Bersihkan Sulsel Dari Politisi Tak Bermoral

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


SELAMATKAN SULSEL DARI PENGUASA DAN POLITISI TIDAK BERMORAL


DPRD Sulawesi Selatan mengeluarkan Hak Angket untuk menyikapi kinerja Gubernur Sulawesi Selatan selaku lembaga eksekutif daerah. Adapun hasil dari temuan Pansus ialah terdapat lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yaitu:

Pertama, terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan;

 

Kedua, indikasi KKN dalam mutasi ASN karena Gubernur atau Wagub membawa ASN dari Kabupaten Banteng dan Bone;

Ketiga, indikasi KKN penempatan Pejabat eselon IV hingga eselon II;

Keempat, pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat);

dan Kelima, penyerapan anggaran rendah.
Termasuk indikasi bagi-bagi proyek kepada keluarga Gubernur Nurdin Abdullah juga menjadi temuan Pansus Angket yang menarik perhatian publik karena melibatkan banyak orang dekat Nurdin Abdullah yang terdokumentasi dengan rinci oleh Pansus Angket.


Sesaat sebelum Rapat Paripurna penyerahan hasil Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) hari Jumat (24/8), 7 orang anggota DPRD Sulsel menghadap ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Kamis (23/8) malam. Mereka “menegosiasikan” hasil kerja rekan-rekan mereka. Lebih tepatnya, Mereka memperdagangkan secara gratis rekan-rekannya sesama Anggota DPRD yang sudah bekerja keras di Pansus Hak Angket, juga melelang gratis aspirasi rakyat yg diwakilinya. Padahal mereka awalnya adalah pendukung Hak Angket dan anggota fraksi mereka semuanya duduk dalam Pansus.
Ujungnya, mereka hasil kerja Pansus Angket dikebiri dan menghilangkan rekomendasi pemakzulan dan penegakan hukum atas semua fakta pemeriksaan Pansus Angket atas 41 orang saksi yang diperiksa.
Haruskah hal Angket membusuk karena perilaku Anggota Dewan sendiri yang berkhianat? Padahal sejatinya Anggota DPRD bukan pesuruh Gubernur. Tapi wakil dari rakyat yang memilihnya.
Mengingat hal tersebut saya menyampaikan petisi politik untuk mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. :


1. Periksa dan adili anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengkhianati hasil kerja pansus angket.


2. Meminta dan mendesak kepada aparat berwenang kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hasil kerja pansus angket DPRD sulsel sesuai pasal 322 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.


JIKA ORANG BAIK TIDAK MASUK POLITIK, MAKA ORANG JAHAT YANG AKAN MENGISINYA...!!!
RAPATKAN BARISAN, LAWAN POLITIK KOTOR..!!


Demikian petisi ini ditandatangani.

Makassar, 25 Agustus 2019

ANDI SANGKARYA AMIR