Kepada Yth, Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia), sejak ditetapkan sebagai nahkoda di Kejaksaan Agung, ST. Burhanuddin dipandang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia . Namun harapan tersebut tidak sesuai terciptanya perubahan penting di tubuh internal Korps Adhyaksa secara spesifik dan penegakan hukum secara umum.

Di internal Korp Adhiyaksa, dalam satu tahun kinerjanya Jaksa Agung ST. Burhanuddin sudah melakukan banyak kegagalan salah satunya yaitu kebakaran Kejagung yang dinilai menguntungkan banyak koruptor karena kelalaian tersebut ST. Burhanuddin tidak layak ditetapkan sebagai nahkoda di Kejaksaan Agung.

Dalam penegakan hukum, Kejaksaan Agung di bawah ST. Burhanuddin juga terlihat sangat tidak berani dalam membongkar banyak skandal besar. Kasus - kasus seperti Jaksa Pinangki yang terlibat dalam kasus Djoko Chandra memalukan Kejaksaan Agung harus nya membuat ST. Burhanuddin mengundurkan diri.

Sebab itu, wajar bila kepercayaan publik semakin menurun begitu Kejaksaan Agung dipimpin oleh dirinya. Berita buruk tentang Kejaksaan Agung berdatangan kepadanya baik dari para pengamat, pemerintah, dan publik secara umum. Bahkan dalam beberapa survei terakhir menunjukkan kepercayaan publik atas Kejaksaan Agung menurun daripada survei sebelumnya.
Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung sudah terdapat penurunan kepercayaan publik sebesar 70 persen turun menjadi 50 persen.

Dengan demikian, diharapkan dengan kinerja ST. Burhanuddin yang dibilang tidak memenuhi kriteria sebagai nahkoda sebaiknya digantikan oleh seseorang yang memiliki kinerja yang lebih baik , justru ada pihak-pihak internal ST. Burhanuddin yang membantunya untuk mengailhkan isu dari kegagalan- kegagalan yang dilakukannya . Pencopotan ST. Burhanuddin dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah hilang akibat prestasi-prestasi buruk yang telah dilakukan ST. Burhanuddin.