Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi saksi bahwa masyarakat Pati tidak mau memiliki bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan. Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi. Ia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya. Mulai dari mutasi pegawai bahkan sampai pemecatan tanpa alasan yg jelas. Bupati sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya. Melihat model bupati seperti itu, kami masyarakat memiliki

Tuntutan:

1. DPRD membuka akses informasi Pansus kepada publik.
2. DPRD memastikan Pansus tidak berhenti di tengah jalan, tapi ditindaklanjuti ke mekanisme pemakzulan sesuai UU.
3. DPRD berpihak pada aspirasi rakyat Pati, bukan kepentingan elit politik.

ISI PETISI:

Kami, masyarakat Pati, Mendesak dan mendukung penuh  langkah DPRD Kabupaten Pati yang telah membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo. Namun, kami juga menegaskan:

1. Pansus jangan hanya jadi formalitas, tapi harus bekerja serius, transparan, dan berpihak pada rakyat.

2. Hasil penyelidikan Pansus wajib ditindaklanjuti ke mekanisme hukum dan politik yang berlaku, tanpa kompromi.

3. DPRD harus memastikan seluruh proses pemakzulan berjalan sesuai aturan, agar marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga.

Kami menolak segala bentuk permainan politik yang melemahkan perjuangan rakyat. Pemakzulan ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, tapi soal martabat masyarakat Pati.

Bersama, kita kawal Pansus hingga akhir!

Tanda tangani petisi ini untuk memastikan suara rakyat tidak dikhianati.