Berikan Rapid Test Covid-19 Kepada Yang Lebih Membutuhkan, BUKAN ANGGOTA DPR DAN KELUARGA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 150.000.


Kepada yang kami sangat hargai dan cintai, Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Satgas Nasional Covid-19 Bapak Doni Monardo, salam hormat.6

Kami sangat gembira saat mendengar bahwa Pemerintah RI membeli 50.000 rapid tes kit untuk Covid-19, karena pengetesan massal dengan skala besar sangat dibutuhkan dalam menanggulangi wabah Covid-19. Ini merupakan sebuah angin segar bagi kami penduduk Indonesia yang tengah dicekam ketakutan karena wabah Covid-19.

Namun betapa terkejutnya kami saat tahu bahwa dari 50.000 test kit yang didatangkan dari Tiongkok itu, ADA ALOKASI KHUSUS UNTUK ANGGOTA DPR. KELUARGA DAN KARYAWAN MEREKA, yang dijadwalkan akan dilakukan hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 di gedung Parlemen. (https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/15375961/tes-covid-19-anggota-dpr-dan-keluarga-dijadwalkan-mulai-kamis

Sedangkan di saat yang sama, per hari Senin tanggal 23 Maret 2020, kita sudah memiliki 42 orang pekerja kesehatan yang positif Covid-19, hanya di Jakarta, dan 7 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, yang gugur karena Covid-19 akibat kekurangan APD dan ketiadaan kemampuan untuk melakukan rapid test (https://today.line.me/id/article/Tim+Gugus+Covid+19+Ada+42+Tenaga+Medis+Terinfeksi+Virus+Corona-YNJGXQ

Ada lebih dari 1417 orang ODP yang masih menunggu kepastian pengetesan dan hasil tes mereka, dan ini hanya di Jakarta saja (https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terbaru-covid-19-di-jakarta-1447-odp-646-pdp.html   Entah ada berapa ribu total ODP di Indonesia yang menunggu test ini, dan ini BELUM TERMASUK RIBUAN TENAGA KESEHATAN YANG BERJIBAKU SETIAP HARI MENANGANI KASUS DENGAN APD SEADANYA.

Kami menjadi sangat marah! Apa urgensinya mengetes 527 anggota DPR, beserta anak istri dan karyawan mereka, SEMENTARA ADA RIBUAN LAIN YANG LEBIH MEMERLUKAN TES TERSEBUT? Fenomena gunung es kasus Covid-19 ini mengatakan bahwa untuk setiap satu kasus positif, ada minimal 1000 kasus yang tidak terdeteksi.  Dengan jumlah positif sudah 514 orang, maka berarti ada 514.000 kasus di luar sana yang belum terdeteksi (https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-23-maret-2020/ Sedangkan pengetesan dengan rapid test kit ini memerlukan beberapa kali test untuk memastikan hasilnya.

Ketua DPR boleh mengatakan bahwa mereka tidak mengambil test kit ini secara gratis, karena konon katanya dicakup pembayarannya oleh Jasindo.  Kalau memang benar demikian, kenapa mereka TIDAK MEMBELI SENDIRI RAPID TEST KIT UNTUK MEREKA GUNAKAN, DENGAN DANA ASURANSI JASINDO, ATAU BAHKAN KOCEK MEREKA SENDIRI? Apakah tidak malu mengambil hak rakyat yang lebih membutuhkan?https://nasional.kompas.com/read/2020/03/21/09125841/seluruh-anggota-dpr-dan-keluarganya-akan-lakukan-tes-covid-19

Dengan ini, saya sebagai pembayar pajak Republik Indonesia, pemegang NPWP yang patuh membayar pajak setiap tahun, warga yang patuh mengikuti aturan diam di rumah untuk meringankan beban tenaga kesehatan, MENUNTUT:

1. Agar Rapid Test Kit TIDAK DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA DPR, KELUARGA DAN KARYAWAN MEREKA, MELAINKAN KEPADA OPD DAN TENAGA KESEHATAN DI GARDA TERDEPAN YANG LEBIH MEMBUTUHKAN.

2. Agar ANGGOTA DPR MENGADAKAN SENDIRI RAPID TEST KIT dari dana asuransi mereka, atau SETIDAKNYA MENUNGGU HINGGA SEMUA ODP DAN NAKES DIBERIKAN TEST COVID-19 SAMPAI TUNTAS.

Adalah hak setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kewajiban Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai dana, akses ataupun kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik.  Para anggota DPR yang terhormat, dengan gaji bulanan dan tunjangan jabatan yang dibayarkan dari uang rakyat, mempunyai dana dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih premium, seharusnya merasa malu merampas hak rakyat, yang tidak punya keistimewaan sama seperti mereka, atas akses untuk layanan kesehatan. 

Kita bisa melawan Covid-19 bersama, asal semuanya bahu membahu membantu satu sama lain,  BUKAN DENGAN MENGGUNAKAN KEISTIMEWAAN JABATAN UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN TERLEBIH DAHULU PADAHAL TIDAK MEMBUTUHKAN.

MOHON AGAR KETUA SATGAS NASIONAL COVID-19 BAPAK DONI MONARDO, DAN BAPAK PRESIDEN RI JOKO WIDODO, MENOLAK PERMINTAAN DPR UNTUK MENGGUNAKAN RAPID TEST KIT YANG BARU DIDATANGKAN INI UNTUK MENGETES DIRI MEREKA, KELUARGA MEREKA DAN KARYAWAN MEREKA. Lakukan TES MASSAL TERHADAP ODP DAN NAKES, TES MASSAL DENGAN RANDOM SAMPLING DAN TES KOMUNITAS TERDAMPAK COVID-19, BUKAN ANGGOTA DPR, ANAK ISTRI DAN KARYAWAN MEREKA.

Terima kasih