparat kepolisian atas tuntutan perusakan aset dari pihak PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara. Dimana sudah sangat jelas dan gamblang, masyarakat sekali lagi melakukan hal tersebut atas rasa pertanggung jawaban mereka untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan untuk menimbulkan efek jera pada pihak pengusaha agar tidak melakukan kegiatan eksploitasi pasir laut lagi nantinnya, serta bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah atas masalah eksploitasi pasir laut yang sudah hampir satu dekade, bahkan sudah pernah menyebabkan kegaduhan dan tindakan amuk masa yang sangat luar biasa hingga menimbulkan kerusakan parah.

Sekarang beberapa nelayan masyarakat Desa Margasari diringkus polisi dan dibawa untuk dipidana. Apakah ini yang dimaksud penegakan hukum yang tepat, yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak didengarkan aspirasinya?

Apakah ini yang dimaksud penegakan hukum yang tepat yang telah dilakukan oleh pemerintah atas sikap masyarakat yang berusaha untuk menjaga kelestarian alamnya?

Apakah seperti ini sikap pemerintah untuk menanggapi dan berupaya dalam penanganan kasus penambangan pasir laut yang sudah menahun, bahkan satu dekade?

Dimana yang dimaksud perlindungan untuk masyarakat dan keadilan yang diberikan untuk masyarakat, jika masyarakatnya sendiri berupaya untuk melindungi kekayaan alam dari eksploitasi namun masyarakat kembali dijadikan sumber kesalahan atas nama investasi?

Apakah nelayan dan masyarakat pesisir terus akan termarjinalkan dalam urusan ekonomi dan dipandang sebelah mata dibanding para investor oleh pemerintah?

Apakah harus mengorbankan kekayaan alam dan nelayan demi pendapatan daerah yang tinggi atas eksploitasi pasir di laut kami?

Dengan hormat, kami atas nama masyarakat pesisir Lampung Timur meminta agar Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi pasir laut atau penambangan pasir laut di wilayah perairan Lampung Timur. Kami juga menuntut agar nelayan kami dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Desa Margasari.

Bantu Kami Bersuara untuk Menolak Eksploitasi Pasir Laut!