Selamatkan Sumberdaya Alam Indonesia dari Penguasaan Pihak Asing

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Mensyaratkan bahwa setiap penambang mineral harus melakukan pengolahan di dalam negeri. Peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh pengusaha tambang paling lambat tanggal 12 Januari 2022 (5 tahun setelah diundangkannya PP 1/2017).

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, saat ini pelaku usaha pertambangan nikel nasional sedang berlomba-lomba membangun pabrik pemurnian nikel (Smelter), akan tetapi rata-rata hingga bulan Agustus 2019 ini baru mencapai peogres 30 %.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 31 Smelter yang dibangun oleh pengusaha nasional ini sudah mengabiskan dana sebesar US$ 3,72 Milyar atau setara dengan Rp 52 T dengan kurs Rp 14.000.

Dana yang digunakan untuk membangun smelter tersebut secar bertahap dikumpulkan oleh para pengusaha dari hasil eksport bijih nikel, sehingga jika pemerintah mengeluarkan kebijakan akan menghentikan eksport bijih nikel saat ini, maka dipastikan bahwa pembagunan 31 smelter tersebut akan terhenti tidak bisa dilanjutkan lagi karena kehabisan sumber pembiayaannya yang selama ini diperoleh dari hasil eksport.

Regulasi tentang Penghentian ekspor bijih nikel sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826090448-4-94515/luhut-buka-bukaan-larang-ekspor-nikel-ini-alasan-utamanya

Jika pengusaha nasional sudah tidak diperbolehkan keport lagi, maka mereka akan menjual hasil tambangnya di pasar lokal yang dengan kadar yang lebih tinggi (>1,8%) tetapi harganya lebih rendah dari harga internasional.

Pihak smelter milik pengusaha asing tidak memakai surveyor nasional, sehingga surveyor mereka memainkan kadar sehingga harga menjadi rendah.

Harga yang ditetapkan oleh Smelter juga tidak berpedoman pada ketentuan yang ada sehingga lagi-lagi penambang dirugikan. Pertama dirugikan kadar kandungan yang direndahkan, dan kedua dirugikan harga yang sangat rendah.

Selisih harga antara harga lokal dan ekspor cukup signifikan hingga mencapai US$ 15 per ton, sehingga jika ini terjadi, maka banyak pengusaha yang belum memiliki smelter akan gulung tikar dan akibatnya akan menjual usahanya kepada pihak yang telah memiliki smelter, dalam hal ini kebanyakan pihak asing.

Dengan melihat kenyataan seperti ini, maka kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengajukan petisi ini kepada Presiden Republik Indonesia agar :

  1. Dalam ketentuan ekspor bijih nikel, Pemerintah tetap berpedoman pada PP Nomor 1 tahun 2017 sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
  2. Segera dikeluarkan regulasi harga lokal dengan ditetapkannya patokan harga tertinggi dan terendah agar pelaku usaha tambang memiliki kepastian harga;
  3. Pemerintah mewajibkan kepada seluruh pengusaha Smelter untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam penggunaan Tenaga/Lembaga Surveyor sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
  4. Pemerintah dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses pembangunan smelternya untuk menyelesaikan pembangunannya hingga selesai dengan tetap memberikan ijin eksport bijih nikel sebagaimana kuota yang dimikilikinya hingga selesai pembangunan smelternya.

#SelamatkanSDAdaripenguasaanAsing