Petition update

Gereja Katolik Indonesia Masih Bungkam

Agustinus Adi
Jakarta, Indonesia

Aug 9, 2020 — 

Tiga belas hari setelah The Jakarta Post dan Tirto.id menerbitkan laporan berseri bertajuk #NamaBaikGereja, Gereja Katolik Indonesia masih bungkam. Tak ada seorangpun pejabat Gereja di level paroki, keuskupan, petinggi ordo/tarekat, maupun Konferensi Waligereja Indonesia memberikan komentar, apalagi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sebagai manifestasi simpati atau cinta kasih pada para korban. Tidak ada tanda upaya menindaklanjuti sejumlah kasus yang diangkat kedua media tersebut.

Ini kontras dengan apa yang kerap disuarakan para imam, uskup serta kardinal dalam khotbah, termasuk saat misa daring pada masa pandemi ini. Dalam mimbar-mimbar itu biasanya umat dijejali dengan imbauan-imbauan menerapkan kasih, solidaritas pada sesama, dan sederet hal baik lainnya.

Sikap bungkam Gereja itu pun berpunggung-punggungan dengan apa yang dikatakan Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dalam Surat Gembala Tahun Keadilan Sosial 2020, ia mengatakan “di Keuskupan Agung Jakarta, dinamika pertobatan dan pembaruan yang diharapkan terus-menerus berjalan, sejak beberapa tahun lalu kita rumuskan dalam rangkaian tiga kata ini: semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa.” Seandainya ada sikap arif dan bijaksana, sekarang adalah momentum amat tepat bagi Kardinal Suharyo dan jajarannya untuk menggenapi apa yang ditulisnya sendiri dalam Surat Gembala itu. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi, tapi membiarkan itu terjadi tanpa pertobatan dan pembaruan, apalagi mengingkarinya, sungguh merupakan sikap yang tak pantas dilanggengkan.

Gereja Katolik Indonesia perlu menjadikan keberpihakan pada korban kejahatan seksual sebagai habitus baru. Kalau kita tengok ke belakang, dalam Nota Pastoral Sidang KWI, November 2004, disebutkan bahwa habitus dimaknai sebagai "gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok". Gereja Katolik secara kolektif perlu menghayati dan mewujudkan keberpihakan ini dalam praksis keseharian, termasuk dalam hal memperlakukan para korban kejahatan seksual.

Hal bertolak belakang juga tampak pada perlakuan yang diberikan otoritas Gereja Katolik, saat kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Paroki Herkulanus, Depok, Jawa Barat mencuat ke permukaan. Sebagaimana diliput Majalah Tempo, perwakilan umat Paroki Herkulanus, Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia menerjunkan tim khusus guna menangani perkara ini. Pada 1 Agustus lalu, Pastor Yosep Sirilus Natet Pr selaku Kepala Paroki masih bersikap sama. Ia, dengan penuh keyakinan, berbicara dalam sebuah seminar daring. Katanya, “Kalau memang itu adalah pertanggungjawaban pribadi sebagai seorang warga negara, dan juga sebagai warga gereja, tentu kita akan minta pertanggungjawaban pribadi tersebut pada hukum yang berlaku.”

Paroki Herkulanus juga sudah secara terbuka telah berjanji untuk membantu pemulihan para korban. Ini berbeda dengan Paroki Maria Bunda Karmel (MBK) dan Paroki Aloysius Gonzaga. Kedua paroki itu memilih untuk mendiamkan, setidaknya sampai saat ini, apa yang diangkat dalam liputan Tirto.id dan The Jakarta Post.

Dari rangkaian peristiwa dan komentar ini, terlihat jelas bahwa otoritas Gereja Katolik menerapkan standar ganda. Di satu sisi, ketika seorang awam pelaku kejahatan seksual di Paroki Herkulanus dinyatakan sebagai tersangka oleh kepolisian otoritas Gereja dengan lantang membawa persoalan ini ke ranah hukum. Di sisi berbeda, ketika ada terduga pelaku dari kalangan klerus, semua pejabat Gereja kompak tutup mulut.

Dalam editorial edisi 4 Agustus 2020, The Jakarta Post menyatakan, tindakan terhadap pelaku kejahatan seksual diperlukan guna menimbulkan efek jera. Investigasi polisi yang sedang berlangsung dalam kasus-kasus pelecehan seksual di Paroki Herkulanus meskipun tidak melibatkan klerus, harus menjadi preseden bagi penyelesaian skandal lama secara adil yang terus-menerus menjangkiti Gereja.

 

Not to Speak Is to Speak. Not to Act Is to Act. – Dietrich Bonhoeffer

 

 

Inisiator:

1. Riza Primahendra 081288308145

2. Widya Saraswati

3. Margaretha Diana

4. Teguh Mudjiyono

5. Fransisca Tri Susanti Koban

 

Kita masih menanti.

Salam.


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.