Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPK Gak Jelas yang Melemahkan KPK!


Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPK Gak Jelas yang Melemahkan KPK!
Masalahnya
Buat yang sebel kalau ditanya-tanya keluarga pas lebaran, harus lihat pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan di KPK. Auto darah tinggi!
5 Mei lalu, pimpinan KPK umumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk syarat peralihan status pegawai KPK jadi jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari ribuan pegawai KPK, 75 dinyatakan gak lolos tes.
Di antara ke-75 yang gak lulus tes adalah pegawai KPK yang terkenal dengan integritas tinggi seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Heri Muryanto, Sujanarko, Giri Suprapdiono, Ambarita Damanik, Harun Al Rasyid, serta Kasatgas Penyidikan dan 2 Kasatgas Penyelidikan.
Mereka yang sudah pernah ungkap kasus korupsi besar seperti OTT KPU, dana bansos Covid-19, e-KTP, kasus benur KKP, kasus Gubernur Sulsel.
Dari info pegawai KPK yang ikut tes TWK, tes itu tampak sengaja untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang kritis dan sedang tangani korupsi besar yang melibatkan orang penting di Indonesia.
Pertanyaan-pertanyaan TWK juga ‘aneh’ dan tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara dan upaya berantas korupsi. Malahan, pertanyaannya sangat personal, rasis, seksis, diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.
Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menuntut Presiden Joko Widodo dan Kepala BKN untuk:
- Membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan untuk 1351 pegawai KPK karena materi dan pelaksanaan TWK yang cacat etik moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945;
- Menyelidiki semua pihak yang terlibat dan memberikan sanksi yang tegas atas mereka yang bersalah dalam menyusun materi dan pelaksanaan TWK yang diskriminatif, seksis, rasis, memecah belah bangsa dan melanggar hak asasi manusia;
- Menghentikan semua usaha pelemahan dan mengembalikan fungsi serta wewenang KPK seperti amanat Reformasi 1998.
Jika upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK dengan integritas tinggi ini didiamkan dan dibiarkan saja, maka KPK dibubarin aja soalnya nggak ada gunanya.
Kita akan kembali ke era Orde Baru, ketika korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, menggerogoti bangsa ini di semua sektor dan membawa kita hancur dalam keterpurukan.
Salam,
Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT)
Dukungan petisi ini terakumulasi dengan dukungan petisi #endgamekpk

Masalahnya
Buat yang sebel kalau ditanya-tanya keluarga pas lebaran, harus lihat pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan di KPK. Auto darah tinggi!
5 Mei lalu, pimpinan KPK umumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk syarat peralihan status pegawai KPK jadi jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari ribuan pegawai KPK, 75 dinyatakan gak lolos tes.
Di antara ke-75 yang gak lulus tes adalah pegawai KPK yang terkenal dengan integritas tinggi seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Heri Muryanto, Sujanarko, Giri Suprapdiono, Ambarita Damanik, Harun Al Rasyid, serta Kasatgas Penyidikan dan 2 Kasatgas Penyelidikan.
Mereka yang sudah pernah ungkap kasus korupsi besar seperti OTT KPU, dana bansos Covid-19, e-KTP, kasus benur KKP, kasus Gubernur Sulsel.
Dari info pegawai KPK yang ikut tes TWK, tes itu tampak sengaja untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang kritis dan sedang tangani korupsi besar yang melibatkan orang penting di Indonesia.
Pertanyaan-pertanyaan TWK juga ‘aneh’ dan tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara dan upaya berantas korupsi. Malahan, pertanyaannya sangat personal, rasis, seksis, diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.
Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menuntut Presiden Joko Widodo dan Kepala BKN untuk:
- Membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan untuk 1351 pegawai KPK karena materi dan pelaksanaan TWK yang cacat etik moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945;
- Menyelidiki semua pihak yang terlibat dan memberikan sanksi yang tegas atas mereka yang bersalah dalam menyusun materi dan pelaksanaan TWK yang diskriminatif, seksis, rasis, memecah belah bangsa dan melanggar hak asasi manusia;
- Menghentikan semua usaha pelemahan dan mengembalikan fungsi serta wewenang KPK seperti amanat Reformasi 1998.
Jika upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK dengan integritas tinggi ini didiamkan dan dibiarkan saja, maka KPK dibubarin aja soalnya nggak ada gunanya.
Kita akan kembali ke era Orde Baru, ketika korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, menggerogoti bangsa ini di semua sektor dan membawa kita hancur dalam keterpurukan.
Salam,
Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT)
Dukungan petisi ini terakumulasi dengan dukungan petisi #endgamekpk

Petisi ditutup
Sebarkan petisi ini
Pengambil Keputusan

Perkembangan terakhir petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 10 Mei 2021