UU MASYARAKAT ADAT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT ADAT

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


UU MASYARAKAT ADAT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT ADAT 

Jauh sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah negara, Masyarakat Adat di seluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat masing-masing yang beragam dan berlaku secara turun temurun. Sejak Negara  Republik Indonesia berdiri tahun 1945, Masyarakat Adat dan sekumpulan hak yang melekat pada masing-masing Masyarakat Adat telah diakui keberadaannya dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) khususnya Penjelasan II Pasal 18. 

Namun saat ini, sebagian besar wilayah dan hak Masyarakat Adat belum sepenuhnya diakui oleh negara. Faktanya, di berbagai wilayah di Indonesia, tanah adat mereka dirampas dan dijadikan perkebunan sawit, pertambangan, ijin-ijin konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan-perusahan yang merampas wilayah tersebut. Masyarakat adat yang mempertahankan wilayah kehidupannya justru dikriminalisasi oleh negara.

Berdasarkan data Mahkamah Agung masih ada 16.000 kasus yang belum terselesaikan sejak tahun 1945, lebih dari separuh kasus mangkrak tersebut merupakan konflik lahan dan Masyarakat Adat. Sedangkan inquiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM tahun 2014, mencatat adanya temuan 40 konflik yang terjadi di Masyarakat Adat. Komnas HAM menegaska, pelanggaran terhadap hak-hak asasi Masyarakat Adat yang masif di dalam dan sekitar kawasan hutan akibat ketiadaan hukum dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan keberadaan Masyarakat Adat. Hal itu seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Akan tetapi, ditengah perjuangan Masyarakat Adat mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, tanggal 11 April 2018, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 189/2257/SJ, soal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat kepada Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat saat ini belum merupakan kebutuhan konkrit bagi Masyarakat Adat, berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka/menghidupkan kepercayaan yang belum diatur dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan memberikan beban yang sangat berat bagi APBN. Selain itu, di dalam surat tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dianggap sudah cukup untuk mengatur keberadaan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya.

Perlu diketahui, di dalam pidato kenegaraan Jokowi, tanggal 22 Maret 2017, dihadapan perwakilan Masyarakat Adat Nusantara yang diundang ke Istana Negara saat itu, meyakini bahwa pengembalian hutan-hutan adat ke Masyarakat Adat akan lebih terjaga, terlindungi dan lestari. Pembentukan UU Masyarakat Adat merupakan komitmen NAWACITA di dalam pemerintahan Jokowi untuk Masyarakat Adat Nusantara.

Masyarakat Adat adalah subyek serta bagian dari rakyat Indonesia yang turut berjasa ikut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Adat adalah pemersatu keanekaragaman etnis di Indonesia, sekaligus penjaga alam sejati yang telah teruji selama berabad-abad. Sudah selayaknya Masyarakat Adat mendapatkan kembali pengakuan dan kedaulatan wilayah adatnya seperti sebelum negara ini terbentuk. Melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan betapa pentingnya UU Masyarakat Adat bagi Masyarakat Adat di seluruh Indonesia, dengan membandingkan pernyataan Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwasannya UU Masyarakat Adat akan membebani APBN Republik Indonesia. Hal tersebut sangat kontradiktif, ditengah proses RUU Masyarakat Adat sudah memasuki tahapan penyerahan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), maka dengan ini kami Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat proses pengesahan RUU Masyarakat Adat di 2018.



Hari ini: EKA mengandalkanmu

EKA HINDRATI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: UU MASYARAKAT ADAT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT ADAT". Bergabunglah dengan EKA dan 853 pendukung lainnya hari ini.