Tolak Judicial Review RCTI & I News: Selamatkan Akses Youtube, Intagram, dan Facebook

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Pada 22 Juni 2020 stasiun Televisi RCTI dan iNews mengajukan pengujian Undang-Undang Penyiaran Ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, RCTI dan iNews memohon perubahan atas Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran agar diperluas sehingga mencakup penyiaran yang dilakukan melalui internet. Fatalnya lagi permohonan pengujian Undang-Undang tersebut didukung oleh Asosiasi TV swasta.

Adapun alasan RCTI dan iNews adalah:

"Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa,"

Dalam permohonannya RCTI dan iNews memohon:

“Penyiaran adalah (kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.”

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M Ramli, “Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin,

Permohonan pengujian undang-undang tersebut WAJIB DITOLAK Karena akan merugikan kita semua, dan memperkuat oligarki media.

Pertama, alasan pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran mengada-ngada. Yang seharusnya berhak mengajukan uji materi undang-undang adalah pihak yang dirugikan oleh keberlakukan suatu undang-undang. Sebagai sebuah perusahaan yang melakukan penyiaran, tentu RCTI dan iNews tidak akan dirugikan atas tayangan yang dituding bertentangan dengan “Pancasila dan UUD 1945” sebagaimana didalilkan pihaknya.

Satu-satunya hal yang dirugikan dari RCTI dan iNews maupun Asosiasi TV Swasta yang mendukung judicial review tersebut adalah potensi kerugian finansial, karena penurunan durasi menonton TV semenjak semakin ramainya penggunaan streaming internet sebagaimana dilaporkan kumparan. Pelu diingat, strategi membatasi streaming internet melalui upaya perubahan hukum yang dilakukan oleh korporasi media tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga di Australia melalui Media Bargaining Code yang kental dengan kepentingan finansial korporasi media sebagaimana dijelaskan dalam video ini. 

Alasan kekhawatiran akan konten tidak berkualitas juga terdengar sangat aneh apabila mengingat dalam praktiknya RCTI beberapa kali ditegur karena Konten yang tidak layak diantaranya:

  1. Siaran Anak jalanan karena “memberi pengaruh buruk kepada khalayak yang menonton” 
  2. Siaran Dahsyat karena “melanggar nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak, serta penggolongan program siaran” 
  3. Siaran Dahsyat karena “menghina Indonesia” 
  4. RCTI dan I News ditegur karena “menayangkan iklan Partai Perindo dengan intensitas tidak wajar” 

Sementara iNews juga ditegur KPI Karena:

  1. Siaran Keramat Karena “menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, supranatural dan/atau mistik” 
  2. Siaran Silet karena “sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat” 

Dengan demikian, daripada menuding tayangan di internet “tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa” Seharusnya kedua perusahaan tersebut mengurus konten-kontennya sendiri.

Kedua, Permohonan RCTI dan iNews akan berpotensi menhapus sumber pencarharian para pihak yang menggantungkan hidupnya melalui internet seperti Selebgram, Youtuber, dan Blogger sehingga melanggar hak untuk sejahtera yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, pengujian undang-undang ini juga dapat mengembalikan oligarki media massa yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak. Untuk dketahui, iNews dan RCTI merupakan bagian dari MNC Group yang telah menguasai RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews serta 3 portal media online yang mencakup Okezone, Sindonews, dan iNews.id.

Media sosial telah menjadi opsi bagi masyarakat untuk mengakses informasi dari jauh lebih banyak sumber dan pandangan. Memaksakan izin kepada pengguna media sosial yang menyalurkan konten audio-visual sama saja mengembalikan media kepada segelintir korporasi besar yang menguasai banyak channel, fatalnya lagi beberapa diantara korporasi tersebut juga dipimpin, dimiliki, atau terafiliasi dengan orang yang tergabung dalam partai politik .

Ketiga, apabila dikabulkan permohonan tersebut akan melanggar hak atas informasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Melanggar hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin dalam Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dimasukannya konten video media sosial ke Undang-Undang Penyiaran yang berimplikasi pada kewajiban perizinan, akan membatasi secara tidak proporsional hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Padahal kedua hak tersebut secara tegas merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi dan seharusnya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak terkecuali internet.

Kita juga berhak mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi bernama internet, perampasan hak tersebut melalui perizinan streaming internet akan berpengaruh pada hak-hak lainnya termasuk berpendapat, mendapatkan ilmu pengetahuan, akses terhadap seni dan budaya yang berimplikasi pada penurunan kualitas hidup.

Mengingat dalam praktiknya, baik Youtube, Instagram, Twitter, & Facebook juga digunakan bagi masyarakat tertindas dan aktivis untuk menyuarakan haknya yang kerap kali tidak diliput secara diskriminatif oleh media mainstream maka permohonan tersebut juga akan melanggar Pasal 28 C yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Serta Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Keempat, pada prinsipnya Undang-Undang Penyiaran disahkan dan dianggap berlaku bagi TV dan Radio karena spektrum frekuensi radio dianggap sebagai sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional sehingga perlu diregulasi secara khusus karena munggunakan frekuensi publik. Sedangkan, sosial media menggunakan internet, yang bukan frekuensi publik dan harus membayar untuk mendapatkan konten. Konten di Internet sendiri sudah masuk ke dalam definisi Undang-Undang ITE yang mengatur secara berlebihan mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan, sampai pencemaran nama baik. Dengan demikian, kegiatan streaming internet sudah tidak perlu lagi diatur dalam Undang-Undang Penyiaran apalagi memerlukan perizinan.

Secara alami konten internet juga memiliki perbedaan secara signifikan dibandingkan TV. Dalam mengakses internet seseorang memiliki kuasa penuh untuk memilih atau tidak memilih konten-konten tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan TV dimana pengguna bersifat pasif dan menerima apapun yang ditayangkan dengan pilihan yang jauh lebih terbatas, sehingga wajar bahwa TV diregulasi secara lebih ketat. Selain itu website-website yang memungkinkan akses video juga memiliki regulasi untuk mencegah konten-konten yang buruk menyebar, dan dapat dilaporkan oleh masyarakat. Sehingga mengaggap bahwa media sosial tidak memiliki peraturan yang menjamin kualitas kontennya merupakan sesat pikir.

Kelima, sebagaimana kita semua telah ketahui, berbagai perusahaan televisi dimpimpin, dimiliki, atau terafiliasi dengan orang-orang yang berada di partai politik. Sosial media menjadi sarana audio-visual yang sangat baik untuk penyampaian kritik dan kontrol sosial dari rakyat yang kerap dilewatkan oleh liputan televisi maupun radio. Skema perizinan yang menjadi implikasi dari dimasukannya sosial media ke Undang-Undang penyiaran akan membuka kesempatan besar bagi pemerintah untuk melakukan penyensoran terhadap akun-akun kritis di media sosial.

Dengan demikian jelaslah bahwa judicial review yang dilakukan oleh RCTI dan iNews merupakan kepentingan korporasi yang akan merugikan kita semua. Alih-alih meningkatkan kualitas tayangan agar kembali ditonton, kedua perusahaan tersebut justru berupaya untuk membatasi akses kita ke internet yang sangat merugikan. Dengan demikian permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran harus ditolak dengan tegas, dengan menandatangani petisi ini saya medesak:

  1. RCTI dan iNews untuk mencabut permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran.
  2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Penyiaran oleh RCTI dan iNews untuk seluruhnya.
  3. Pemerintah dan DPR untuk tidak menerima lobby dari kedua perusahaan tersebut atau perusahaan TV lain untuk memasukan internet ke Undang-Undang Penyiaran.

Apabila RCTI dan iNews tidak mencabut permohonannya, maka saya akan melakukan boikot kepada seluruh produk MNC Group;

1. globalmedia.com

2. MNC Sky Vision

3. MNC Vision

4. RCTI

5. MNC TV

6. GTV

7. iNews

8. MNC News

9. IDX Channel

10. MNC Infotament

11. SindoNews.com

12. Okezone.com

13. MNC Trijaya

14. Global Radio

15. Channel Youtube MNC

Maupun seluruh media lain yang berada di bawah MNC Group.