Petisi ditutup
Mempetisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan 5 penerima lainnya

Batalkan Pemusnahan Desa Sukamulya untuk BIJB dan Bebaskan Tiga Petani Sukamulya!

1.900
pendukung

[The english version provided below]

Presiden Jokowi, Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebuah proyek yang saat ini anda sebut sebagai Proyek Strategis Nasional. Meskipun proyek ini digagas dalam kerangka Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia  (MP3EI) oleh presiden sebelumnya, sayangnya anda tetap melanjutkannya.

Saat ini PT. BIJB sebagai pelaksana proyek yang merupakan BUMD Pemprov Jabar. Dari susunan pengurusnya saja kami mafhum bahwa proyek ini sarat dengan kroni para penguasa. Proyek ini, juga sarat dengan praktek-praktek manipulasi dan korupsi pengadaan tanah. Rakyatlah yang menanggung semua derita dari cara-cara pelaksanaan proyek yang demikian.

Bapak Jokowi, dalam kurun sejak 2004 hingga saat ini, 10 dari 11 Desa di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sudah digusur atas nama kepentingan pembangunan BIJB. Tahukah Bapak bagaimana nasib warga dari 10 desa yang sudah "berhasil" digusur? Apakah hidupnya menjadi lebih baik?

Warga 10 desa di Kecamatan Kertajati  kini menjadi tidak jelas statusnya. Mereka tidak hanya kehilangan kampung halamannya. Mereka juga tidak mampu membeli tempat tinggal dan lahan persawahan yang sama suburnya seperti sebelumnya.

Mereka juga tidak mempunyai keahlian lain untuk beralih profesi ataupun menggunakan uang ganti rugi tsb, untuk membuka usaha lain. Mayoritas penduduk dari 10 desa yang digusur adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada produksi berbasiskan tanah. Inilah akibat manipulasi dan dugaan korupsi proses pengadaan dan pelepasan tanah.

Pembangunan BIJB digadang-gadang sebagai magnet investasi tidak hanya buat Majalengka, melainkan juga untuk wilayah sekitarnya.  Tidaklah mengherankan jika lobby kontraktor internasional diakomodir untuk membangun bandara ini. Sehingga pilihan tetap menggunakan bandara lama yang terdekat di Cirebon di sana yang bisa diperluas dan dibangun misalnya: tidak dilihat sebagai opsi lain meminimalisir penggusuran.

Presiden Jokowi, seharusnya bapak menyaksikan langsung kejadian kekerasan yang dialami oleh warga di Desa Sukamulya. Demi melancarkan dan mengawal proses pengukuran secara paksa, Gubernur telah mengerahkan aparat gabungan lebih dari dua ribu personel dengan bersenjata lengkap. pengadaan tanah menandakan bahwa proyek ini harus dihentikan di atas desa tersebut.  Tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa; dan pada 17 November 2016 lalu ribuan aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut merusak sawah-sawah subur. Serangan aparat berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak.

Tidak hanya itu, Pasukan juga merangsek ke desa-desa menyebabkan ketakutan warga, 6 orang petani ditangkap, 12 orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak. Kini 3 petani; Carsiman, Sunardi dan Darni telah dikriminalisasikan dengan tuduhan pasal 214 KUHP karena melawan aparatur negara. 

Sungguh perbuatan ini menimbulkan teror bagi warga Sukamulya. Apa bedanya pembangunan era ORBA dengan yang anda sedang lakukan saat ini? Presiden Jokowi, belum cukupkah martir-martir Pejuang atas Tanahnya? Seperti Salim Kancil ataupun Indra Pelani. Belum cukupkah petani-petani kita digusur dan ditangkap  termasuk 3 petani di Sukamulya kemarin yang dituduhkan pasal 214 KUHP karena melawan aparat?

Presiden Jokowi, batalkanlah Pembangunan BIJB di Desa Sukamulya! Apalagi Desa Sukamulya bukanlah Kawasan Utama Pembangunan BIJB, melainkan hanya Kawasan Pengembangan-Perluasan Bandara. Toh jika anda begitu ngotot, Pembangunan BIJB dapat diteruskan tanpa perlu menggusur Desa Sukamulya dengan cara memindahkan Kawasan Pengembangan/Perluasan Bandara ke sisi yang lain.

Karena itu, kami sekali lagi meminta: "Batalkan segera pembangunan BIJB di atas tanah Desa Sukamulya. Jangan musnahkan Desa Sukamulya dari peta republik ini."

"Kami juga meminta Presiden Jokowi selaku, pimpinan tertinggi untuk segera menghentikan tindakan represif, intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya. Bapak Jokowi juga harus segera memerintahkan Kapolri dan Kapolda Jabar untuk membebaskan sekaligus memulihkan hak-hak dan nama baik dari ke-3 petani tersebut. Tahukah bapak Jokowi bahwa UU Pokok Agraria negeri ini memandatkan bahwa Presiden RI harus memastikan penguasaan, pemilikan dan peruntukan tanah adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Konstitusi kita. Tahukah bapak UUPA mengamanatkan hubungan antara tanah dan sumber-sumber Agraria lainnya dengan warga adalah bersifat abadi. Bagi kami, ketiga petani Sukamulya merupakan pahlawan Agraria karena mereka memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya atas tanah air."

"Kami juga meminta agar Presiden Jokowi bersama Kepolisian RI dan KPK harus mengusut tuntas indikasi korupsi pengadaan tanah dan pembebasan lahan di desa-desa sebelumnya yang nyata-nyata telah memiskinkan rakyat."

Kami juga meminta agar Presiden Jokowi memastikan agar pengadaan tanah dimanapun di negeri ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara barbar berupa penggusuran disertai pengerahan aparat. Kami bersama aliansi KNPA (KPA, FPR Sukamulya, KontraS, API, AMAN, Walhi, Solidaritas Perempuan, KIARA, AGRA, SPI, LBH Bandung, Sajogyo Institute, Jatam, SPRI, Walhi Jabar, STI, IHCS, HuMa, Gempur, Pusaka, LBH Jakarta, Bina Desa, KPBI, KPRI, ELSAM) dan seluruh rakyat Indonesia yang bersolidaritas atas peristiwa 17 November menantikan anda sebagai Presiden RI menjalankan harapan dan tuntutan kami.

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 -----------------------------------------------

Cancel the Demolition of Sukamulya Villages for BIJB and Liberate Three Arrested Farmers of Sukamulya!


Mr. President (Joko Widodo), the construction of the West Java International Airport (Bandara Internasional Jawa Barat/BIJB) is a project you have called a National Strategic Project. That said, although this project was conceived within the framework of The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EO) by the previous president, you have unfortunately decided to continue it.

At present, BIJB as the contractor is a regional state-owned enterprise controlled by the Provincial Government of West Java. From the list of the company’s management members we can immediately conclude that this project is filled with cronies of the rulers. Moreover, this project is filled with manipulative and corrupt practices with regards to land purchases. In the
end, it is the people that suffer as the result of how this project have been managed.

Mr. President, from 2004 until now, 10 of 11 villages in the Sub-District of Kertajati, Majalengka District, West Java Province, have been evicted under in the name of the construction of BIJB. Do you have any knowledge of the well-being of the population of those 10 evicted villages?

The inhabitants of these 10 villages in the Sub-District of Kertajati currently live in uncertainty. Not only did they lose their village, they also cannot afford to buy a new home, or rice paddies as fertile as the ones they had before.

These villagers do not have others skills with which they can change their profession, or use the compensation money to open another business. The majority of these evicted villages’ population are farmers who relies their livelihood on land-based productions. Overall, this is the result of the practices of manipulation and alleged corruption in the land purchase processes.

The construction of BIJB has been promoted as a prospective investment magnet not only for Majalengka, but also for the surrounding regions. It is no wonder that the lobby of international contractors is accommodated in building this airport. Consequently, the option of using the existing adjacent airport in Cirebon, which can be expanded and developed, for instance, was not considered as an alternative option so as to minimize the need to evict.

Mr. President, you should have been there to see firsthand the violence inflicted upon the people of Sukamulya Village. In carrying out and securing the land measurement process, the Governor has deployed the combined forces of more than two thousand personnel fully armed. Land acquisition signifies that the project should be stopped at the top of the village. Recorded that a riot has occurred twice due to such actions of measurements which was undertaken by force; and on 17 November 2016 and thousands of officers rushed into the paddy fields from various angles damaging fertile rice fields. Attacks of the security apparatus were developed into shootings of tear gas deployed to escort the forced measurement and arresting residents who refused to give up their lands.

Not only that, the apparatus also pushed into the villages causing residents to get frightened, six farmers were arrested, 12 people were injured and not a few houses were destroyed. Now three farmers; Carsiman, Sunardi and Darni have been stated criminalized by article 214 of Criminal Code charged against the state apparatus.

Tthis act served as terror for the citizens Sukamulya. What is the difference between ORBA era and the development you are conducting today? President Jokowi, is it not adequate that martyrdom fighters are on their ground defending their lands? As Salim hare or Indra Pelani. Was not it enough that our farmers’ lands evicted and arrested including three farmers in Sukamulya yesterday alleged to be violating article 214 of Criminal Code since they were against the authorities?

President Jokowi, call off the construction of BIJB in Sukamulya! Moreover, Sukamulya Village is not that main area for the construction of BIJB, but only serves as the Development Expansion of the Airport. After all, in the event that you are so insistent, BIJB construction can be continued without displacing Sukamulya Village or by transferring Region Development / Expansion of the Airport to the other side.

Therefore, we once again ask: "Call off BIJB construction immediately in Sukamulya Village. Do not remove the Sukamulya village off the map of the republic."

"We also ask of the President Jokowi as, the highest leadership, to immediately stop the repression, intimidation and criminalization toward village residents of Sukamulya Village. Mr. Jokowi must immediately order the police chief and police chief of West Java to liberate as well as restore the rights and good name of all three arrested farmers . Did Mr. Jokowi know that the Basic Agrarian Law of this country mandates that the President should ensure the control, ownership and the land use should be used optimally for the prosperity of the people as mandated by our Constitution. Did you know that BAL mandates the relationship between the land and resources of Agrarian more with citizens considered as eternal. For us, the three farmers of Sukamulya are our heroes as they fight for Agrarian constitutional rights on their homeland. "

"We also request that President Jokowi together with the National Police and the Commission must investigate indications of corruption, land acquisition at the current region as well as land acquisition in the previous, which obviously has impoverished the people."

We also ask that the President Jokowi would ensure that the procurement of land anywhere in the country should not be carried out in ways considered as barbaric form of evictions, accompanied by deployment of officers. We, along with, an alliance of KNPA (KPA, FPR Sukamulya, KontraS, API, AMAN, Walhi, Solidaritas Perempuan, KIARA, AGRA, SPI, LBH Bandung, Sajogyo Institute, Jatam, SPRI, Walhi Jabar, STI, IHCS, HuMa, Gempur, Pusaka, LBH Jakarta, Bina Desa, KPBI, KPRI, ELSAM) and all the Indonesian people in solidarity on 17 November events are awaiting for you as the President to fulfill our expectations and demands.

Dewi Kartika
Secretary General of the Consortium for Agrarian Reform  (KPA)

 

 

 

Petisi ini dikirim ke:
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo
  • Gubernur Jawa Barat
    Ahmad Heryawan
  • Bupati Majalengka
    Sutrisno
  • PT. BIJB
  • Kapolri
    Tito Karnavian
  • Kapolda Jawa Barat
    Bambang Waskito


KPA telah mulai petisi ini dengan satu tanda tangan dan sekarang memiliki 1.900 pendukung. Mulai petisi hari ini untuk mengubah sesuatu yang kamu pedulikan.




Hari ini: KPA mengandalkanmu

KPA membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Jokowi, Batalkan Pemusnahan Desa Sukamulya untuk BIJB dan Bebaskan Tiga Petani Sukamulya!". Bergabunglah dengan KPA dan 1.899 pendukung lainnya hari ini.