Hentikan Konvoi dan Aksi Kekerasan Massa Parpol di Yogyakarta

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Pembiaran aparat terhadap pelanggaran kampanye berupa aksi konvoi massa partai politik kembali terjadi di D.I. Yogyakarta pada Minggu (22/11) lalu.

Aksi konvoi massa parpol itu bahkan memicu terjadinya tindak kekerasan yang masuk ke ranah pidana, baik yang menimpa sesama massa parpol maupun masyarakat umum. Ketidaksiapan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum membuat kejadian ini selalu terulang dari tahun ke tahun.

Sejarah kekerasan antar massa parpol yang berimbas langsung pada masyarakat sering terjadi di Yogyakarta. Bahkan, dua massa parpol PDI Perjuangan dan PPP dikenal memiliki sejarah saling serang, sejak beberapa masa Pemilu sebelumnya di tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Ironisnya, aparat penegak hukum cenderung menutup mata dan membiarkan aksi kekerasan yang sering dipicu dari aksi konvoi massa parpol. Aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak dipahami dan diterapkan secara tegas, sehingga pelanggaran demi pelanggaran terjadi tanpa penindakan dan/atau penuntasan kasus.

Konvoi massa parpol yang berujung pada perusakan dan tindak kekerasan pada Minggu (22/11) terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Sebuah kantor biro travel dan dua unit mobil travel di Kota Yogyakarta dirusak massa parpol. Sebuah mobil dirusak dan dua orang penumpangnya jadi sasaran penganiayaan oleh massa parpol di Kabupaten Sleman. Bentrok massa parpol di Bantul berujung pada perusakan dan pembakaran sepeda motor.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti, saat ditemui di Mapolda DIY (23/11) mengatakan konvoi itu luput dari pantauan polisi. Sebab, kegiatan itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada polisi. Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 66 menyebutkan bahwa pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya dilarang untuk dilakukan dalam kampanye. Penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, dan gangguan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum juga dilarang dalam kampanye karena masuk dalam ranah tindak pidana.

Baik pihak Panwas Kabupaten/Kota maupun kepolisian (polres dan polda) terlihat pasif dan membiarkan terjadinya konvoi massa parpol di jalan raya, yang kemudian terbukti mengakibatkan tindak kekerasan. Pencegahan tidak dilakukan sejak massa parpol mulai melakukan konvoi, walaupun laporan sudah disampaikan oleh publik melalui berbagai media, baik kepada polisi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Aparat penegak hukum baru bergerak setelah kejadian perusakan dan penganiayaan terjadi. Sementara, tidak terhitung aksi ancaman yang dilakukan oleh peserta konvoi massa parpol di banyak titik wilayah di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

Padahal, Kapolda DIY Brigjen Erwin Triwanto telah mengeluarkan Maklumat Kapolda DIY Nomor: Mak/01/VII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, yang menegaskan polisi akan menindak semua pelanggaran sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam konteks konvoi, simpatisan kampanye diwajibkan menjaga ketertiban umum dan ketertiban lalulintas sesuai perundang undangan yang berlaku. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum cenderung membiarkan aksi konvoi yang melanggar ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum. Warga terpaksa harus bisa mengamankan dirinya sendiri dari ancaman konvoi massa parpol yang beringas karena tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dari aparat negara. Ragam aturan yang ada, termasuk UU 22/2009 dan KUHP, sudah cukup untuk dijadikan dasar penegakan hukum. Tinggal, kemauan dan keberanian aparat untuk menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu, warga mengajukan petisi kepada para pihak yang disebutkan, dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Aksi konvoi massa parpol dan tindak kekerasan harus dihentikan oleh aparat penegak hukum, tidak hanya dalam kurun waktu kampanye Pilkada 2015 di Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, tetapi juga untuk seterusnya ke depan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Kepolisian (Polda, Polres, Polsek) harus berani dan tegas menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi, serta menjamin penuntasan kasus melalui proses hukum yang terbuka kepada publik.
  3. Bawaslu DIY dan Panwas Kabupaten/Kota harus aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Gabungan Partai Politik, serta kepolisian untuk memastikan tidak ada lagi konvoi massa parpol dalam bentuk apapun di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri sanksi tegas sesuai aturan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Gabungan Partai Politik yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindak pidana.
  4. Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Gabungan Partai Politik harus bisa menjamin proses berdemokrasi yang sehat, yang tidak mengancam keamanan warga dan ketertiban umum. Ingat, partai politik bisa hidup dibiayai publik dengan anggaran negara, sehingga jangan pernah sakiti rakyat dengan perilaku yang negatif. Rakyat akan selalu ingat rekam jejak hitam politisi yang khianati tujuan mulia konstitusi.
  5. Jalankan prinsip ini untuk jenis konvoi massa apapun yang berpotensi mengancam keamanan warga dan mengganggu ketertiban umum, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Informasi rujukan:

 



Hari ini: Elanto mengandalkanmu

Elanto Wijoyono membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kapolda dan Bawaslu DIY, Hentikan Konvoi dan Aksi Kekerasan Massa Parpol di Jogja.". Bergabunglah dengan Elanto dan 3.115 pendukung lainnya hari ini.